Partai Pendukung Sepakat, Ini yang Dikhawatirkan Surya Paloh Jika Jokowi Terbitkan Perppu KPK

Semua partai pendukung sepakat, ini yang dikhawatirkan Surya Paloh jika Jokowi terbitkan Perppu KPK

Partai Pendukung Sepakat, Ini yang Dikhawatirkan Surya Paloh Jika Jokowi Terbitkan Perppu KPK
KOMPAS.com/Haryantipuspasari
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019). 

Semua partai pendukung sepakat, ini yang dikhawatirkan Surya Paloh jika Jokowi terbitkan Perppu KPK

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, Presiden Joko Widodo dan partai-partai pendukungnya sepakat untuk belum akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk membatalkan UU KPK hasil revisi.

Alasannya, UU KPK tengah diuji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu, Surya meminta semua pihak menunggu hasil uji materi dari MK.

Ini Nama 3 Tokoh yang Tak Setuju Jokowi Terbitkan Perppu KPK, Begini Saran Mereka

"Jadi kita tunggu dulu bagaimana proses di MK melanjutkan gugatan itu. Jadi yang jelas presiden bersama seluruh partai-partai pengusungnya mempunyai satu bahasa yang sama. Untuk sementara enggak ada. Belum terpikirkan mengeluarkan perppu," kata Surya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2019).

Surya mengatakan, presiden dan partai pendukung memahami tuntutan masyarakat dan mahasiswa untuk menerbitkan Perppu KPK. Namun, menurut dia, sebagian dari mereka yang menuntut tak tahu bahwa UU KPK sudah diproses di MK.

Bejat, Oknum Guru ini Cabuli 4 Muridnya yang Masih SD, Info dan Kronologisnya

"Mungkin masyarakat dan anak-anak mahasiswa tidak tahu kalau sudah masuk ke ranah sana (MK), presiden kita paksa keluarkan perppu, ini justru dipolitisasi. Salah-salah presiden bisa di-impeach (dimakzulkan) karena itu," ujarnya.

Kendati demikian, Surya mengatakan, meskipun belum akan mengeluarkan perppu, pemerintah dan DPR sudah mengabulkan tuntutan dengan menunda sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang menuai polemik.

"Tapi sejumlah produk UU yang tertunda tetap akan ditunda," katanya.

Polemik perppu Diberitakan, Presiden Jokowi didesak menerbitkan perppu untuk membatalkan UU KPK hasil revisi. Desakan muncul dari aktivis antikorupsi, koalisi masyarakat sipil, hingga mahasiswa.

Mereka menganggap, UU KPK hasil revisi melemahkan lembaga antirasuah tersebut secara kelembagaan. Presiden sendiri berjanji mempertimbangkan menerbitkan perppu.

Halaman
12
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved