Banyak Warga Kabupaten Kupang Belum jadi Peserta BPJS Kesehatan, Ini Alasannya

Warga Oeteta, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang malas mengurus BPJSKes karena kendala di tingkat desa

Banyak Warga Kabupaten Kupang  Belum jadi Peserta BPJS Kesehatan, Ini Alasannya
POS-KUPANG.COM/Edi Hayong
Dialog bersama antara warga Oeteta dan camat Sulamu beberapa waktu lalu. 

Banyak Warga Kabupaten Kupang  Belum jadi Peserta BPJS Kesehatan, Ini Alasannya

Laporan Reporter POS KUPANG.COM, Edi Hayong

POS-KUPANG.COM I OELAMASI- Warga Oeteta,  Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang malas mengurus BPJSKes karena kendala di tingkat desa. Pasalnya, setiap memasukan berkas, banyak alasan dari aparat desa dan terkesan pilih kasih.

Hal ini diungkapkan warga asal Sulamu yang mengaku bernama Mesak dan Belandina ketika ditemui POS KUPANG.COM di RSUD Naibonat, Senin (5/8/2019).

Mesak yang menghantar mama kandungnya yang menderita sakit menjelaskan, sebelum adanya BPJKes, keluarganya menggunakan Jamkesmas. Ketika anggota keluarga ada yang sakit, ketika ditunjukan Jamkesmas justru ditolak karena alasan tidak berlaku lagi. Menurut petugas di rumah sakit harus menggunakan BPJSKes, sementara urusan di desa begitu rumit.

Dikatakannya, persoalan yang dihadapi dalam mengurus BPJKes yakni ketika memasukan berkas, prosesnya begitu lama. Aparat di desa terkesan mengutamakan keluarga dekat dan mengabaikan warga lain.

"Kita jadi malas urus BPJSKes. Bawa bahan ke desa juga pasti alasan banyak sekali. Biar kami pakai bayar umum saja. Mau jual tanah atau apapun asal keluarga bisa dirawat," jelas Mesak.

VIDEO: Gudang di Polda NTT Terbakar, Api Berkobar Mulai Pukul 16.30 Wita

IDUL ADHA 2019- Bagaimana Hukum Berkurban Dari Uang Haram Atau Hasil Korupsi? Berikut Penjelasannya

Dia mengaku kalau informasi yang didengarnya bahwa BPJKes hanya dikhususkan untuk orang miskin. Namun fakta yang dilihat di kampungnya ada yang suksespun mendapatkan kartu BPJSKes.

Sementara Belandina yang menunggu keluarganya yang sedang bersalin mengemukakan, keluarganya tidak mengurus BPJKes. Untuk biaya perawatan rumah sakit, mereka membawa surat keterangan tidak mampu dari desa.

"Anak mantu saya bersalin anak ketiga ini tidak gunakan BPJSKes. Kami hanya bawa surat keterangan tidak mampu dari desa saja. Mau urus BPJSKes juga butuh waktu cukup lama. Memang baik juga ada keringanan biaya kalau pakai BPJSKes tapi kadang urusan di desa sangat rumit," jelasnya.(*)



Penulis: Edy Hayong
Editor: Adiana Ahmad
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved