Praktisi Hukum: Serahkan Mandat ke Presiden Tak Sesuai UU, Ini yang Harus Dilakukan Pimpinan KPK

Kata Praktisi hukum: serahkan mandat ke Presiden tak sesuai UU KPK, ini yang harus dilakukan Pimpinan KPK

Praktisi Hukum: Serahkan Mandat ke Presiden Tak Sesuai UU, Ini yang Harus Dilakukan Pimpinan KPK
KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMAN
Salah satu orang dari kelompok massa bernama Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Relawan Cinta NKRI berhasil merangsek masuk ke Gedung Merah Putih KPK untuk mencopot kain hitam yang menutupi logo KPK. 

Kata Praktisi hukum: serahkan mandat ke Presiden tak sesuai UU KPK, ini yang harus dilakukan Pimpinan KPK

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Forum Lintas Hukum Indonesia ( FLHI) menilai, penyerahan mandat yang dilakukan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) tidak sesuai Undang-Undang KPK hingga UU tentang tata pemerintahan.

"Ini kan sesuatu yang tidak kita temukan norma di dalam UU KPK sendiri, dalam KUHAP, UU tentang tata pemeritahan," kata Sekretaris FLHI sekaligus praktisi hukum Petrus Selestinus saat konferensi pers di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Minggu (15/9/2019).

Bupati Anton Instruksikan Tenun Akan Masuk Mata Pelajaran Wajib di Flores Timur

Petrus mengatakan, yang dapat dilakukan pimpinan KPK adalah mengundurkan diri dari jabatannya.

Jika mengacu pada Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pimpinan dapat berhenti dengan enam alasan.

Alasan tersebut, yaitu meninggal dunia, masa jabatan telah berakhir, menjadi terdakwa, berhalangan tetap atau secara terus-menerus selama lebih dari tiga bulan, mengundurkan diri, dan dikenai sanksi.

Bulan Kitab Suci Nasional 2019, Umat Paroki Redong Katekese di Rumah Gendang, Ini yang Dibahas

Petrus menilai, penyerahkan mandat tersebut dapat melumpuhkan kinerja KPK.

"Lima pimpinan ini sekaligus sebagai penyidik dan penuntut umum, ketika pimpinan penyidik dan penuntut umum ini kelima-limanya sudah tidak punya kewenangan lagi, maka praktis tugas penyidikan, penuntutan dan tugas-tugas lainnya yang memerlukan perintah dan persetujuan kelima pimpinan ini sudah tidak bisa berjalan dengan baik lagi. Artinya KPK dalam keadaan lumpuh," kata dia.

Sebelumnya, pimpinan KPK menyerahkan mandat pengelolaan lembaga antirasuah itu ke Presiden Joko Widodo.

Tiga pimpinan tersebut, yakni Ketua KPK Agus Rahardjo, Laode Muhammad Syarif dan Saut Situmorang.

Halaman
12
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved