Ini Janji DPRD TTU Saat Terima Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat Tertindas

Ini janji anggota DPRD TTU saat menerima Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat Tertindas

Ini Janji DPRD TTU Saat Terima Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat Tertindas
POS-KUPANG.COM/TOMMY MBENU NULANGI
Beberapa anggota DPRD TTU saat melakukan pertemuan bersama dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat Tertindas TTU di Kantor DPRD setempat, Rabu (2/10/2019). 

Ini janji anggota DPRD TTU saat menerima Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat Tertindas

POS-KUPANG.COM | KEFAMENANU - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kabupaten Timor Tengah Utara ( TTU) menerima dan melakukan pertemuan dengan puluhan masa aksi dari Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat Tertindas TTU.

Pertemuan bersama tersebut dipimpin oleh Mantan Ketua DPRD Kabupaten TTU, Frengky Saunoah, dan juga dihadiri oleh beberapa anggota DPRD Kabupaten TTU lainnya.

BREAKING NEWS: Jatuh Dalam Selokan, Yorisben Sakan Tewas di Tempat, Begini Ceritanya

Frengky mengatakan, berkaitan dengan tuntutan mahasiswa yang menolak disahkan RUKHP, pihaknya akan menyalurkan aspirasi tersebut untuk diteruskan ke pemerintah pusat.

"Berkaitan dengan tuntutan masalah nasional, kita sangat menghormati dan kita hanya bisa lanjutkan. Nanti kita koordinasi dengan pimpinan sementara agar membuat surat pengantar untuk diteruskan. Prinsip kita disini hanya bisa menyalurkan saja," ujarnya.

Berkaitan dengan tuntutan untu masalah sertifikat, ungkap Frengky, pihaknya akan memfasilitasi para mahasiswa tersebut untuk dapat bertemu dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten TTU.

Siswa SD di Ende Utara Ikut Kompetensi Laskar Jentik

"Supaya kita bisa mencari tahu masalah dan solusi penyelesaian sertifikat tanah untuk masyarakat di SP 1 dan SP 2 Ponu. Dan semoga pertemuan besok dapat memberi informasi yang lebih detail," ujarnya.

Frengky mengharapkan, agar pertemuan bersama dengan BPN yang direncanakan akan dilakukan besok tersebut dapat menemukan solusi bersama untuk penyelesaian masalah sertifikat tanah bagi masyarakat SP 1 dan SP 2.

"Jadi kita harapkan, apa yang menjadi masalah selama ini dapat diselesaikan. Kita juga memahami kesulitan yang dialami oleh BPN dan pemerintah daerah, namun masalah ini harus diselesaikan," terangnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi)

Penulis: Thomas Mbenu Nulangi
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved