Benny Wenda Ditolak Masuk Markas PBB, Perdana Menteri Australia Tolak Tanggapi Kerusuhan di Papua

Benny Wenda Ditolak Masuk Markas PBB, Perdana Menteri Australia pun Tolak Tanggapi Kerusuhan di Papua 

POS KUPANG.COM -- Perdana Menteri Australia Scott Morrison enggan berkomentar soal kerusuhan di Papua dalam beberapa waktu terakhir.

Scott Morrison dan Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne dimintai tanggapan soal kerusuhan terbaru di Papua saat konferensi pers di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB , Jumat (27/9/2019) kemarin.

PM Morrison enggan berkomentar.

Dia justru mengalihkan pertanyaan wartawan itu ke Menlu Payne.

Payne meminta semua pihak untuk "menahan diri" agar tidak menambah panas situasi.

"Kami tentu saja sangat prihatin dengan laporan mengenai kekerasa di Papua dan Papua Barat," ucap Menlu Payne seperti dikutip dari Radio ABC Australia.

"Hal ini merupakan permasalahan yang terus dipantau oleh perwakilan kami di Jakarta bersama pihak berwenang di sana," katanya.

"Kami meminta kedua pihak yang terlibat untuk menahan diri," tambahnya.

Benny Wenda Ditolak Masuk Markas PBB

Sementara itu Benny Wenda, pemimpin sayap politik Gerakan Papua Merdeka ULMWP, mengaku akan menghadiri Sidang Majelis Umum PBB yang berlangsung pekan ini di New York.

• Jenderal Polisi asal NTT Kapolda Papua Diganti, Ini Jabatan Baru Irjen Rudolf A Rodja di Mabes Polri

• Fahri Hamzah Ditawari Jadi Dubes oleh Jokowi Ini Cerita Sahabat Fadly Zon yang Akan Tinggalkan DPR

• Dosen di Kupang Gerebek Suami Berzina Dengan SPG Cantik, Lapor Polisi Hingga Masuk Rumah Sakit

• Gadis ABG Sudah Disetubuhi 3 Kali Oleh Pria 19 Tahun, Naluri Sang Ibu Ungkap Perlakuan Pacar Korban

Dia sibuk melobi agar komisioner HAM PBB dapat berkunjung ke Papua.

Namun Benny Wenda ternyata ditolak masuk markas PBB.

Benny Wenda awalnya berupaya masuk ke ruang sidang, ketika sidang Majelis Umum PBB yang diikuti perwakilan ratusan negara seluruh dunia sedang berlangsung.

Benny Wenda yang diduga menjadi dalang kerusuhan di Papua tidak di ijinkan masuk ke ruang sidang karena PBB saat ini memiliki peraturan baru.

“Kini PBB punya aturan baru, hanya warga negara resmi dari negara peserta yang bisa masuk dan hadir dalam Sidang Umum PBB,” kata Delegasi RI asal Papua, Nick Messet, melalui pesan WA kepada Tribunnews.com, Jumat (27/9/2019) malam.

Benny Wenda sebelumnya mencoba masuk ke ruang sidang melalui delegasi Vanuatu.

“Benny Wenda cs mau masuk ruang sidang PBB dengan ikut delegasi Vanuatu tapi tidak diijinkan, karena peraturan PBB kali ini cukup keras,” ungkap Messet.

Simak klarifikasi Benny Wenda tentang kerusuhan yang terjadi di Papua. Dirinya meminta Perdana Menteri Australia mengutuk tindakan keras Indonesia. (SBS News)

Sehingga, Benny Wenda tidak lagi bisa ikut delegasi Vanuatu seperti sebelum-sebelumnya.

“Saya kira ini bagus sekali, peraturan PBB cukup ketat bagi setiap peserta Sidang Umum PBB,” ungkap Messet.

Bahkan, lanjut Messet, dirinya yang menjadi Konsulat Kehormatan Negara Nauru di Jakarta tidak diperbolehkan masuk.

“Saya sendiri juga tidak diperbolehkan masuk ikut delegasi Nauru, meskipun saya Konsulat kehormatan mereka di Indonesia. Saya bisa masuk melalui delegasi Indonesia kalau diperlukan,” ujar Messet.

Messet menambahkan, saat ini dirinya sedang bersiap masuk ruang sidang umum PBB melalui delegasi RI.

“Tadi Pak Roy Sumirat menghubungi kami dan menyampaikan pesan dari bu Menteri Luar Negeri RI agar Pak Nick, Pak John dan Pak Manufandu dapat mendampingi Wapres RI masuk duduk resmi dalam SU PBB dan ikut mendengarkan pidato Wapres RI,” kata Messet penuh haru.

Benny Wenda minta dukungan Australia

Dalam wawancara dengan stasiun TV SBS Australia, Benny Wenda mengaku sedang berada di New York untuk mengupayakan jalan bagi kunjungan Komisioner HAM PBB ke tanah airnya, Papua.

"Pesan saya ke masyarakat internasional, kami sangat membutuhkan pasukan penjaga perdamaian PBB untuk masuk ke Papua," ujarnya.

Ratusan kios dirusak dan dibakar sekelompok pemuda di Jalan Balusu, Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, Kamis (26/9/2019). (HO) (HO)
Kelompok separatis Papua itu terus meminta bantuan masyarakat internasional termasuk Australia.

Menurut Benny Wenda, aksi di Wamena dan Jayapura tadinya berlangsung damai namun aparat keamanan Indonesia menindakinya secara keras.

Kepada SBS, Benny meminta Australia untuk mendukung intervensi internasional dalam menyelidiki situasi yang terjadi di lapangan.

"Saya mendesak Pemerintah Australia agar bertindak cepat. Kita tidak ingin mengulangi sejarah yang sama dengan yang terjadi di Timor Timur," ucapnya.

* Jenderal Polisi asal NTT Kapolda Papua Diganti,   Ini Jabatan Baru Irjen Rudolf A Rodja di Mabes Polri

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian memutasi tiga kepala kepolisian daerah (kapolda) untuk wilayah Papua, Riau, dan Sulawesi Tenggara, Jumat (27/9/2019).

Mutasi tersebut tertuang dalam surat telegram bernomor ST/2569/IX/KEP.2019 tertanggal 27 September 2019.

Surat telegram tersebut dikonfirmasi oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo.

Ketika ditanya apakah mutasi ketiga kapolda terkait sejumlah peristiwa menonjol di daerah tersebut, Dedi tak menjawab secara pasti.

Menurut dia, mutasi rutin dilakukan termasuk dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.

"Mutasi dalam organisasi Polri hal yang biasa dalam rangka tour of duty dan area, serta untuk meningkatkan kinerja organisasi dan dalam rangka binkar (pembinaan karir)," kata Dedi ketika dihubungi Kompas.com, Jumat malam.

Seperti diketahui, kerusuhan sempat terjadi di sejumlah wilayah Papua dan Papua Barat . Terbaru, kerusuhan terjadi di Wamena dan Jayapura , Papua pada Senin (23/9/2019).

Kemudian, dua mahasiswa tewas dalam demo mahasiswa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara, Kamis (26/9/2019).

Terakhir, kebakaran hutan dan lahan di Riau termasuk yang terparah di tahun 2019. Riau menjadi provinsi dengan karhutla terluas.

Per Agustus 2019, 49.266 hektare lahan terbakar di sana.

Berdasarkan mutasi, Kapolda Papua Irjen Rudolf A Rodja akan dimutasi sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Sabhara Baharkam Polri.

Sementara, Irjen Paulus Waterpau akan diangkat sebagai Kapolda Papua.

Kapolda Riau Irjen Widodo Eko Prihastopo akan menduduki jabatan sebagai Pati Baintelkam Polri dengan penugasan pada BIN.

Eko akan bertukar jabatan dengan Irjen Agung Setya Imam Effendi. Terakhir, Kapolda Sultra Brigjen Pol Iriyanto akan menjabat sebagai Irwil III Itwasum Polri. Brigjen Pol Merdisyam akan menduduki jabatan Kapolda Sultra. Baca berikutnya

Jabatan Mentereng

Dikutip dari Wikipedai, Irjen. Pol. Drs. Rudolf Alberth Rodja yang berdarah Flores, NTT Lahir  30 Mei 1966 

Ia adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak 27 September 2019 menjabat sebagai Analis Kebijakan Utama bidang Sabhara Baharkam Polri.

Rudolf, lulusan Akpol 1988 ini berpengalaman dalam bidang brimob. Jabatan terakhir jenderal bintang dua ini adalah Kepala Kepolisian Daerah Papua.

Riwayat Jabatan

Kasat Brimob Polda Bali (2003)

Kapolres Tabanan (2006)

Kapolres Buleleng (2008)

Wadir Samapta Polda Lampung (2009)

Widyaiswara Muda Sespim Polri (2010)

Karoops Polda Papua (2010)

Pamen Polda Papua (Dalam rangka Dik Sespimti 2011) (2011)

Analis Kebijakan Madya bidang Brigade Mobil Korbrimob Polri (2012)

Wakapolda Sulawesi Tengah (2013)

Wakapolda Papua[1] (2014)
Karoprovos Divpropam Polri (2016)

Kapolda Papua Barat (2017)

Kapolda Papua (2019)

Analis Kebijakan Utama bidang Sabhara Baharkam Polri (2019)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kapolri Mutasi Kapolda Papua, Riau, dan Sulawesi Tenggara, Ada Apa?", 

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Perdana Menteri Australia Menolak Tanggapi Kerusuhan di Papua, Benny Wenda Ditolak Masuk Markas PBB,