Bintang ILC TV One Rocky Gerung Ungkap Menteri Yang Bully BEM, Sindir Anak Kolam Bully Pelajar STM

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa ( BEM) Seluruh Indonesia menyatakan hanya bersedia bertemu dengan Presiden Joko Widodo apabila pertemuan dilakukan secara terbuka alias dapat disaksikan langsung masyarakat luas.

Demikian diungkapkan Koordinator Pusat Aliansi BEM seluruh Indonesia Muhammad Nurdiyansyah dalam keterangan tertulis, Jumat (27/9/2019).

"Menyikapi ajakan pertemuan dengan Presiden Jokowi, Aliansi BEM Seluruh Indonesia hanya bersedia bertemu dengan Presiden apabila dlaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan langsung oleh publik melalui kanal televisi nasional," kata Nurdiyansyah.

Nurdiyansyah menambahkan, setiap aspirasi mahasiswa berasal dari kantong-kantong kegelisahan masyarakat akibat tidak sesuainya kebijakan negara dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Serangkaian aksi demonstrasi ini, katanya, tidak akan terjadi apabila negara mau membuka diri serta mampu mendengar apa yang diinginkan oleh masyarakat.

• Anda Keracunan? Jangan Panik, Ini 5 Cara Efektif Hilangkan Racun dari Dalam Tubuh, Tak Butuh Biaya

• Mujahid 212 Desak Presiden Jokowi Mundur, Kecam Kriminaliasasi Ulama hingga Kritisi RKUHP

Ia menyebut, berbagai diskusi kritis, tulisan yang beredar, dan rekomendasi kebijakan sudah kerap diajukan.

Hanya, selama ini suara mahasiswa tidak banyak dipertimbangkan dalam proses pembuatan kebijakan negara.

"Akhirnya, mahasiswa datang kepada penguasa menuntut ruang partisipasi yang memungkinkan suara mahasiswa bisa didengarkan. Akan tetapi, baru saja beredar instruksi dari Menristek dan Dikti yang mengancam rektor untuk menertibkan mahasiswa yang ingin mengartikulasikan pikiran di arena publik," kata dia.

Dalam sejarah lima tahun kepemimpinan Presiden Jokowi, Nurdiyansyah menyebut ruang dialog dengan pemerintah sangat terbatas.

Aliansi BEM Seluruh Indonesia pernah diundang ke Istana Negara satu kali pada 2015.

Akan tetapi, undangan tersebut dilakukan di ruang tertutup.

"Hasilnya jelas, gerakan mahasiswa terpecah. Kami belajar dari proses ini serta tidak ingin jadi alat permainan penguasa yang sedang krisis legitimasi publik sehingga akhirnya melupakan substansi terkait beberapa tuntutan aksi yang diajukan," kata Presiden Mahasiswa IPB ini.

Ardiansyah juga merasa tuntutan yang diajukan mahasiswa tersampaikan secara jelas di berbagai aksi dan juga jalur media.

Tuntutan itu, di antaranya menolak pengesahan RKUHP dan UU KPK hasil revisi.

• Mujahid 212 dan Mahasiswa Gelar Aksi 30 September di Gedung DPR, Inginkan Perubahan

• Ayu Ting Ting Kepergok Balas Mesra Komentar Musisi Ini di Medsos Kode Pacaran? Ivan Gunawan Murka

"Sehingga sejatinya, yang dibutuhkan bukanlah sebuah pertemuan yang penuh negosiasi, melainkan sikap tegas Presiden terhadap tuntutan mahasiswa. Secara sederhana, tuntutan kami tak pernah tertuju pada pertemuan, melainkan tujuan kami adalah Bapak Presiden memenuhi tuntutan," kata dia.