Rasio Elektrifikasi Kelistrikan Kabupaten/Kota di NTT, Manggarai Timur Terendah, Lihat Datanya

Rasio Elektrifikasi Kelistrikan Kabupaten/kota di NTT, Manggarai Timur Terendah, Lihat Datanya

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Rasio Elektrifikasi kelistrikan di NTT untuk kota Kupang sudah mencapai 100 persen, namun tahukah Anda dengan rasio elektrifikasi di kabupaten/kota lainnya di NTT.

Berikut datanya :
1. Kota Kupang 100%
2. Kabupaten Kupang 64,38%
3. TTs : 49, 96 %
4. Ttu 62.22 %
5. Belu 63.36%
6. Malaka 79.41%
7. Alor : 72.79%
8. Rote : 69.58%
9. Sabu. 62.03%
10. Sumba timur : 68.31%
11. Sumba tengah 85.70%
12. Sumba barat 55.10%
13 Sumba barat daya 65.57%
14. Manggarai barat 65.20%
15. Manggarai 65.12%
16. Manggarai Timur 46.22 %
17. Ngada 95.51%
18. Nagekeo 87.95%
19. Ende 99.45 %
20. Kab Sikka 74.52%
21. Flores Timur : 100%
22. Lembata 77.06%.

Dari data tersebut, Kabupaten Manggarai Timur paling rendah dari seluruh kabupaten/kota diikuti dengan Kabupaten TTS, Sabu, TTU, Kabupaten Kupang dan lainnya.

• Bentuk Jiwa Kepemimpinan, Poltekkes Kemenkes Kupang Gelar LDKM 2019

Manager Komunikasi PLN UIW NTT, Nicolaus Setyadi ketika dihubungi POS-KUPANG.COM, Kamis (15/8/2019), menyampaikan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di kabupaten/kota terhambat oleh ketidakmampuan masyarakat untuk menyambung listrik di desa yang sudah berlistrik.

Sehingga perlu peran serta pemerintah daerah untuk membantu masyarakat tidak mampu dan membutuhkan bantuan akan listrik di rumah mereka.

Ia menjelaskan ada masyarakat di Kabupaten yang daerahnya sudah ada jaringan tapi tidak sanggup untuk pasang baru. Karena terkendala biaya.

• Roy Rening Sebut Tuduhan Bupati Sikka Terpenuhi, Polisi Jangan Bikin Rumit

"Biaya penyambungan untuk 450 VA di PLN hanya Rp 500.000 tapi tidak hanya itu karena harus ada instalasi lagi. Itu wewenang masyarakat dengan vendor. Ibarat kita jual pulsa handphone, kalau mau beli handphone seperti apa tergantung dari pelanggannya. Sama seperti halnya instalasi, mau instalasi berapa titik lampu dan lainnya terserah pelanggan dan instalatir," tuturnya.
Mungkin, kata Nico, masyarakat bisa membayar biaya penyambungan tapi untuk instalasi listrik di rumah belum tentu mampu karena ketidakmampuan ekonomi.

"Saya turun di lapangan dan tanya langsung kenapa tidak sambung listrik. Katanya tidak punya duit, untuk makan saja sudah bersyukur, bisa Rp 10.000. Dan akhirnya dapat bantuan dari pusat. Karena Rasio Elektrifikasi di NTT bisa naik bila banyak rumah tangga yang belum melakukan penyambungan listrik," tuturnya.

RE dihitung saat pelanggan melakukan penyambungan, bila rumah tangga banyak yang belum melakukan penyambungan listrik maka RE akan terus dibawah.

Jadi, kata Nico, PLN UIW NTT tengah gencar untuk bersinergi dengan BUMN untuk bisa memberikan bantuan melalui CSR berupa penyambungan listrik. Seperti yang dilakukan Pelni di Labuan Bajo. Sedangkan untuk bantuan dari APBD pemerintah baru saja dilakukan Kabupaten Sikka.

Untuk itu diharapkan pemerintah bisa membantu masyarakat untuk melakukan penyambungan listrik bagi warga yang tidak mampu. Karena ekonomi bisa meningkat juga didukung oleh listrik.

"Misalnya biasanya masyarakat hanya bisa menenun sampai jam 5 sore karena tidak ada listrik. Setelah ada listrik mereka bisa menenun sampai jam 11 malam. Yang awalnya 100 ribu bisa sampai 300 ribu. Ada juga pelanggan lainnya yang bisa berhemat," tuturnya.

Oleh karena itu PLN UIW NTT membutuhkan dukungan pemerintah dan BUMN untuk bisa menyambungkan listrik di NTT. Karena NTT tidak bisa sendiri.

Sedangkan untuk daerah yang belum berlistrik, tantangannya adalah medan dan geografis dari daerah tersebut. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati)