Sambut HUT ke-55, Partai Golkar NTT Gelar Berbagai Kegiatan

Menyambut HUT ke-55, Partai Golkar Provinsi NTT menggelar Berbagai Kegiatan

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Memeriahkan HUT ke-55, Partai Golkar NTT menggelar berbagai kegiatan. Salah satu kegiatannya adalah Student goes to Parlement.

Pantauan POS-KUPANG.COM, Selasa (6/8/2019, salah satu kegiatan yang dilakukan adalah student goes to parlement. Kegiatan ini melibatkan puluhan siswa dari SMA,SMK dan SMP di Kota Kupang.

• BREAKING NEWS: Gara-gara Ayam, Warga Biboki Moenleu TTU Abraham Tega Menganiaya Fanus

Kegiatan ini dalam rangka HUT Partai Golkar, Hari Anak Nasional dan juga HUT Kemerdekaan RI.

Mereka mendatangi Gedung DPRD NTT dan melakukan beberapa acara seperti berdialong dengan DPRD NTT.

Para siswa ini didampingi langsung panitia ,antara lain, Wakil Ketua Panitia, Heru Dupe, Riesta Mega Sari dan Peter Nenohay, Sekretaris Panitia ,Nita Blegur dan Bendahara, Iren Siga Sare.

• Gara-gara Ditolak Berhubungan Intim, Jumharyono Bunuh Istri, Rumah Dibakar dan Anak Luka Bakar

Mereka diterima Ketua DPRD NTT, H. Anwar Pua Geno,S.H, didampingi Hugo Kalembu, M. Ansor ,Junus Naisunis dan Sekwan, Thobias Ngongo Bulu.

Hadir beberapa anggota DPRD NTT dari Fraksi Golkar, yakni Thomas Tiba, Ans Takalapeta, Maxi Adipati Pari, Semuel Nitti.

Saat itu para siswa dipandu melakukan simulasi persidangan di DPRD, kemudian mereka juga mengajukan sejumlah pertanyaan, seperti tugas dan fungsi DPRD, gaji DPRD. Bahkan ada yang menanyakan soal penerapan zonasi pada saat penerimaan siswa baru dan gaji guru.

Mice Ratuarat salah satu siswi menayakan soal gaji dewan dan pertanyaan ini dijawab oleh Anggota DPRR NTT, Pdt. Semuel Nitti.  Niti mengatakan, gaji DPRD diatur oleh pemerintah.

Beberapa pertanyaan lain juga dijawab oleh anggota DPRD NTT.

Ans Takalapeta mengatakan, zonasi ini diatur oleh pemerintah agar mengatur siswa baru masuk sekolah,bahkan dengan zonasi juga bisa mengatur kuota penerimaan siswa baru.

Ketua DPRD NTT, H. Anwar Pua Geno mengatakan, untuk menjadi DPRD tidak ada sekolah DPRD.

"Tidak ada sekolah untuk jadi DPR, karena itu kalau saat ini masih sekolah dengan belajar baik. Setelah duduk di dewan baru belajar soal tugas dan fungsi DPRD," kata Anwar.

Sedangkan, soal gaji, Anwar mengatakan, jika menjadi DPRD, maka kerja saja, karena gaji akan diatur, tentu harus bekerja bagi rakyat.
"Intinya sudah mengenal DPRD , tidak saja gedung tapi fungsi dan tugas DPRD," katanya.