Megawati Buang Muka ke Surya Paloh, Ketum Nasdem Sebut Jokowi Bisa Dimakzulkan, Ada Masalah?

Usai Megawati Buang Muka ke Ketum Nasdem, Apa Maksud Surya Paloh Sebut Jokowi Bisa Dimakzulkan?

POS-KUPANG.COM - Surya Paloh Sebut Jokowi Bisa Dimakzulkan Jika Bikin Perppu KPK, Taufiequrachman Ruki Kaget

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015, Taufiequrachman Ruki, kaget dengan pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. 

Adapun, Jokowi saat ini mempertimbangkan untuk merilis perppu untuk membatalkan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi hasil revisi.

"Saya agak kaget Saudara Surya Paloh mengatakan apabila Presiden mengeluarkan perppu maka bisa di-impeach (dimakzulkan)," ujar Ruki saat konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (4/10/2019).

• Partai Pendukung Sepakat, Ini yang Dikhawatirkan Surya Paloh Jika Jokowi Terbitkan Perppu KPK

• Megawati Soekarnoputri Buang Muka, Surya Paloh: Kalau Tidak Gatal Gak Usah Digaruk, Maksudnya?

• Megawati Cuek & Tolak Salaman dengan Surya Paloh & AHY Anak SBY PDIP Angkat Bicara, Mulai Retak?

"Saya bilang ini apaan? Penerbitan Perppu itu konstitusional," kata dia.

Adapun konferensi pers tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh, seperti Franz Magnis Suseno, Bivitri Susanti, Mochtar Pabottingi, dan Emil Salim.

Mereka juga pernah bertemu Presiden 26 September lalu di Istana Merdeka.

Ruki menuturkan, perppu adalah hak Presiden dalam kapasitasnya sebagai kepala negara.

Presiden bisa menerbitkan Perppu KPK tanpa perlu berbincang dengan DPR.

"Jadi ketika Saudara Surya Paloh mengatakan bahwa Presiden bisa dimakzulkan, mau pakai apa?" kata Ruki.

"Presiden itu bisa dimakzulkan jika melakukan perbuatan pidana, misalnya menerima suap, baru bisa. Itu pun prosesnya harus melalui MK," tuturnya.

Sebelumnya Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan ada kesepakatan dari partai pengusung Jokowi-Maruf Amin, agar Perppu Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) tidak dikeluarkan.

"Untuk sementara tidak ada. Belum terpikirkan mengeluarkan Perppu."

"Saya kira masalahnya sudah di MK, kenapa kita harus keluarkan Perppu?"