Moeldoko Tuding Dalang Kerusuhan Papua Dilakukan di Australia dan Inggris, Sebut Nama Ini Otaknya!

POS-KUPANG.COM - Moeldoko Tuding Dalang Kerusuhan Papua Dilakukan di Australia dan Inggris, Sebut Nama Ini Sebagai Otaknya!

Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko menyebut bahwa tokoh separatis Papua, Benny Wenda, mendalangi kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

"Ya jelas toh. Jelas Benny Wenda itu. Dia mobilisasi diplomatik, mobilisasi informasi yang missed, yang enggak benar. Itu yang dia lakukan di Australia, di Inggris," ujar Moeldoko di kantornya, Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (2/9/2019).

Ia menilai apa yang dilakukan Benny Wenda merupakan strategi politik. Karena itu, pemerintah juga menanganinya secara politis

Akan tetapi, Moeldoko mengatakan, pemerintah telah menempuh berbagai langkah untuk mengatasi persoalan keamanan di Papua dan Papua Barat.

"Itulah, seperti diplomasi. Pastilah dilakukan," ujar Moeldoko lagi.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebut bahwa pemerintah sudah mengetahui pihak yang menunggangi sejumlah peristiwa kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat belakangan ini.

Laporan lengkap soal keterlibatan penunggang gelap ini sudah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (30/8/2019).

"Memang rusuh ini ada yang menunggangi, mengompori, memprovokasi, ada yang sengaja dorong terjadi kekacauan," kata Wiranto saat konferensi pers usai rapat.

"Dari laporan tadi BIN, Kapolri, kita tahu siapa yang coba dapat keuntungan dari kerusuhan ini. Kami peringatkan siapa pun dia, hentikan itu, karena itu hanya ingin buat suasana tidak stabil," ucap Wiranto.

Namun, Wiranto tidak menyebutkan pihak yang mendapat untung dari kerusuhan itu.

Saat ini Benny Wenda tinggal di Oxford, Inggris. Benny Wenda bahkan mendapat penghargaan dari Dewan Kota Oxford.

• Pemerintah Siagakan Pesawat dan Helikopter Pengangkut Pasukan ke Papua dan Papua Barat

Prajurit Korps Marinir TNI AL berjaga di Pelabuhan Jayapura, Papua, Minggu (1/9/2019). Pengamanan tersebut dilakukan pasca-unjuk rasa warga Papua Kamis (29/8/2019).(ANTARA FOTO/ZABUR KARURU)

Melalui Kementerian Luar Negeri, Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa Dewan Kota Oxford tak memahami rekam jejak Benny Wenda yang terlibat dalam permasalahan separatisme di Papua.

Padahal, pemerintah menyatakan, saat ini Papua telah mengalami kemajuan di bidang pembangunan.

Dalam wawancara kepada Majalah Tempo, Benny Wenda mengaku telah mengeluarkan surat edaran yang berisi instruksi agar rakyat Papua tak mengikuti upacara kemerdekaan.

Akan tetapi, Benny Wenda menyatakan bahwa aksi demonstrasi yang kemudian disertai kerusuhan di Papua dan Papua Barat dianggap sebagai spontanitas masyarakat di sana.

"Saya memang mengeluarkan surat edaran beberapa pekan sebelum selebrasi kemerdekaan Indonesia. Isinya menyerukan kepada rakyat Papua supaya tidak ikut upacara," ucap Benny.

"Tapi aksi di Surabaya yang merembet ke Papua itu spontanitas saja. Rakyat Papua yang bergerak," ujar dia.

Kepada Majalah Tempo, Benny Wenda juga mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo soal Papua yang masih menggunakan pendekatan militer.

Dia memuji presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang melakukan pendekatan kemanusiaan.

Cara yang dilakukan Gus Dur antara lain mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua dan membolehkan pengibaran bendera Bintang Kejora selama bersanding dengan bendera Merah Putih.

"Hanya Gus Dur yang berani membela Papua. Dia juga menyebutkan Bintang Kejora sebagai lambang budaya kami," ujar Benny Wenda.

Fakta-fakta Kersuhan Papua, Polisi Ungkap Keterlibatan Pihak Asing hingga Pendemo Merasa Ditipu

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan adanya keterlibatan asing dalam kerusuhan yang terjadi di beberapa wilayah di Papua. 

Di sisi lain, aparat keamanan hari ini mengevakuasi 300 orang pendemo yang sebelumnya bersembunyi. 

Berikut Tribunnews.com rangkum kabar terkini Papua dari berbagai sumber, Minggu (1/9/2019): 

• 20 Tahun Referendum, Pemerintah Australia Ingin Timor Leste Tetap Jadi Bagian NKRI, Benarkah?

• 20 Tahun Referendum, Sejarah Lepasnya Timor Timur dari Indonesia

• Ribuan Pegawai KPK Tandatangani Petisi Tolak Capim Bermasalah

1. Kapolri Ungkap Peran Asing

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengungkap adanya keterlibatan pihak asing dalam kerusuhan yang timbul di beberapa wilayah Papua, beberapa waktu terakhir.

Berdasarkan informasi dari intelijen, Tito menyebut kelompok yang berupaya melakukan kerusuhan memiliki hubungan dengan pihak asing atau jaringan internasional.

"Ada, ada (keterlibatan pihak asing). Kita tahulah kelompok-kelompok ini ada hubungannya dengan network di internasional," ujar Tito, pasca HUT Polwan ke-71, di Polda Metro Jaya , Jakarta Selatan, Minggu (1/9/2019).

Meski demikian, mantan Kapolda Metro Jaya itu tidak menjelaskan secara detail siapa pihak asing yang dimaksud dan peran yang bersangkutan dalam kerusuhan tersebut.

Menurutnya, pihaknya akan menangani kasus keterlibatan pihak asing itu melalui cara bekerjasama dengan pihak Kementerian Luar Negeri dan Intelijen.

"Jadi kami harus menanganinya baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kerja sama kita dengan Ibu Menlu (Menteri Luar Negeri) dan jaringan intelijen," ungkapnya.

Dalam kesempatan sama, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal menegaskan kasus ini harus ditangani secara komprehensif.

Iqbal mengatakan pihaknya bersama seluruh stakeholder terkait tengah memetakan sejauh mana keterlibatan pihak asing tersebut.

Selain itu, ia juga menuturkan bahwa pihak-pihak yang diduga menggerakkan massa untuk melakukan kerusuhan tengah didalami.

Polri disebutnya tak segan menindak apabila menemukan bukti hukum.

"Ini sedang kami petakan. Pihak kami, jaringan intelijen dengan beberapa lembaga terkait, sudah bekerja. Intinya, kami tidak bisa juga menyampaikan seluruhnya di sini. Ini diplomasi antarnegara," ujar Iqbal.

"Pihak-pihak yang diduga menggerakkan sudah dipetakan dan sedang didalami. Kalau misalnya terbukti secara hukum, tentunya akan ditindak," imbuhnya.

2. Sebanyak 300 Pendemo Dievakuasi

TNI/Polri mengevakuasi 300 pendemo yang sebagian berasal dari Wamena untuk kembali ke rumahnya masing-masing. 

Dalam rilis yang diterima Tribunnews.com, Kapendam XVII/Cenderawasih Letnan Kolonel CPL Eko Daryanto mengatakan 300 pendemo ini sebelumnya sembunyi di kompleks kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan. 

Mereka merupakan bagian dari massa yang melakukan demonstrasi pada 29 Agustus 2019 lalu. 

Baca: Khofifah Lepas Kapal Rumah Sakit KRI Dr Soeharso dari Markas Koarmada II Surabaya Menuju Papua

Pada hari Minggu siang, perwakilan kelompok yang sebagian besar berasal dari Wamena tersebut menemui Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Papua Desman Kogaya untuk memohon bantuan agar diberikan jaminan keamanan dan angkutan dalam proses mereka kembali ke daerah Abepura dan Waena.

Mereka merasa takut mendapatkan aksi balasan dari masyarakat yang telah mengalami kehilangan atau kerusakan aset harta benda yang berharga yang telah mereka rusak/jarah akibat ulah yang anarkis dan brutal.

Merespons permintaan itu, Desman Kogoya menghubungi Kodam XVII/Cenderawasih dan perwakilan Komnas HAM wilayah Papua sebagai mediator.

Asintel Kasdam Kolonel Inf JO. Sembiring sebagai perwakilan dari Kodam XVII/Cenderawasih dan Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramanday melakukan mediasi dan negosiasi untuk memberikan solusi terbaik guna proses evakuasi terhadap 300-an orang itu. 

Hal itu untuk menghindari bentrok susulan antar kelompok massa khususnya di wilayah Jayapura.

Kodam XVII/Cenderawasih kemudian menyiapkan kurang lebih 15 truck TNI/Polri guna mengangkut massa yang sempat bertahan di wilayah Kelurahan Numbay. 

Pada pukul 17.00 WIT dilakukan evakuasi gelombang pertama sebanyak 116 orang.

Kemudian pukul 19.50 WIT berlangsung evakuasi gelombang kedua sebanyak 172 orang.

Dalam proses evakuasi itu, 1 orang yang diduga pelaku penjarahan diamankan oleh pihak Polres Jayapura karena pada saat pemeriksaan ditemukan kunci sepeda motor bar baru dikantong orang tersebut.

Proses evakuasi pemulangan berjalan aman dan lancar dengan pengawalan ketat dari Kodam XVII/Cen dan Polda Papua.

Kapendam menyatakan sekitar 300 orang ini merasa telah ditipu oleh koordinator aksi massa yang berakhir ricuh dan anarkhis serta secara sadar berkomitmen tidak akan lagi ikut dalam aksi demo dalam bentuk apapun.

Para pendemo ini menyampaikan penyesalan dan merasa ketakutan untuk kembali ke tempat tinggal mereka masing-masing di wilayah Abepura dan Waena.

Mereka sepakat untuk tidak mau lagi ikut-ikutan aksi demo massa dalam bentuk apapun.

Kelompok massa pendemo ini merasa telah ditipu oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan isue rasisme.

3. Putri Gus Dur Adakan Dialog dengan Tokoh Papua

Keluarga Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) membantu perdamaian di Papua melalui dialog bersama para tokoh Papua, Minggu (1/9/2019).

"Tadi banyak tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tokoh politik, dan anak-anak milenial Papua juga terwakili dalam pertemuan," ujar Putri Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid dalam wawancara dengan Kompas TV, Minggu (1/9/2019) petang.

Dalam pertemuan tersebut, kata Yenny Wahid, semua sepakat berupaya agar tensi di Papua segera diredakan.

Pendekatan kemanusiaan perlu dikedepankan dalam mengupayakan perdamaian di Papua.

"Karena bagaimana pun kalau kita ingin mencapai satu solusi yang substantif tidak bisa kita hanya mengunakan pendekatan kekerasan," jelas Yenny Wahid.

Menurut dia, pendekatan kekerasan yang selama ini dipakai, hanya menimbulkan konflik baru.

Karena itu dia tegaskan, penting sekali pendekatan kemanusiaan menjadi pijakan bangsa ini dalam menyelesaikan masalah Papua.

Konkritnya, dia menjelaskan, janganlah sekadar mengirimkan aparat keamanan saja ke Papua.

Melibatkan banyak tokoh agama dan adat dalam dialog-dialog yang setara dengan masyakat Papua akan menjadi solusi untuk mendatangkan kedamaian.

"Justru kita harus melibatkan banyak tokoh agama, tokoh-tokoh adat untuk terlibat dalam dialog yang setara, adil, yang tulus. Kita dengarkan keluh kesah teman-teman Papua," ucap Yenny Wahid.

Dia mengingatkan, yang terjadi di Papua sekarang ini adalah akumulasi kekecewaan yang selama ini mereka alami.

Misalnya mereka merasa diperlakukan sebagai warga negara kelas dua di tanah air.

"Bahkan pernyataan-pernyataan rasisme yang menimpa mereka. Ini hanyalah trigger (pemicu-red). Jadi ada persoalan-persoalan besar yang harus kita selesaikan. Juga kesenjangan sosial, kesejangan ekonomi dan lain sebagainya," katanya.

Otonomi Khusus Papua sendiri, dia menilai, hingga kini masih belum terimplementasikan dengan baik.

Karena itu, menurut dia, harus ada roadmad atau rencana aksi yang jelas ke depan untuk menyelesaikan masalah Papua.

"Bagaimana solusi jangka panjang, menengah dan solusi jangka pendeknya, itu harus ada jelas," jelasnya.

Mulai Hari Ini Kapolri dan Panglima TNI Akan Tinggal di Papua Selama Sepekan

Hari ini, Senin 2 September 2019 Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan mengunjungi Papua dan Papua Barat guna memantau kondisi terkini pasca kerusuhan di daerah tersebut. Kunjungan tersebut diagendakan mulai 2 September ini.

"Saya sendiri dengan Bapak Panglima TNI kemungkinan besar besok akan ke sana ya, untuk mengendalikan betul-betul situasi terkendali dan melakukan langkah penegakan hukum," kata Tito Karnavian di Lapangan Promoter Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Minggu (1/9/2019).

Tito Karnavian memperkirakan dirinya akan tinggal di Papua selama sepekan. Hal ini bertujuan untuk memastikan keamanan pasca kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

Sejauh ini, polisi telah menerjunkan 6.000 personel gabungan serta menyiagakan pesawat dan helikopter di Papua dan Papua Barat.

"Saya akan (tinggal di Papua) paling tidak mungkin empat, lima hari, seminggu. (Saya) akan ada di situ sampai situasi benar-benar aman," kata dia.

Kendati demikian, Tito Karnavian memastikan kondisi keamanan di Papua dan Papua Barat sudah berangsur kondusif.

Sebelumnya, Kamis (29/8/2019), ribuan warga menggelar aksi unjuk rasa memprotes tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya.

Aksi unjuk rasa berujung anarkistis. Massa membakar ruko, perkantoran pemerintah, kendaraan roda dua dan roda empat, serta merusak fasilitas lainnya.

Kondisi itu membuat aktivitas di Kota Jayapura lumpuh total. Selain itu, terjadi pula kontak tembak antara aparat dengan kerumunan massa yang berunjuk rasa di wilayah Deiyai, Papua, Rabu (28/8/2019).

Peristiwa itu menyebabkan seorang personel TNI gugur. Lima personel Polri juga dilaporkan terluka. Peristiwa bermula dari unjuk rasa yang diikuti sekitar 150 orang.

Mereka meminta bupati menandatangani persetujuan referendum. Aparat sempat berhasil melakukan negosiasi. Namun, tiba-tiba massa dalam jumlah yang lebih banyak datang dari segala penjuru sambil membawa senjata tajam. Mereka pun menyerang aparat, baik TNI maupun Polri yang sedang melakukan pengamanan.

300 Personel Brimob Polda Riau ke Papua

Sebanyak 3 Satuan Setingkat Kompi (SSK), atau 300 orang personel Satuan Brimob Polda Riau akan dikirim ke Papua dalam rangka membantu pengamanan wilayah itu pasca kerusuhan beberapa waktu lalu.

Kerusuhan dikabarkan terjadi di sejumlah titik. Massa melakukan pembakaran sejumlah ruko dan gedung.

Rencana 3 Kompi Satuan Brimob Polda Riau ini diberangkatkan pada Sabtu (31/8/2019) sekitar pukul 21.00 WIB.

"Akan diberangkatkan malam pukul 21.00 WIB, menggunakan 2 pesawat," kata Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto, Sabtu pagi.

Dia menuturkan, keberangkatan personel Brimob ini, merupakan perintah atau penugasan langsung dari Mabes Polri .

Pasca menerima perintah tersebut, para personel langsung disiapkan untuk segera berangkat ke Bumi Cenderawasih itu.

"Rencana keberangkatan akan dilakukan di terminal Cargo Bandara SSK II Pekanbaru ," paparnya.

Saat ditanyai berapa lama rencananya mereka dilibatkan dalam Bawah Kendali Operasi (BKO) pengamanan di Papua, Sunarto menyatakan jika hal tersebut nantinya diatur oleh Mabes Polri.

"Mabes nanti yang akan mengatur," kata dia.

Sementara itu, ratusan orang keluarga dari personel Brimob, ikut melepas keberangkatan mereka.

Tak sedikit dari keluarga personel Brimob yang menangis haru.

Mereka saling berpelukan melepas kepergian personel tersebut.

Para personel tampak memanfaatkan sisa waktu sebelum berangkat dengan bercengkrama bersama keluarga.

30 Orang Jadi Tersangka Kasus Perusakan, Curas dan Ujaran Kebencian di Jayapura

Sebanyak 30 orang yang ditetapkan sebagai tersangka terkait unjuk rasa yang berujung kerusuhan di Jayapura, Papua, Kamis (29/8/2019) melakukan perusakan dan pencurian dengan kekerasan.

"Melakukan perusakan secara bersama-sama ada 17 orang, kemudian melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, Pasal 365 (KUHP) ada 7 orang," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo di Kepulauan Seribu, Jakarta, Sabtu (31/8/2019).

Dedi merinci, dari 30 orang itu, 17 di antaranya menjadi tersangka perusakan.

Kemudian, 7 lainnya diduga melakukan pencudian dengan kekerasan dan 1 tersangka melakukan pembakaran.

Lalu, 3 orang melakukan penghasutan dan ujaran kebencian.

Terkait tindak pidana tersebut, Dedi mengatakan bahwa pelaku melakukan penghinaan secara lisan. Kemudian, aparat melihatnya melalui video.

"Dari perusuh, (Pasal) 160 (KUHP) itu berarti dia melakukan penghinaan secara lisan, secara langsung, itu bisa langsung dijerat, dan aparat kepolisian di sana melihat dari video," kata dia.

Sisanya, 2 orang lainnya diduga melanggar perihal kepemilikan senjata tajam.

Penetapan status tersangka dilakukan setelah penyidik Polda Papua memeriksa sejumlah saksi dan berbagai alat bukti yang ditemukan.

Polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti, di antaranya senjata tajam, laptop, motor, dan mobil yang dirusak.

Lalu, aparat kepolisian menyita sembako serta alat musik hasil jarahan para tersangka.

Dedi menegaskan bahwa situasi di daerah tersebut sudah kondusif, begitu pula di daerah lainnya di Papua dan Papua Barat.

Menurut Dedi, kegiatan masyarakat sudah kembali normal.

Sebelumnya, Kamis (29/8/2019), ribuan warga menggelar aksi unjuk rasa memprotes tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya.

Aksi unjuk rasa berujung anarkistis.

Massa membakar ruko, perkantoran pemerintah, kendaraan roda dua dan roda empat, serta merusak fasilitas lainnya.

Kondisi itu membuat aktivitas di Kota Jayapura lumpuh total. (Kompas.com/Tribunnews.com)

SUBSCRIBE & LIKE YOUTUBE POS KUPANG >>>>>>