Rencana Kenaikan Iuran BPJS kesehatan, Peserta di Sumba Timur Sebut Itu Memberatkan

Rencana Kenaikan iuran BPJS kesehatan, Peserta di Sumba Timur Sebut Itu Memberatkan

POS-KUPANG. COM | WAINGAPU---Demi menutup defisit keuangan BPJS Kesehatan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan menaikkan iuran untuk semua golongan. Baik peserta penerima bantuan iuran (PBI) maupun umum.

Penyesuaian tarif iuran diusulkan mencapai Rp 160 ribu/bulan/jiwa untuk kelas 1 peserta umum atau non PBI.
Jumlah kenaikannya mencapai dua kali lipat dari sebelumnya yang sebesar Rp 80 ribu rupiah.

• Dolo-dolo dan Pesta Kembang Api Tutup Festival 3 Gunung Lembata

Kelas 3 baik PBI dan non PBI menjadi Rp 42 ribu/bulan/jiwa atau naik dua kali lipat untuk peserta PBI yang sebelumnya Rp 23 ribu dan non PBI Rp 25.500. Kenaikan tarif berlaku mulai 1 September 2019.

Djunaidi Bin Garib salah satu peserta BPJS asal Sumba Timur ketika dikonfirmasi POS-KUPANG.COM, Minggu (1/9/2019) mengatakan, bagi ASN dan karyawan swasta yang punya penghasilan tetap mungkin memberatkan, tapi mau tidak mau harus membayar. Namun, bagi masyarakat yang penghasilannya tidak menentu tentu sangat memberatkan.

• Viktor Laiskodat Apresiasi Pola Pendidikan Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang

Menurut Djunaidi, seharusnya pemerintah menghandel seluruh anggaran BPJS, demi ketersediaan SDM atau paling tudak dengan beban iuran yang murah, sebab tudak semua masyarajat Indonesia sakit dan dirawat di RS.

"Harusnya pemerintah menghandel seluruh anggaran BPJS demi ketersediaan SDM bangsa ini atau paling tidak dengan beban iuran yang murah meriah toh tidak setiap saat semua masyarakat indonesia sakit dan dirawat di RS bukan malah menaikkan iuran BPJS tersebut,"ungkap Djunaidi.

Masih menurut Djunaidi, kebijakan pemerintah untuk menaikan tarif iuran BPJS Kesehatan itu perlu ditinjau kembali. Diharapkan juga kepada wakil rakyat yakni DPR RI menyurarakan hal itu.

"Kebijakan pemerintah perlu ditinjau kembali dan diharapkan wakil rakyat yang ada di DPR RI menyuarakan hal itu,"harap Djunaidi.

Peserta BPJS lainya di Sumba Timur Anto Killa juga kepada POS-KUPANG. com,  Minggu (1/9/2019) mengatakan, terkait rencana pemerintah akan menaikan tarif iuran BPJS, sebagai peserta BPJS tidak ada pilihan lain selain mengikuti regulasi yang ada. Menyesuaikan dengan tarif yang menurut berita akan dinaikkan.

"Harapan kami jika memungkinkan walaupun terpaksa kenaikan ini harus terjadi janganlah  dilakukan sekaligus tetapi secara bertahap, sambil membenahi program pembangunan dibidang kesehatan khususnya pada upaya preventif,"harap Anto.

"Kenaikan biaya kesehatan  yang harus ditanggung oleh pemerintah melalui BPJS mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah dibidang kesehatan kurang berhasil atau buruk karena belum berhasil menurunkan angka kesakitan (morbiditas),"tambah Anto.

Menurut Anto, perlu ada kajian mendalam terhadap kebijakan pembangunan dibidang kesehatan. Agar jangan sampai program kesehatan masyarakat ini dijadikan seperti ladang bisnis oleh penyelenggara jasa layanan dibidang kesehatan.

"Sudah pasti kenaikan ini akan sangat dirasakan terutama yang persertanya  dalam satu keluarga lebih dari 1 orang. Dan yang dikuatirkan juga kemungkinan biaya pengobatan yang ditanggung oleh masyarakat kurang mampu akan semakin besar karena bisa saja jika masyarakat tidak lagi mengikuti program BPJS, kemudian jika mereka sakit, dan tidak memiliki uang untuk berobat maka mereka tidak akan langsung berobat kecuali jika sakit sudah parah baru berobat dan itu berarti biayanya akan semakin besar atau bisa jadi tunggakan-tunggakan iuran BPJS akan semakin besar karena ketidak sanggupan membayar iuran tersebut,"timpal Anto.

Anto juga mengaku, ua mengikuti BPJS kelas 1. Atas rencana kenaikan 100 persen pasti cukup memberatkan bagiNya.

"Kami sudah menjadi anggota BPJS sejak tahun 2012 dan kami sekeluarga sudah pernah menggunakannya untuk berobat, kebetulan faskes pratama kami adalah dokter keluarga yang pelayanannya cukup bagus,"imbuh Anto. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Robert Ropo)