KPK Soroti 153 Kapling Tanah Milik Pemkot Kupang Terindikasi Dikuasai Pihak Ketiga

Pihak KPK soroti 153 kapling tanah milik Pemkot Kupang terindikasi dikuasai pihak ketiga

KPK Soroti 153 Kapling Tanah Milik Pemkot Kupang Terindikasi Dikuasai Pihak Ketiga
POS-KUPANG.COM/LAUS MARKUS GOTI
Jumpa pers Pemkot Kupang bersama Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Unit Kerja Koordinasi Wilayah KPK RI di Ruang Rapat Garuda Lantai 2 Kantor Wali Kota Kupang, Rabu (28/8/2019). 

Pihak KPK soroti 153 kapling tanah milik Pemkot Kupang terindikasi dikuasai pihak ketiga

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Pihak Pemkot Kupang menggelar jumpa pers bersama Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Unit Kerja Koordinasi Wilayah Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia ( KPK), di Ruang Rapat Garuda Lantai 2 Kantor Wali Kota Kupang, Rabu (28/8/2019).

Dalam jumpa pers tersebut, KPK menyoroti 153 kapling tanah milik Pemkot Kupang yang diduga dikuasai oleh pihak ketiga dan pengalihan kepemilikannya kepada pihak ketiga, diduga dilakukan secara tidak prosedural.

Polisi Tetapkan 4 Tersangka Dalam Kasus Penganiayaan Siswa SMP di SMPN 16 Kota Kupang

Kordinator Wilayah VI Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Asep Rahmat, dalam kesempatan itu menegaskan, pihaknya memberi perhatian pada aset karena pengalihan terhadap aset secara tidak prosedural dapat berpotensi terjadi kerugian negara.

Ia mengaku sudah mengantongi BPK tentang adanya pengalihan aset kepada pihak ketiga dan sedang bermasalah secara hukum, karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menurut dia, KPK berfokus pada upaya pencegahan korupsi untuk membentuk tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Polisi Akan Limpah Berkas Perkara Tahap Dua Kasus Pencabulan Dua Siswi di Kupang

Upaya yang dilakukan tersebut adalah dengan cara menginventarisir aset-aset yang bermasalah, seperti aset yang belum clean and clear secara hukum.

“Misalnya ada aset pemerintah daerah berupa tanah yang belum tersertifikasi maka KPK menggandeng BPN untuk mendorong percepatab sertifikasi tanah,” jelasnya.

Juga mengenai pemanfaatan aset harus sesuai aturan, apakah digunakan sendiri oleh Pemda atau dimanfaatkan oleh pihak lain, semuanya akan ditinjau apakah telah sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

"KPK menunggu data aset yang akurat dari Pemerintah Kota Kupang, termasuk kemungkinan adanya aset-aset yang bermasalah," ungkapnya.

Halaman
12
Penulis: Laus Markus Goti
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved