Soal Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Begini Tanggapan Bupati TTS

Soal Rencana Kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Begini Tanggapan Bupati TTS Egusem Piether Tahun

Soal Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Begini Tanggapan Bupati TTS
POS-KUPANG.COM/Dion Kota
Bupati TTS, Egusem Piether Tahun 

Soal Rencana Kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Begini Tanggapan Bupati TTS Egusem Piether Tahun

POS-KUPANG.COM | SOE - Wacana kenaikan iuran BPJS menjadi dua kali lipat yang akan diberlakukan pemerintah pusat pada tahun ini mendapatkan tanggapan dari Bupati TTS, Egusem Piether Tahun. Bupati Tahun mengaku, kenaikan iuran BPJS menjadi dua kali lipat akan memberatkan APBD Kabupaten TTS. Namun dirinya tak bisa melawannya karena hal tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat.

" Memang memberatkan, tapi kalau pemerintah pusat yang buat kita tidak melawan. Mana mau lawan matahari (pemerintah pusat,red)," ungkap Bupati Tahun kepada pos kupang.com, Sabtu (31/8/2019) melalui sambungan telepon.

Pantai Wisata Lasiana Kotor, Mapala Politani Kupang Sebut Kesadaran Berwisata Rendah

Ia menjelaskan, selama ini pemerintah daerah lewat APBD telah mengkofer iuran BPJS kelas 3 untuk keluarga tidak mampu sebesar 25 ribu per jiwa. Namun, Bupati Tahun mengaku tidak mengingat pasti jumlah jiwa yang dibantu dan besaran anggaran yang dialokasikan.

" Saya tidak ingat angkanya, tapi tiap tahunnya ada ribuan jiwa yabg tergolong tidak mampu yang kita bantu bayar iurannya. Kalau iurannya naik dua kali lipat tentu Anggarannya akan naik. Namun karena ini untuk pelayanan kesehatan pasti tetap kita alokasikan," jelasnya.

Julie Sutrisno : Sarlin Memang Layak Jadi Miss Grand Indonesia

Sebelum kenaikan BPJS resmi diberlakukan lanjutnya, Bupati Tahun akan melakukan evaluasi dengan manajemen BPJS terkait pelayanan selama ini. Pasalnya, selama ini ada komplain dari masyarakat terkait administrasi yang berbelit. Ia meminta agar pelayanan kepada orang sakit diutamakan, sedangkan urusan administrasinya menyusul.

" Selama ini banyak masyarakat yang komplain ketika masuk rumah sakit karena disuruh urus administrasi dulu baru dilayani. Padahal orang sudah sakit mau mati. Jadi kedepan kita minta agar pelayanan didahulukan sedangkan administrasinya menyusul," pintanya.

Terpisah, anggota DPRD Kabupaten TTS dari Partai Nasdem, Hendrik Babys mengatakan, kebijakan menaikan iuran BPJS harus melalui kajian yang baik. Jika memang hasil kejian hal tersebut harus dilakukan kita mau tidak mau harus menerimanya. Namun ia meminta agar kenaikan BPJS harus diikuti dengan peningkatan pelayanan oleh BPJS. Administrasi yang selama ini berbelit-belit harus dipangkas.

Selain itu, ketersediaan stok obat harus dijamin BPJS karena selama ini kebanyakan obat-obat yang kategori mahal selalu kosong sehingga pasien terpaksa harus mengeluarkan uang lagi untuk membeli obat.

" Kalau iurannya naik maka kualitas pelayanan kepada masyarakat harus meningkat juga. Jangan masih sama saja. Administrasi yang terlalu panjang pangkas kasih pendek. Obat-obatan harus tersedia jangan pasien harus beli lagi padahal sudah bayar iuran tiap bulan di BPJS," sebutnya.

Rhony Atonis, guru di SMK Kristen Soe meminta agar sebelum kenaikan iuran BPJS diberlakukan pemerintah harus melakukan sosialisasi. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat juga mengetahui alasan dibalik naiknya iuran BPJS. Selain itu, ia meminta agar pelayanan BPJS juga dievaluasi sehingga bisa memberikan pelayanan yang lebih baik. Administrasi yang terlalu panjang diminta agar dipangkas.

Ketersediaan obat-obatan di rumah sakit pun harus dipastikan. Pasalnya selama ini, banyak pasien yang terpaksa harus membeli obat di apotek karena stok obat di rumah sakit tidak ada.

" Kami masyarakat tidak bisa melawan kalau pemerintah maunya begitu. Tapi kami minta agar pelayanannya ditingkatkan. Jangan orang sudah sakit direpotkan lagi dengan administrasi yang ribet," pinta pria yang juga menjabat wakil kepala sekolah bidang kesiswaan ini. (Laporan Reporter Pos-Kupang.Com, Dion Kota)

Penulis: Dion Kota
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved