Penolakan Fraksi Demokrat Terhadap Penutupan Pulau Komodo, Pemprov NTT Tidak Terganggu

Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT tidak merasa terganggu atas sikap tegas Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT yang menolak rencana penutupan Pulau Komodo

Penulis: Oby Lewanmeru | Editor: Ferry Ndoen
POS-KUPANG.COM/Servatinus Mammilianus
Pemandangan di Pulau Komodo beberapa waktu lalu. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM/KUPANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT tidak merasa terganggu atas sikap tegas Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT yang menolak rencana penutupan Pulau Komodo dalam kawasan Taman Nasional Komodo (TNK) di Kabupaten Manggarai Barat.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur NTT, Josef A. Nae Soi saat menyampaikan tanggapan Gubernur NTT atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD NTT terhadap Nota Keuangan ayas RAPBD NTT Tahun Anggaran 2019.
Penyampaian tanggapan ini berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-21 DPRD NTT yang berlangsung di Aula Kelimutu, Gedung DPED setempat, Jumat (9/8/2019).

Rapat ini dipimpin Wakil Ketua DPRD NTT, Alex Take Ofong, S.Fil didampingi Ketua DPRD NTT, H. Anwar Pua Geno,S.H dan Wakil Ketua , Gab Beri Binna. Hadir pula Sekda NTT, Ben Polo Maing dan pimpinan OPD.

Jelang Idul Adha - 11 Ribu Sapi Dikirim Keluar NTT

Menurut Josef, pemerintah tidak sedang bertindak untuk menyusahkan rakyat dan penutupan Pulau Komodo untuk alasan konservasi dan pengembangan wisata premium.

"Ini sesungguhnya sebuah langkah besar lebih berorientasi pada tujuan pembangunan, yaitu kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat penerima manfaat pariwisata premium tersebut," kata Josef.

Saat itu, Josef mengatakan, apa yanh dilakukan itu adalah bentuk kecintaan kepada masyarakat yanh mendiami Pulau Komodo.

"Ketahuilah bahwa karena kecintaan kami kepada mereka yang mendiami Pulau Komodo. Kami sedang berkehendak baik untuk memadukan hal-hal yang rasional dan emosional. Bahkan menggerakan hati dan pikiran serta menginspirasi semua pemangku kepentingan untuk menyatukan visi bagi kesuksesan yang terlihat dan terasa pada saat yang tepat," ujarnya.

Dikatakan, pemerintah memaklumi penolakan Fraksi Partai Demokrat yang telah berburuk sangka kepada pemerintah.

"Pemerintah tegaskan, bahwa tidak ada genangan darah pasca penetapan Pariwisata sebagai prime mover pembangunan ekonomi NTT. Retorika politik ini seperti sesungguhnya belum lazim terjadi di NTT," ujarnya.
Karena itu, lanjutnya Pemerintah mengajak Fraksi Demokrat untuk menyaksikan pada saatnya nanti 'tawa ria ,suka cita dan genangan air mata kebahagiaan' karena kelangkaan binatang purbakala Komodo telah menjadi sumber pendapatan yang lebih berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)

Sumber: Pos Kupang
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved