Tak Setuju PLN Pangkas Gaji Karyawan Ganti Rugi Pemadaman Listrik, Ini Usul Anggota Komisi VII DPR
Tak setuju PLN pangkas Gaji Karyawan ganti rugi pemadaman listrik, ini usul Anggota Komisi VII DPR RI
lihat foto
POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Tak setuju PLN pangkas Gaji Karyawan ganti rugi pemadaman listrik, ini usul Anggota Komisi VII DPR RI.
Menurut Anggota Komisi VII DPR RI, Bara Hasibuan tak menyetujui wacana PT PLN Persero untuk memangkas gaji karyawan, demi membayar ganti rugi akibat pemadaman listrik secara massal beberapa waktu yang lalu.
"Tidak fair kalau dibebankan ke karyawan. Ini kan bukan kesalahan karyawan," kata Bara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/8/2019).
• Atasi Karhutla di Indonesia, Ini Komitmen Polri Jalankan Instruksi Presiden Jokowi
Bara mengatakan, PLN bisa memberikan kompensasi kepada pelanggan dengan memberikan diskon atau potongan biaya pada tagihan listrik pelanggan.
Namun, PLN harus menanggung resiko berkurangnya pendapatan, karena telah memberikan diskon.
"Kompensasi yang diberikan pelanggan yang terkena dampak blackout adalah dalam bentuk discount kan, pemotongan pada tagihan listrik berikutnya. Seharusnya PLN tidak mengeluarkan dana, memang masukan mereka berkurang di tagihan berikutnya," ujarnya.
• Kasus Sail Komodo, Kejari Manggarai Barat Tahan 4 Tersangka Baru, Bisa Tambah Lebih Dari 2 Orang
Bara mengatakan, terjadinya pemadaman listrik karena adanya masalah manajemen di internal PLN.
Untuk itu, menurut Bara, pemangkasan gaji secara simbolik dapat dibebankan pada pihak manajemen PLN.
"Kalau emang manajemen mengurangi gajinya sebagai suatu bentuk tanggung jawab simbolis ya nggak apa-apa, tapi tidak bisa dibebankan ke karyawan," pungkasnya.
Sebelumnya, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) harus membayarkan ganti rugisebesar Rp 839,88 miliar kepada 21,9 juta pelanggannya akibat mati listrik yang terjadi pada Minggu (4/8/2019) lalu.
Direktur Pengadaan Strategis II PLN Djoko Rahardjo Abumanan mengatakan, perseroan tidak bisa mengandalkan dana dari APBN untuk membayarkan ganti rugi tersebut. Sebab, kejadian tersebut merupakan kesalahan perseroan dan bukan tanggung jawab negara.
Menurut Djoko, APBN itu digunakan untuk investasi, subsidi. Pembayaran ganti rugi itu menggunakan biaya operasi.
Djoko pun menjelaskan, perseroan harus melakukan efisiensi untuk bisa membayarkan ganti rugi kepada pelanggan.
Salah satunya dengan memangkas gaji karyawan. Pasalnya, dengan besaran nilai ganti rugi tersebut, keuangan PLN berpotensi negatif.
"Makanya harus hemat lagi, gaji pegawai dikurangi," ujar dia.
