Kabupaten Lembata dan Nunukan Jadi Sister City Penanganan Buruh Migran, Simak Programnya

Kabupaten Lembata, Provinsi NTT dan Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara akan berkolaborasi menangani buruh migran dari dan keluar Indonesia.

Kabupaten Lembata dan Nunukan Jadi Sister City Penanganan Buruh Migran, Simak Programnya
Pos Kupang.com/ricko wawo
Pertemuan Migran Care dan Wakil Bupati Lembata, Thomas Ola Langoday yang membahas soal Sister City Nunukan-Lembata. Pertemuan dilangsungkan di Rujab Wabup Lembata, Minggu (1/9/2019) malam. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ricko Wawo

POS-KUPANG.COM-LEWOLEBA-Kabupaten Lembata, Provinsi NTT dan Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara akan berkolaborasi menangani buruh migran dari dan keluar Indonesia. Konsep sister city akan diterapkan Provinsi NTT dengan Kalimantan Utara, dengan kabupaten modelnya adalah Lembata dan Nunukan. Pemkab Lembata dan Migran Care sendiri sudah bertemu dengan Gubernur NTT Viktor Laiskodat.

Menurut Wakil Bupati Lembata, Thomas Ola Langoday Gubernur Laiskodat dengan senang hati sudah setuju dengan rencana ini dan sangat diharapkan pertengahan September tahun ini sudah harus selesai prosesnya.
Kata Wabup Langoday, pemerintah akan mengurus semua perekrutan tenaga kerja sampai pengirimannya dengan kelembagaan yang resmi.

"Meminjam istilah pak gubernur, mafia hitam harus dilawan dengan mafia putih. Mafia putih itu adalah kelembagaan. Kita siapkan regulasinya untuk memutus mata rantai mafia hitam perekrutan tenaga kerja," ungkapnya, Kamis (22/8/2019).

Selama ini perekrutan tenaga kerja sampai proses pengiriman dilakukan secara non prosedural oleh oknum-oknum tak bertanggungjawab. Akibatnya, anak-anak di bawah umur juga menjadi korban, pekerjaan di luar negeri juga tidak sesuai dengan yang diharapkan dengan upah yang minim.

"Sekarang semuanya satu pintu, lewat pemerintah dan dimulai dari pemerintah desa," tegasnya.
Nunukan akan jadi tempat persinggahan para tenaga kerja dari Kabupaten Lembata atau bagi mereka yang dideportasi dari Malaysia. Upaya kolaborasi ini dilakukan supaya semua kepengurusan tenaga kerja secara prosedural dan terang benderang melalui satu pintu yaitu pemerintah.

Dia melanjutkan apabila ada tenaga kerja yang ditemukan dokumennya tidak sesuai prosedur di bandara atau pelabuhan, maka orang pertama yang harus dipanggil adalah kepala desa. Sistem semacam ini akan dibangun supaya terintegrasi langsung ke desa.

"Jadi kepala desa sudah tahu, tenaga kerja yang saya kirim ada sekian orang dan ada di negara mana saja, bekerja sebagai apa saja, gajinya berapa, dia tahu semuanya."

Pemprov NTT sedang mempersiapkan balai latihan kerja (BLK) luar negeri dan beberapa BLK contoh di Sumba Barat Daya, TTS, Kupang dan Sikka.

Saat pertemuan dengan Migran Care pada Minggu (1/9/2019) di rumah jabatannya, Wabup Langoday meminta mereka untuk segera menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk konsep sister city ini.

Dia mengatakan pemerintah sudah punya rujukannya di Perda 20 tahun 2015 dan Pergub 03 tahun 2013.
Anis Hidayah dari Migran Care menjelaskan desa, kabupaten dan provinsi mempunyai mandat paralel soal perlindungan pekerja migran. Tidak hanya di pemerintah desa tapi juga harus diperhatikan pemkab dan pemprov.

"Secara risiko migrasi di NTT harus segera dibangun tata kelola migrasi dengan baik. Semua desa di NTT harus bentuk desa buruh migran supaya jadi model. Pemprov Kaltara sangat antusias karena pekerja migran dari NTT yang mau pergi dan dideportasi membawa masalah bagi pemerintah setempat," katanya.

Sementara itu sejak 2016 di Kabupaten Lembata sudah ada yang namanya Desa Buruh Migran yaitu Desa Tagawiti, Beutaran, Dulitukan, Lamawolo, Lamatokan dan Bao Lale Duli. (*)

Penulis: Ricardus Wawo
Editor: Ferry Ndoen
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved