Pengelolaan Dana Desa di Lembata Terkendala SDM

Faktor kemampuan Sumber Daya Manusia ( SDM) pemerintah desa masih menjadi kendala utama pengelolaan dana desa di Kabupaten Lembata.

Pengelolaan Dana Desa di Lembata Terkendala SDM
POS KUPANG.COM/RICKO WAWO
Kepala Dinas Sosial dan PMD, Aloysius Buto 

POS-KUPANG.COM | LEWOLEBA - Faktor kemampuan Sumber Daya Manusia ( SDM) pemerintah desa masih menjadi kendala utama pengelolaan dana desa di Kabupaten Lembata. Hal ini sudah pasti turut berpengaruh pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa.

Sebagaimana diungkapkan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lembata, Aloysius Buto, data pemerintah pusat tahun 2019 telah membuktikan kalau di Kabupaten Lembata hanya satu desa yang sudah masuk dalam kategori desa maju yaitu Desa Balauring, Kecamatan Omesuri. Dari total 144 desa di Kabupaten Lembata, ada 70 desa yang masuk kategori desa berkembang dan sisanya masih tergolong tertinggal dan sangat tertinggal.
Dengan kucuran dana ke desa yang begitu besar, kata Alo, kepala desa punya wewenang yang cukup luas untuk mengelola dana desa secara bermanfaat bagi masyarakat.

Direktris RSD Aeramo Nagekeo Ajak Masyarakat Jangan Takut Donor Darah, Ini Manfaatnya

Setiap kali berkunjung ke desa, dia selalu menyampaikan supaya pemerintah desa bisa mengajak para pemuda yang baru selesai kuliah untuk sama-sama mengelola dana desa bagi kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

"Jangan ajak mereka jadi pegawai negeri. Rekrut mereka untuk sama sama kelola dana desa. Jadi pegawai negeri sekarang susah sekali. Kan yang diutamakan itu pemberdayaan jadi desa bisa rekrut mereka," ungkap Alo saat ditemui di Kantor Bupati Lembata, Selasa (20/8/2019).

Politisi NasDem, Hendrik Babys Sebut Pemda TTS Tak Sanggup Urus Seleksi Perangkat Desa Serentak

Untuk memacu inovasi, pihaknya
mengadakan bursa inovasi desa guna mendorong kepala desa melakukan inovasi di desa untuk tumbuhkan perekenomian masyarakat.

Saat ini, kata dia, 30 persen anggaran dana desa dimanfaatkan untuk pembangunan fisik dan sisanya 70 persen untuk pemberdayaan masyarakat.

Lebih lanjut Alo merincikan tahun ini pemerintah pusat menggelontorkan anggaran untuk semua desa di Kabupaten Lembaga dengan total sebesar Rp131 miliar lebih.

Sehingga sejak tahun 2015-2019, pemerintah telah mencairkan dana desa di Lembata sebesar Rp 851 miliar lebih.

"Bayangkan saja Rp851 miliar dibagi ke 144 desa di Lembata dan dikelola di masing-masing desa. Kita lihat sendiri desa. Harusnya sudah maju. Tapi kendala utamanya SDM."

Kucuran anggaran untuk desa di Lembata memang tidak sedikit. Selain dana desa yang bisa menyentuh angka satu miliar yang bersumber dari APBN, desa juga mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD).

ADD yang bersumber dari APBD ini bisa mencapai Rp500 juta.

Kata Alo, Desa Panama saat ini mendapatkan dana desa terbesar yakni senilai Rp1,5 miliar. Namun desa Panama masih masuk kategori desa terbelakang.

Pengelolaan dana desa sekarang sudah memakai aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes). Pihaknya gencar melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi ini kepada pemerintah desa. Akan tetapi, kendala penggunaan aplikasi ini juga soal kemampuan SDM.

"Aplikasi sudah kasi mereka untuk mereka bekerja mulai dari penyusunan RAPDes sampai pada pertanggungjawaban. Ternyata setelah mereka kita evaluasi masih juga salah. Padahal aplikasi itu untuk membantu penyusunan RAPDes itu," imbuh Alo.

"Semua desa sudah pakai aplikasi cuma pemahaman itu masih kurang."

"Bahkan sampai saat ini ada desa di Ile Ape yaitu Desa Kolontobo belum evaluasi APBDes 2019. Jangan sampai kita jadi penghambat.
Laporan kita ke kemendagri, paling lambat 7 hari di rekening kas daerah setelah itu ke rekening kas desa untuk kelola kesejahteraan mereka," pungkasnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ricko Wawo)

Penulis: Ricardus Wawo
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved