Pemda TTU Kembangkan Kota Layak Anak Tahun 2030

Namun hingga saat ini, tambah Raymundus, semua kebijakan dan upaya perlindungan anak yang dilakukan pemerintah dan berbagai lapisan masyarakat Indonesia belum sepenuhnya memberikan angin segar dan solusi bagi terwujudnya zona aman dan nyaman bagi anak.

Meskipun upaya pemerintah telah menunjukkan kemajuan yang baik, tetapi masih ada ribuan bahkan jutaan anak yang hak-haknya diabaikan, tak terkecuali di Kabuoaten TTU.

Menurutnya, berbagai fakta di dihadapan menunjukkan betapa sering dan banyak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak di masyarakat seperti eksploitasi anak, kekerasan terhadap anak, perdagangan anak hingga penelantaran anak. Dan ironisnya, banyak kasus pelanggaran hak anak justru terjadi di dalam keluarga.

"Sebagai contoh, banyak orang tua tidak peduli terhadap pembuatan akta kelahiran anak, jarang meluangkan waktu bermain dengan anak dan lalai memberikan makanan bergizi kepada anak. Tingginya prevalensi stunting hari ini adalah bukti nyata pelanggaran hak anak oleh keluarga/orang tua," jelasnya.

Selain itu, ungkap Raymundus, masih ada banyak fakta lain yang mengambarkan betapa malangnya sebagian anak-anak. Di pasar, banyak dijumpai anak usia sekolah meninggalkan bangku sekolah untuk menjual sayur.

Di terminal banyak jumpai anak-anak bergelantungan dari bis yang satu ke bis yang lain menjajakan jualan. Di jalan-jalan sering ditemui anak-anak menawarkan jasa ojek. Di rumah-rumah makan dan di toko-toko dilayani oleh pelayan yang masih tergolong anak-anak.

Lanjut Raymundus, masih ada banyak anak yang merelakan kegembiraan masa kecilnya karena dipaksa atau terpaksa bekerja seperti orang dewasa.

Anehnya, kata Raymundus, tidak pernah melihat semua itu sebagai sebuah persoalan. Sementara dari sisi yang lain, sebagian besar orang tua selalu merasa cemas dan panik apabila anak-anak keluar rumah atau belum tiba di rumah ketika sudah lewat jam pulang sekolah.

"Ini menjadi isyarat bahwa kota kita belum menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak kita," ujarnya.

Menurutnya, inilah potret buram kepedulian terhadap upaya pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak yang perlu direfleksikan oleh semua pemangku kepentingan pada momentum peringatan Hari Anak Nasional tahun ini yang mengusung tema: "Peran Keluarga Dalam Perlindungan Anak" dengan tagline "Kita Anak Indonesia, Kita Gembira".

Menurut hematnya, tema ini sangat relevan dengan permasalahan pemenuhan hak-hak anak yang terjadi di dalam keluarga. Tema ini merupakan sebuah gugahan kepada keluarga dan orang tua bahwa perlindungan anak harus dimulai dari dalam keluarga oleh orang tua.

Diungkapkannya, keluarga merupakan perintis pemenuhan hak-hak anak. Hak anak untuk mendapatkan legalitas identitas dengan akta kelahiran menjadi urusan keluarga/orang tua. Hak anak untuk mendapatkan asupan gizi adalah tanggung jawab keluarga/orang tua. Hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak adalah urusan keluarga/orang tua.

"Oleh karena itu, peringatan Hari Anak Nasional tahun ini hendaknya menjadi momentum kebangkitan bagi seluruh masyarakat Kab. TTU untuk memperkuat peran keluarga sebagai basis pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak," ungkapnya.

Dijelaskannya, keluarga sebagai unit masyarakat terkecil mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan seorang anak. Dari keluargalah seorang anak memperoleh pengasuhan dan perlindungan. Dalam keluarga yang berkualitas, seorang anak mendapatkan pengasuhan yang berkualitas.

Kualitas keluarga harus ditingkatkan sehingga keluarga/orang tua dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan baik dalam memenuhi hak anak dan melindunginya karena anak adalah generasi penerus bangsa.

"Akhirnya saya mengucapkan proficiat dan selamat berbahagia kepada anak-anak Indonesia, pemilik masa depan bangsa ini. Jadilah seperti bintang-bintang kecil yang selalu hadir menerangi langit malam. Kita anak Indonesia, Kita Gembira. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua," ungkapnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi)