Jokowi Segera Umumkan Susunan Kabinet, Penjelasan Modeldoko dan Ahok Diusul Jadi Menteri Investasi

Jokowi Segera Umumkan Susunan Kabinet, Penjelasan Modeldoko dan Ahok Diusul Jadi Menteri Investasi

POS KUPANG.COM , JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memanggil jajarannya untuk membahas situasi terkini di berbagai daerah, khususnya Jakarta.

Presiden telah mendapatkan laporan rencana aksi unjuk rasa yang digelar di depan gedung DPR pada Selasa (24/9/2019).

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, Presiden telah menginstruksikan aparat kepolisian dan TNI untuk mengantisipasi tindakan yang tidak diinginkan saat unjuk rasa berlangsung.

"Kebetulan ada Kapolda dan Pangdam Jaya semuanya diperintahkan untuk melakukan langkah-langkah yang proporsional," ujarnya.

Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Kemudian hadir juga Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala BIN Budi Gunawan, Pangdam Jaya Mayor Jenderal Eko Margiyono, dan Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Gatot Eddy Pramono.

Menurut Moeldoko, menjaga situasi keamanan disetiap daerah perlu dilakukan dengan baik, apalagi pada 20 Oktober 2019 akan berlangsung pelantikan Jokowi dan Mar'ruf Amin sebagai presiden-wakil presiden.

"Ya relatively bahwa situasi menang ada prioritas-prioritasnya, setidaknya sampai pelantikan berjalan dengan baik," tuturnya.

Mantan Panglima TNI itu menyebut pemerintah dan aparat keamanan melihat ada oknum yang berupaya membuat situasi keamanan tetap memanas dan berniat menghambat pelantikan.

"Ada yang mengharapkan seperti itu (menghambat pelantikan)," ucap Moeldoko.

• LIVE STREAMING Arema FC vs PSS Sleman di TV Online Liga 1 2019 Selasa 24/11-2019 Pukul 15.30 Wib

• Mahasiswa Ikut Demo Rocky Gerung Batal Beri Kuliah Sebut Mahasiswa Memberi Kuliah untuk Kekuasaan

• Mahasiswa Tuntut Batalkan RKUHP dan UU KPK, Jokowi Tolak Tuntutan untuk Cabut UU KPK

Umumkan kabinet

Presiden Joko Widodo mengatakan, penyusunan nama-nama menteri untuk kabinet periode keduanya sudah selesai.

Pengumuman soal kabinet akan diumumkan secepatnya.

"Bisa Agustus, atau bisa juga Oktober saat pelantikan," katanya di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (14/8/2019), dalam pertemuan dan makan siang dengan sejumlah pimpinan redaksi media massa.

Jokowi mengungkapkan hal itu dalam suasana yang ringan, penuh canda, rileks, dan terbuka.

Tak hanya itu, ia juga mengungkap ada calon menteri yang usianya di bawah 35 tahun, bahkan di bawah 30 tahun.

Ketika ditanya apakah menteri tersebut berasal dari start up, Jokowi hanya tersenyum.

Ia tidak mengiyakan, tapi tidak juga menampik.

Jokowi menceritakan, ketika menyaring calon-calon menteri usia muda ini, banyak sekali nama yang masuk.

"Tetapi saya mempertimbangkan kemampuan manajerialnya. Ada yang sangat percaya diri, tapi lemah manajerialnya," ujarnya.

Jokowi melanjutkan, menteri usia muda ini akan duduk di kementerian yang lama, bukan yang baru.

"Makanya dibutuhkan manajerial yang kuat," katanya.

Kementerian Baru

Jokowi juga bakal menambah kementerian untuk kabinet keduanya, yaitu Kementerian Digital dan Ekonomi Kreatif serta Kabinet Investasi.

"Kita melihat perkembangan dunia yang begitu cepat dan pemerintah ingin merespon itu secara cepat maka ada kementerian-kementerian baru," kata Jokowi.

• LIVE STERAMING Unjuk Rasa Mahasiswa Tolak RKUHP dan UU KPK, Wiranto dan Pejabar Beri Tanggapan

• TERBARU Rusuh Wamena, 4 Jenazah Ditemukan di Puing Bangunan Terbakar,Total 21 Tewas, 1500 Mengungsi

• RAMALAN ZODIAK Besok Rabu 25 September 2019: Cancer Beruntung, Aquarius Merasa Jadi Bintang

• Tubuh Jessica Mila Menjadi Gemuk, Ini 6 Potret Berat Badan Eks Mischa Candrawinata yang Naik 10 Kg

• Pipi Puput Nastiti Devi Makin Montok, Perut Makin Buncit Hamil Anak Ahok,Ini Foto Hamil Terbaru

• Marion Jola Ikut Sindir Barbie Kumalasari, Ini 6 Artis Ini Sindir Istri Galih Ginanjar 8 Jam ke US

Jokowi menambahkan, presiden memiliki kewenangan untuk membentuk kabinet dan kementerian kecuali yang diatur undang-undang. Kementerian yang tidak bisa ditiadakan itu adalah Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

"Selebihnya bisa diatur dengan perpres," ujar Jokowi. Lebih lanjut ia mengatakan, Kemenlu akan diikutsertakan perannya terkait dengan ekspor.

Ahok dan Moeldoko Diusulkan oleh Sejumlah Kalangan Relawan Menjadi Menteri di Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Sebanyak 70 organ relawan pendukung Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin yang tergabung di dalam Poros Benhil menggelar konvensi publik.

Acara itu digelar guna mengusulkan sejumlah nama yang dinilai layak masuk di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Kami baru saja menggelar konvensi publik untuk menampung aspirasi para relawan. Di antaranya kami mengusulkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk masuk kabinet," kata Koordinator Poros Benhil Aznil Tan melalui keterangan tertulisnya, Jumat (20/9/2019).

Aznil menjelaskan Jokowi pada Rabu 14 Agustus lalu pernah mengungkapkan rencana pembentukan Kementerian Investasi. Aznil mengharapkan Ahok bisa menduduki posisi menteri bidang investasi tersebut.

"Kami melihat cara kerja beliau saat menjadi gubernur DKI Jakarta. Beliau adalah sosok yang cerdas dalam regulasi dan jago dalam melobi. Terbukti pembangunan Simpang Susun Semanggi tanpa dana APBD," ujar Aznil.

Aznil menambahkan, para relawan juga sepakat mengusulkan Jenderal (Purn) Moeldoko sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam).

Sosok Moeldoko dinilai sangat mumpuni menduduki posisi tersebut.

"Kemudian Rokhmin Dahuri. Kami mengusulkan beliau sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Kami menilai beliau sangat menguasai dunia kemaritiman."

"Karena beliau pakar sekaligus penggagas Indonesia poros maritim dunia. Beliau memiliki konsep matang dan mampu mengeksekusi konsep tersebut," beber Aznil.

Selain itu, para relawan sepakat mengusulkan kepada Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif untuk mempertahankan Basuki Hadimuljono sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Basuki dinilai mampu mengeksekusi program-program pembangunan dengan sangat baik.

Aznil juga mengatakan, pihaknya sangat peduli dengan generasi milenial. Pihaknya mengusulkan Politikus Partai NasDem sekaligus Anggota Komisi I DPR RI Prananda Paloh sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

"Bagaimanapun dia adalah salah satu tokoh muda yang paling moncer di republik ini. Dia juga sudah tuntas pada dirinya dan mampu bekerja dengan baik," kata Aznil.

Di tempat yang sama, Nikolas Kosigin Ketua Umum Dua Periode untuk Indonesia (2PUI), salah satu organ relawan Jokowi, menambahkan, perlunya pembubaran Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Pariwisata.

Menurut Nikolas, bidang tersebut selayaknya diurus lembaga negara setingkat badan.

"Ini bukan untuk amputasi tanpa solusi. Tapi kami sangat ingin mengakselerasi program-program terkait pemuda, olahraga dan pariwisata, supaya tetap sasaran," kata Nikolas.

Nikolas mencontohkan sejumlah negara di Asean bahkan lainnya tidak memiliki kementerian pariwisata. Seharusnya hal itu diurus badan khusus dan sifatnya otonom.

"Kita tertinggal dalam pola pikir. Singapura itu setingkat badan."

"Malaysia itu badan. Filipina juga demikian."

"Semua setingkat badan."

"Selama ini, tidak ada hasil maksimal. Agenda event tidak dirasakan langsung, khususnya bagi pelaku usaha," kata Nikolas.

Hadir dalam konvensi publik ini sejumlah organ relawan Jokowi. Di antaranya Kornas Jokowi, 2PUI (2 periode untuk Indonesia), Abdi Bangsa, Derap 98, Bela Jokowi, dan Brigade Emak-emak Militan dan lain sebagainya.

* Jokowi Diingatkan Soal Penjilat, Yunarto Wijaya Ditanya Apakah Menyesal Tak Pilih Prabowo Subianto

Direktur Charta Politika Yunarto Wijaya ataau akrab disapa Toto mengungkap alasannya kini getol mengkritik Presiden Jokowi.

Padahal diketahui bersama pada Pilpres 2019 lalu Yunarto Wijaya bisa dibilang mendukung Jokowi untuk menjadi presiden.

Kini setelah kembali terpilih menjadi presiden, Yunarto Wijaya berbalik mengkritik sejumlah kebijakan Jokowi.

Jokowi memang tengah dirundung sejumlah isu nasional.

Mulai dari kebakaran hutan, RUU KPK, hingga RKUHP yang sangat menjadi perbincangan masyarakat.

Hari ini saja ada sejumlah kejadian di Indonesia terkait dengan isu-isu nasional tersebut.

Kerusuhan di Wamena kembali pecah, juga unjuk rasa besar-besaran oleh mahasiswa di sejumlah daerah.

Melihat situasi seperti ini sejak beberapa hari lalu Yunarto Wijaya sudah mencuitkan kritikannya lewat akun Twitter.

Pertama, ia mengingatkan Jokowi, bila jilatan pendukung jauh lebih berbahaya ketimbang serangan dari lawan.

"Jilatan pendukung jauh lebih berbahaya dari serangan lawan loh pakde," tulis Yunarto Wijaya.

Termasuk saat ia menulis cuitan satire pada Jokowi yang meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), beberapa waktu lalu.

"WOW KEREN BANGET, SEMPURNA, TIADA CELA & SEGALANYA," tulis Yunarto Wijaya.

Tak hanya itu, Toto juga menyindir pendukung atau buzzer Jokowi soal penanganan karhutla.

"Ini buzzer siapa yg ngajarin sih narasinya? Masa Karhutla obatnya sepatu kotor sama muka sendu."

"Lebay juga gak gini2 amat lah..." tulis dia.

Terbaru, Yunarto juga menyoroti soal Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKHUP).

Ia mengunggah cuitan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Gita Putri D.

Gita, dalam cuitannya, mengunggah pasal dalam RKHUP yang kontroversial.

"Pengen investor berjejal masuk tapi hukum pidana “yang hidup dalam masyarakat meski tidak diatur dalam UU” bisa diberlakukan."

"Wassalam, negara hukum! Nggak percaya? Lihat pasal 2. Reformasi betul-betul dikorupsi."

"Ini Indonesiaku, mana Indonesiamu?" tulis Gita.

Cuitan Gita ini diunggah ulang Toto dengan menyebut akun Jokowi.

Yunarto Wijaya juga menulis cuitan, "UU Sampah... Busuk kalian..."

Hingga akhirnya, Yunarto pun mengungkap alasannya kenapa kini dirinya gencar mengkritik Jokowi.

Ia menyebut, dirinya adalah pemilih rasional, tidak tertarik menjadi komisaris, dan bukan buzzer.

"Buat yg nanya knp skrg saya kritik @jokowi."

"jawaban saya: karena saya pemilih rasional, gak pernah tertarik jadi komisaris, dan bukan buzzer."

"Kalo ada yg gak clear bisa lawan argumentasi saya disini atau japri langsung, jangan ngerumpi kiri kanan gak jelas," tulis Yunarto Wijaya.

Terakhir Yunarto Wijaya menulis kembali soal aalasannya mengkritik Jokowi.

"Barusan ditanya: "Mas kok sekarang kritik jokowi terus, nyesel gak dukung prabowo ya?"...

Jawab: "Saya pilih jokowi karena takut dgn track record prabowo memimpin Indonesia,

jadi kalo jokowi makin mirip prabowo ya harus dikritik.. simple khan?" tulis Yunarto Wijaya.

terkait RKUHP, Jokowi akhirnya meminta DPR menunda pengesahan revisi RKUHP yang menuai polemik di masyarakat.

Jokowi sudah memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly untuk menyampaikan sikap pemerintah ini kepada DPR.

"Saya perintahkan Menkumham untuk menyampaikan sikap ini kepada DPR ini."

"Agar pengesahan RUU KUHP ditunda dan pengesahannya tak dilakukan DPR periode ini," kata Jokowi di Istana Bogor, Jumat (20/9/2019).

Jokowi menyebut permintaan ini karena ia mencermati masukan berbagai kalangan yang berkeberatan dengan sejumlah substasi RKUHP.

"Saya berkesimpulan masih ada materi-materi yang butuh pendalaman lebih lanjut," kata Jokowi.

Presiden Jokowi juga telah memerintahkan Menkumham Yasonna Laoly untuk menampung masukan dari berbagai kalangan terkait RKUHP.

"Memerintahkan Menteri Hukum dan HAM, untuk mencari masukan-masukan dari berbagai kalangan masyarakat, sebagai bahan untuk menyempurnakan RUU KUHP yang ada," ucap Jokowi.

Selain itu, Jokowi menyebut ada 14 pasal bermasalah yang harus dikaji ulang dalam RKUHP yang disusun DPR dan pemerintah.

"Saya lihat materi yang ada, substansi yang ada kurang lebih 14 pasal," kata Jokowi.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Jokowi Segera Umumkan Susunan Kabinet, Moeldoko Sebut Ada yang Ingin Hambat Pelantikan Presiden,

 dan di Wartakotalive dengan judul Ahok dan Moeldoko Diusulkan oleh Sejumlah Kalangan Relawan Menjadi Menteri di Kabinet Jokowi-Ma'ruf,