Kementerian Desa PDTT RI Gelar Workshop di Manggarai

Pihak Lembaga Kementerian Desa PDTT RI melaksanakan Workshop di Kabupaten Manggarai

Kementerian Desa PDTT RI Gelar Workshop di Manggarai
ISTIMEWA
Kegiatan workshop musyawarah perencanaan pembangunan Peka Perdamaian dan Kurikulum Bina Damai Melalui Forum Ketahanan Masyarakat di Hotel Revayah Ruteng. 

Pihak Lembaga Kementerian Desa PDTT RI melaksanakan Workshop di Kabupaten Manggarai

POS-KUPANG.COM | RUTENG - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi RI melalui Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertentu dan Direktorat Pembangunan Daerah Pasca Konflik melaksanakan workshop Musyawarah Perencanaan Pembangunan Peka Perdamaian dan Kurikulum Bina Damai Melalui Forum Ketahanan Masyarakat yang dibuka Bupati Manggarai, Dr.Deno Kamelus, S.H, M.H yang dihadiri 200 peserta.

Workshop yang berlangsung di Hotel Revayah Ruteng, Rabu (9/10/2019) pagi ini dihadiri Sekertaris Dirjen Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI, Sugito S.Sos, M.H, Direktue Pengamanan Daerah Pasca Konflik, Hasrul, Wabup Manggarai, Drs.Victor Madur, Kasdim 1612 Manggarai, Mayor Chb I Wayan Subrata, Kasat Binmas Polres Manggarai, Iptu Abdul Malik, Kaban Kesbangpol Manggarai, Heri Ngabut, Kaban Kesbangpol Manggarai Timur, Yohanes Subur, Wakil Ketua Pengadilan Agama Manggarai, Irwahida, Romo Ino Sutam, para camat, kades dan masyarakat Manggarai.

Sidang Sinode VII Keuskupan Larantuka Ada Lima Pokok Pembahasan, Apa Saja?

Sekertaris Dirjen Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI, Sugito S.Sos, M.H dalam sambutannya mengatakan, ia secara pribadi bersyukur sekali karena sudah dua kali datang ke Kabupaten Manggarai sekaligus memenuhi janjinya pada saat rombongan dari Kementerian Desa datang di Kabupaten Manggarai untuk membicarakan banyak hal terkait dengan apa yang dikontribusikan dari kementerian desa pembangunan daerah tertinggal khususnya di Manggarai dan umumnya NTT.

"Di antaranya yang kita lakukan pada hari ini, selain beberapa kegiatan yang sudah kita sampaikan ke teman-teman pada tahun sebelumnya ataupun pada tahun 2019. Ini sebagai sebuah informasi pada tahun 2018-2019 ini kita ada anggaran yang diberikan ke Kabupaten Manggarai kurang lebih Rp 9,4 miliar dan untuk Kabupaten Manggarai Timur kita luncurkan anggaran Rp 7,4 miliar harapan dari kami jangan melihat dari nilai uangnya tetapi bagaimana keseriusan pemerintah pusat dalam rangka untuk mendorong dan membantu membangun daerah daerah," ujarnya.

Evaluasi Pemilu 2019 Hanura NTT Gelar Rapimda, Lihat Agendanya

Ia menegaskan, salah satu daerah yang menjadi motivasi kementerian desa dalam rangka mendorong ataupun mendukung bagaimana pembangunan di Kabupaten Manggarai.

"Selain itu terkait dengan program pembangunan D
desa yang di lakukan secara masif di seluruh Indonesia.Itu merupakan bagaimana mendorong masyarakat desa bagaimana kita mengoptimalkan dalam rangka pembangunan desa dan desa sangat tertinggal sehingga bisa menjadi berkembang,maju dan mandiri. Persoalan bukan menjadi suatu hambatan mari kita mencari solusi dengan pemerintah daerah,pusat bahkan kita dengan polri, kejaksaan agung untuk sama sama mengawal proses persoalan persoalan yang ada, dan itu semua bukan lagi menjadi sebuah ketakutan cara mengelola tetapi bagaimana untuk mencari solusi terkait penyebab atau sumber konflik dalam pembangunan desa," paparnya.

Bupati Kamelus saat membuka workshop mengatakan, saat ini di berbagai tempat di Indonesia masih memperlihatkan munculnya konflik sosial dalam berbagai rupa dengan eskalasi yang beragam.

Hal itu menunjukkan, kata Bupati Kamelus, situasi dan kondisi kebangsaan masih membutuhkan kearifan semua pihak baik jajaran pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk mengawal bangsa dan negara ini agar tidak terjebak dalam perseteruan yang sangat membahayakan keselamatan bangsa dan negara RI.

"Melalui media kita menyaksikan panorama konflik sosial, mulai dari masalah politik pada berbagai level, pemilihan kepala desa pemilihan bupati dan wakil bupati dan sebagainya. Meski demikian sampai sejauh ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan,berkat kesigapan pihak keamanan dan elemen masyarakat apapun beratnya tantangan atau konflik sosial yang terjadi, relatif semuanya bisa di selesaikan dengan jalan damai," ujar Bupati Kamelus.

Ia mengungkapkan, konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Manggarai lebih banyak bermula dari persoalan tanah yang melibatkan orang perorangan,antar kelompok bahkan terkadang melibatkan kelompok orang dengan pemerintah daerah.

"Sebagai Bupati Manggarai, saya sangat berbangga karena apapun persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di daerah ini, penyelesaian konflik sosial tetap mengedepankan pendekatan budaya atau berbasis adat. Saya juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kerena kerjasama yang baik antara Pemerintah Kabupaten Manggarai dengan Kapolres Manggarai dan Dandim 1612 Manggarai membangun koordinasi, untuk memastikan stabilitas daerah yang kondusif merupakan komitmen kami bersama," papar Bupati Kamelus. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Aris Ninu)

Penulis: Aris Ninu
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved