Breaking News

Gara-gara Listrik Mati Massal, PLN Akan Potong Gaji Karyawan, Ganti Rugi Rp 839,88 miliar

Sebagai solusinya, Direktur Pengadaan Strategis II PLN, Djoko Rahardjo Abumanan bilang, perseroan harus melakukan efisiensi untuk bisa membayarkan gan

Editor: Alfred Dama
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Permukiman warga Jakarta difoto dari Rusun Karet Tengsin terlihat gelap gulita hanya gedung perkantoran dan apartemen yang terang, Minggu malam (4/8/2019). Aliran listrik di Banten, Jabodetabek hingga Bandung terputus akibat adanya gangguan pada sejumlah pembangkit di Jawa. 

3. PLN minta waktu

Presiden mempertanyakan dan meminta klarifikasi manajemen PLN atas padamnya listrik secara total (blakcout) di wilayah Jabodetabek pada Minggu (4/8/2019). (THE JAKARTA POST/SETO WARDHANA)

Sementara itu, PLN meminta waktu kepada komisi VII DPR untuk melakukan investigasi lebih lanjut mengenai penyebab pemadaman massal.

Pihak PLN pun secara berkala bakal melaporkan hasil investigasi kepada komisi VII DPR.

Demikian dikatakan Plt Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Sripeni Inten Cahyani setelah bertemu Komisi VII DPR RI, Selasa (6/8/2019).

 "Kami sampaikan kepada Komisi VII, kami mohon waktu untuk dilakukan langkah asesmen atau investigasi."

 "Kami sepakat untuk melaporkan hasil investigasi secara berkala kepada komisi VII," ujar Sripeni.

 Hasil investigasi tersebut, lanjut Sripeni, bakal ditindaklanjuti agar kejadian blackout tidak lagi berulang.

 Saat ini, PLN tengah membentuk tim investigasi yang terdiri dari internal PLN dan tim ahli dari luar PLN.

 4. Permintaan Jokowi

Presiden mempertanyakan dan meminta klarifikasi manajemen PLN atas padamnya listrik secara total (blakcout) di wilayah Jabodetabek pada Minggu (4/8/2019). (THE JAKARTA POST/SETO WARDHANA)

Setelah bungkam, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya turut berkomentar terkait mati listrik massal.

Menurut Luhut, berdasarkan arahan Presiden Jokowi, PLN harus memerbaiki kinerjanya.

 Kepemimpinan PLN pun harus diisi oleh pihak yang mengerti teknologi, tak bisa hanya dipimpin oleh pihak yang mengerti pengelolaan keuangan.

 "Tadi Presiden sudah memerintahkan evaluasi, harus ada evaluasi mendasar."

"Dalam hal ini, tidak boleh PLN dipimpin oleh orang yang mengerti masalah finance (keuangan) saja."

"Harus balik dipimpin orang yang ngerti mengenai masalah teknologi," ujarnya di Jakarta, Senin (5/8/2019). 
Luhut mengatakan, pihak-pihak berwajib masih melakukan pemeriksaan terhadap kejadian pemadaman masal kemarin.

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved