Berita Tamu Kita
Linus Lusi, S.Pd, M.Pd: Kelola Perbatasan Dengan Hati
Baginya, mengelola perbatasan harus dengan hati dan memahami kultur budaya dan anatomi konflik yang berkembang di masyarakat.
Penulis: Apolonia M Dhiu | Editor: Apolonia Matilde
POS-KUPANG.COM|KUPANG - Menjadi pemimpin tidak cukup dengan pintar saja tetapi juga harus cerdas, inovatif dan kreatif. Baginya, pintar saja tidak cukup untuk meraih puncak karier.
Kuncinya adalah rendah hati dan berbuat baik. Di dalamnya ada kejujuran, militansi diri, dan bekerja tanpa pamrih dan tulus serta tuntas.
Inilah prinsip pria kelahiran Waiwaru, Kabupaten Lembata, 28 September 1972. Usia yang masih relatif muda tidak menyurutkan semangat dan niatnya untuk tetap memberikan kinerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional.
• KABAR GEMBIRA! 9 Syarat Utama Agar Lolos Dalam Seleksi Administrasi Saat Pendaftaran CPNS 2019
Baginya, bekerja keras dan loyalitas harus ada di setiap ASN. Dan, prinsip inilah yang selalu menjadi spirit hidupnya.
Dan, prinsip ini yang mendukung karienya mulai menjadi guru mata pelajaran, kepala sekolah, kepala seksi, kepala bidang, seketaris dan akhinya dilantik Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, pada tanggal 27 Juli 2019 menjadi Kepala Badan Nasional Pengelolah Perbatasan (BNPP) Provinsi NTT.

Baginya, mengelola perbatasan harus dengan hati dan memahami kultur budaya dan anatomi konflik yang berkembang di masyarakat. Karena di dalam masyarakat ada faksi-faksi yang tidak terlihat, tidak terdengar tetapi nyata dan ada.
Pasca dilantik menjadi Kepala BNPP Provinsi NTT, apa saja yang akan dilakukan dan apa saja konflik-konflik perbatasan sehingga selama ini terlihat sulit untuk diselesaikan?
Ikuti wawancara Wartawati Pos Kupang, Apolonia Matilde Dhiu dan Hermina Pello bersama Linus Lusi, S.Pd, M.Pd, di Cafe Ja'o Kupang, Kamis (1/8/2019).
• Bupati Tahun Wajibkan Semua Peserta Upacara RI Kenakakan Pakaian Ini
Proficiat. Anda baru saja dilantik menjadi Kepala BNPP Provinsi NTT. Kalau dilihat lebih jauh Anda mengawali karier ASN sebagai seorang guru, bagaimana sampai bisa mendapatkan jabatan struktural yakni Kepala BNPP?.
Ya, terima kasih. Saya dilantik menjadi Kepala BNPP Provinsi NTT setelah melalui sebuah proses panjang dan melelahkan. Jadi adagium bahwa hasil tidak mengingkari proses, baik dan benar adanya.
Saya sudah melewati tahap demi tahap, mulai dari kepala seksi di eselon III di beberapa bidang, yakni di Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial, dan menjadi Sekertaris BNPP Provinsi NTT.
Pada awal Februari 2019, dilantik ulang menjadi sekertaris dan diberi tugas tambahan menjadi pelaksana tugas (Plt) Kepala BNPP Provinsi NTT.
Apa yang membuat Anda ikut seleksi untuk jabatan kepala BNPP?
Ketika pembukaan seleksi jabatan, semua ASN yang memenuhi persyaratan, diberi ruang untuk mengikuti seleksi.
Saya menggunakan ruang tersebut, untuk mendaftar. Saya memilih ikut seleksi ini karena sebelumnya says sudah menjabat sekertaris dan Plt. Artinya saya dari dalam BNPP, saya sudah memahami apa yang menjadi tupoksi badan ini.
Seleksi ini dengan berbagai tahapan. Mulai dari administrasi dan kompetensi. Dua tahapan seleksi dilalui di bawah tim penguji yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi NTT yang melibatkan unsur akademisi Undana, Unwira dan GMIT.
Syukur hasil akhirnya dipercayakan Gubernur NTT dan dilantik menjadi Kepala BNPP Provinsi NTT.
Sebenarnya, apa saja tupoksi dari BNPP?
Mengurus perbatasan sifatnya koordinasi, sehingga siapapun ASN yang diberikan tugas dan tanggung jawab harus menjalankan sesuai dengan Tupoksi.
Ada dua masalah prinsip yang harus dilaksanakan BNPP Provinsi NTT. Pertama, memfasilitasi penyelesaian sengketa batas antar negara RI dan Timor Leste.
Penyelesaian ini ada dua segmen yang sangat menyita energi, tidak hanya pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, tetapi melibatkan diplomasi dua negara oleh Kementerian Luar Negeri.
Dan, Pemerintah Provinsi NTT diberi tugas tambahan memfasilitasi tokoh adat yang berdomisili di daerah timor seperti di Oepoli, Oekusi (daerah Naktuka). Di situ ada sebuah wilayah darat yang menurut Indonesia adalah milik masyarakat Oepoli.
• Sapi Impor Dipakai Tukang Bubur Lamar Calon Istri, pakai Sepeda Motor dan Emas, Ini Nazar Ayah
Bagaimana perkembangan penyelesaian tapal batas Indonesia dan Timor Leste di Oepoli?
Beberapa waktu lalu ada pertemuan tokoh adat dengan pemerintah. Tugas kami adalah memfasilitasi pertemuan untuk membicarakan mengenai daerah tersebut.
Lebih dari tiga kali, pertemuan dan yang terakhir pada tanggal 14 November 2018 di Oepoli yang melibatkan para usif daratan timor dan Raja Oekusi, da Costa.
Di sini melahirkan beberapa kesepakatan, tidak hanya tua adat tetapi pemerintah kedua negara.
Ada lima kesepakatan, salah satunya adalah daerah Naktuka dijadikan tempat olahan bersama yang melibatkan dua komunitas masyarakat.
Secara silsilah adalah milik masyarakat Oepoli yang masih ada pertalian dan ikatan genelogis dengan masyarakat Oekusi Timor Leste.

Seperti yang Anda sampaikan, mengurus perbatasan tidak mudah. Harus mampu berdiplomasi dan mengetahui sejarah dan budaya serta kearifan lokal. Bagaimana pendapat Anda?