Terkait Pemindahan Ibu Kota Negara,Gubernur NTT Viktor: Pasti Kita Dukung
Terkait pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Provinsi Kaltim, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat, mengatakan sangat men
Penulis: Oby Lewanmeru | Editor: Ferry Ndoen
lihat foto
POS-KUPANG.COM | LABUAN BAJO--Terkait pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Provinsi Kaltim, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat, mengatakan sangat mendukung.
Pemindahan ibu kota negara kata dia, banyak juga dilakukan di negara lain.
"Pasti kita dukung. Jakarta menjadi kota bisnis, kita akan pindahkan ibu kota pemerintahan. Banyak negara yang melakukan itukan. Dan itu baik," kata Viktor saat ditemui di Terminal Bandara Komodo Labuan Bajo, Senin (26/8/2019) sore.
• Lembaga Adat Desa Toineke dan Tuafanu Jalin MoU PT Tamaris Terkait Lahan Tambak Garam, Ini Tujuannya
Terkait jarak dan waktu yang dibutuhkan dari NTT ke ibu kota yang baru itu, Viktor mengatakan tidak ada masalah.
Menurutnya jarak dari NTT ke Kaltim lebih dekat dibandingkan ke Jakarta. Namun kata dia untuk persoalan jarak yang berkaitan dengan biaya perjalanan, bukan menjadi persoalan.
"Selama itu urusan negara tidak ada masalah. Kan pasti ada pembiayaan untuk itu. Kalau kita ke Kaltim paling dua jam lebih. Ke Jakartakan tiga jam," kata Viktor.
5 Keuntungan Kaltim
Beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi telah mengungumkan akan memindahkan ibu kota negara.
Dan Presiden Jokowi telah resmi memberi tahu masyarakat jika ibu kota negara akan dipindahkan ke Kalimantan Timur.
Dikutip dari Kompas TV Live pada Senin (26/8/2019), Jokowi mengungkapkan dana yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru tersebut.
Yaitu akan membutuhkan dana sebesar Rp 466 triliun.
"Kemudian juga ada yang bertanya mengenai pendanaan, perlu kami sampaikan bahwa total kebutuhan, untuk ibu kota baru adalah kurang lebih Rp 466 triliun," ujar Jokowi di Istana Negara, Senin (26/8/2019).
Sedangkan, dana itu nanti akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 19 persen.
"Nantinya 19 persen akan berasal dari APBN, itu pun terutama berasal dari skema kerjasama pengelolaan aset di Ibu Kota Baru dan DKI Jakarta," paparnya.
Lalu sisa dana tersebut juga akan berasal dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan investasi swasta.
"Sisanya akan berasal dari KPPU kerja sama dengan pemerintah dan badan usaha serta investasi langsung swasta dan BUMN," ungkapnya.
Lantas, apa saja keunggulan Kalimantan Timur (Kaltim) hingga dipilih sebagai Ibu Kota baru. Berikut kelebihannya:
