Pemda TTU Kembangkan Kota Layak Anak Tahun 2030

Dalam momentum Hari Anak Nasional, Pemda TTU kembangkan kota layak anak tahun 2030

POS-KUPANG.COM | KEFAMENANU - Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara ( Pemda TTU) kembali melaksanakan upacara apel memperingati Hari Anak Nasional. Meskipun hari anak nasional jatuh setiap tanggal 23 Juli, namun pemerintah daerah Kabupaten TTU baru dapat melaksanakan pada, Senin (26/8/2019).

Bupati TTU Raymundus Sau Fernandes, S.Pt mengatakan hal tersebut karena berbagai kesibukan sehingga baru dapat melaksanakan upacara peringatan hari anak tingkat Kabupaten TTU pada hari, Selasa (26/8/2019).

• Diduga Korban Pembunuhan, Warga Temukan Kerangka Manusia di Kebun Belakang Rumah

Walau demikian, ungkap Raymundus, hal tersebut tidak mengurangi makna perayaan hari anak itu sendiri. Dirinya berharap keterlambatan peringatan hari anak ini tidak melonggarkan semangat dalam memberikan perlindungan yang terbaik kepada anak-anak.

"Saya mengucapkan proficiat dan selamat berbahagia kepada anak- anak TTU yang lahir dari rahim Biinmaffo. Jadilah lilin-lilin kecil yang terus bernyala untuk menyinari dan menerangi Pah Salu Miomaffo-Kuluan Maubes," ujarnya.

• Masih Penasaran dengan Lokasi Ibu Kota Baru RI? Dua Tempat Ini Paling Ideal Menurut Presiden Jokowi

Tentang anak, jelas Raymundus, setiap orang mempunyai gambaran dan definisi sendiri. Umumnya orang mengatakan dan meyakini bahwa anak adalah anugerah Tuhan. Sebagian orang mengatakan anak adalah pelita, dengannya cahaya kebanggaan dan arah menuju masa depan terpapar dengan gamblang dan jelas.

Sebagiannya lagi, lanjut Raymundus, mengatakan anak adalah buah hati yang selalu hadir dan menjadi harapan masa depan peradaban. Pendapat lain menggambarkan anak sebagai secercah asa yang tidak hanya menjadi tumpuan keluarga tetapi sekaligus menjadi penjelas masa depan bangsa.

Sebagian orang, tambah Raymundus, mengatakan anak itu cahaya yang mampu menyinari suramnya kemajuan bangsa. Dan ada pula yang mengatakan anak itu kebanggaan keluarga, bangsa dan agama.

"Apapun gambaran dan definisinya, yang pasti anak adalah anugerah Tuhan yang patut dijaga, dilindungi, dibimbing, dididik, diasuh dengan sebaik mungkin sebab mereka adalah pemilik masa depan," terangnya.

Raymundus mengatakan, Pasal 2B ayat 2 UUD 1945 mengamanatkan agar negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan dari kekerasan, ekspolitasi dan diskriminasi.

Atas amanat konstitusi tersebut, kata Raymundus, sebagai anggota PBB, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 sebagai wujud komitmen Indonesia dalam mendukung gerakan global menciptakan dunia yang layak bagi anak.

"Bentuk nyata dukungan tersebut adalah kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota layak anak dengan target mewujudkan Indonesi Layak Anak (IDOLA) pada tahun 2030. Harapan pemerintah adalah setiap wilayah kabupaten/kota hingga ke tingkat kecamatan dan desa/kelurahan dapat mengembangkan sistem pembangunan yang berbasis hak anak dan berpihak kepada kepentingan pemenuhan hak-hak anak," ungkapnya.

Sejak bergulirnya era reformasi, kata Raymundus, issu pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak tidak saja menjadi perhatian pemerintah tetapi juga berbagai kalangan di Indonesia. Banyak produk hukum yang memberikan perlindungan kepada anak dicetuskan di masa-masa awal era reformasi antara lain UU khusus untuk melindungi anak yaitu UU Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2016.

Raymundus menjelaskan, untuk mencegah keterlibatan anak dalam segala bentuk pekerjaan beresiko dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002. Untuk mencegah perdagangan perempuan dan anak dilahirkan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 dan untuk melawan eksploitasi seksual komersial terhadap anak dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002.

"Semua ini adalah bukti bahwa pemerintah Indonesia sangat peduli dengan issu perlindungan anak," ujarnya.

Namun hingga saat ini, tambah Raymundus, semua kebijakan dan upaya perlindungan anak yang dilakukan pemerintah dan berbagai lapisan masyarakat Indonesia belum sepenuhnya memberikan angin segar dan solusi bagi terwujudnya zona aman dan nyaman bagi anak.

Meskipun upaya pemerintah telah menunjukkan kemajuan yang baik, tetapi masih ada ribuan bahkan jutaan anak yang hak-haknya diabaikan, tak terkecuali di Kabuoaten TTU.

Menurutnya, berbagai fakta di dihadapan menunjukkan betapa sering dan banyak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak di masyarakat seperti eksploitasi anak, kekerasan terhadap anak, perdagangan anak hingga penelantaran anak. Dan ironisnya, banyak kasus pelanggaran hak anak justru terjadi di dalam keluarga.

"Sebagai contoh, banyak orang tua tidak peduli terhadap pembuatan akta kelahiran anak, jarang meluangkan waktu bermain dengan anak dan lalai memberikan makanan bergizi kepada anak. Tingginya prevalensi stunting hari ini adalah bukti nyata pelanggaran hak anak oleh keluarga/orang tua," jelasnya.

Selain itu, ungkap Raymundus, masih ada banyak fakta lain yang mengambarkan betapa malangnya sebagian anak-anak. Di pasar, banyak dijumpai anak usia sekolah meninggalkan bangku sekolah untuk menjual sayur.

Di terminal banyak jumpai anak-anak bergelantungan dari bis yang satu ke bis yang lain menjajakan jualan. Di jalan-jalan sering ditemui anak-anak menawarkan jasa ojek. Di rumah-rumah makan dan di toko-toko dilayani oleh pelayan yang masih tergolong anak-anak.

Lanjut Raymundus, masih ada banyak anak yang merelakan kegembiraan masa kecilnya karena dipaksa atau terpaksa bekerja seperti orang dewasa.

Anehnya, kata Raymundus, tidak pernah melihat semua itu sebagai sebuah persoalan. Sementara dari sisi yang lain, sebagian besar orang tua selalu merasa cemas dan panik apabila anak-anak keluar rumah atau belum tiba di rumah ketika sudah lewat jam pulang sekolah.

"Ini menjadi isyarat bahwa kota kita belum menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak kita," ujarnya.

Menurutnya, inilah potret buram kepedulian terhadap upaya pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak yang perlu direfleksikan oleh semua pemangku kepentingan pada momentum peringatan Hari Anak Nasional tahun ini yang mengusung tema: "Peran Keluarga Dalam Perlindungan Anak" dengan tagline "Kita Anak Indonesia, Kita Gembira".

Menurut hematnya, tema ini sangat relevan dengan permasalahan pemenuhan hak-hak anak yang terjadi di dalam keluarga. Tema ini merupakan sebuah gugahan kepada keluarga dan orang tua bahwa perlindungan anak harus dimulai dari dalam keluarga oleh orang tua.

Diungkapkannya, keluarga merupakan perintis pemenuhan hak-hak anak. Hak anak untuk mendapatkan legalitas identitas dengan akta kelahiran menjadi urusan keluarga/orang tua. Hak anak untuk mendapatkan asupan gizi adalah tanggung jawab keluarga/orang tua. Hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak adalah urusan keluarga/orang tua.

"Oleh karena itu, peringatan Hari Anak Nasional tahun ini hendaknya menjadi momentum kebangkitan bagi seluruh masyarakat Kab. TTU untuk memperkuat peran keluarga sebagai basis pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak," ungkapnya.

Dijelaskannya, keluarga sebagai unit masyarakat terkecil mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan seorang anak. Dari keluargalah seorang anak memperoleh pengasuhan dan perlindungan. Dalam keluarga yang berkualitas, seorang anak mendapatkan pengasuhan yang berkualitas.

Kualitas keluarga harus ditingkatkan sehingga keluarga/orang tua dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan baik dalam memenuhi hak anak dan melindunginya karena anak adalah generasi penerus bangsa.

"Akhirnya saya mengucapkan proficiat dan selamat berbahagia kepada anak-anak Indonesia, pemilik masa depan bangsa ini. Jadilah seperti bintang-bintang kecil yang selalu hadir menerangi langit malam. Kita anak Indonesia, Kita Gembira. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua," ungkapnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi)