News

Sengketa Rehab Rujab Pimpinan DPRD TTS Masih Berpolemik, Jaksa Minta Inspektorat TTS Audit 10 Hari

Polemik rumah jabatan (rujab) pimpinan DPRD TTS yang kini tak kunjung usai, terutama proses pembayaran rehab, memantik reaksi publik.

Sengketa Rehab Rujab Pimpinan DPRD TTS Masih Berpolemik, Jaksa Minta Inspektorat TTS Audit 10 Hari
POS-KUPANG.COM/Dion Kota
Salah satu bangunan Rujab pimpinan DPRD Kabupaten TTS pasca direhab 

Bupati Epy Tahun mengaku awalnya mengira proses pembayaran bisa dilakukan pekan ini, ternyata berdasarkan saran hukum dari Kejari SoE hal tersebut belum bisa direalisasikan.

Hal ini untuk mencegah timbulnya dampak hukum di masa mendatang. "Semua sudah kerja keras, tetapi memang belum bisa dibayarkan pekan ini," ujarnya.

Ketua Sementara DPRD TTS, Marcu Mbau, menilai langkah yang diambil Pemda TTS menyelesaikan masalah pembayaran rehab rujab pimpinan DPRD TTS terlambat.

Pasalnya, masalah tersebut sudah berlangsung lama dan diketahui Bupati Tahun sejak masih menjabat Plt Sekda TTS.

Selain itu, Pemda TTS juga mengetahui agenda pelantikan DPRD TTS sehingga seharusnya masalah rujab harus diselesaikan sebelum pelantikan.

"Ini masalah bukan baru terjadi, tetapi sudah lama dan Bupati Tahun mengetahui hal itu sejak masih menjabat Plt Sekda. Kenapa baru sekarang ambil langkah koordinasi dengan Kejari SoE. Seharusnya dari dulu. Kalau sekarang baru mau bergegas, saya kira ini langkah yang terlambat," sebut Marcu.

Dia menyayangkan mubazirnya rujab pimpinan DPRD TTS sebagai salah satu simbol rumah rakyat tempat menyampaikan aspirasi. "Kita berharap masalah rujab ini segera diselesaikan agar segera ditempati," ujar Marcu.

Untuk diketahui, rehab rujab pimpinan DPRD TTS ini dikerjakan akhir 2016 oleh CV Karya Bangunan Mandiri, menelan dana Rp 1,9 miliar.

Berdasarkan pemeriksaan BPKP tahun 2017 ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan sehingga rekanan diminta menyelesaikannya. Namun hingga saat ini pembayaran pekerjaan rehab baru direalisasikan 52 persen.

Sisanya sekitar Rp 900 juta lebih belum dibayarkan kepada rekanan. Salah satu penyebabnya tidak adanya dokumen FHO dan PHO. *

Penulis: Dion Kota
Editor: Benny Dasman
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved