Kepala UPT PPKAD Nagekeo Ungkap Alasan Masyarakat yang Masa Bodoh dan Tidak Membayar Pajak

Kepala UPT PPKAD Nagekeo Ungkap Alasan Masyarakat yang Masa Bodoh dan Tidak Membayar Pajak

POS-KUPANG.COM | MBAY --Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Wilayah Kabupaten Nagekeo, Fransiskus Futi, SH, mengatakan, selama ini banyak masyarakat masih masa bodoh dan tidak mau membayar pajak kendaraan bermotor.

Sehingga banyak masyarakat menunggak dan mengakibatkan denda ketika membayar, itu karena ulah sendiri. Jika sudah terlambat wajib membayar denda.

Kadang, kata Fransiskus, ketika sudah lewat dari ketentuan (masa tenggang) masyarakat tidak mau lagi datang membayar dan masa bodoh sehingga dibiarkan begitu saja.

Fransiskus mengatakan salah satu faktor tidak membayar pajak atau menunggak bayar pajak adalah
rendahnya kesadaran dan acuh tak acuh terhadap pentingnya membayar pajak.

Padahal regulasi sudah jelas mengatur dan wajib tepat waktu sehingga tidak ada denda.

"Banyak yang masa bodoh. Kalau kendala lain adalah masalah faktor ekonomi. Sikap masa bodoh acuh tak acuh untuk membayar pajak. Dalam pemikiran mereka bahwa tidak penting membayar pajak. Padahal ada aturanya. Dua hal itu yang paling menonjol selama ini," papar Fransiskus, kepada POS-KUPANG.COM per telepon, Sabtu (3/8/2019).

Ia berharap agar wajib pajak kendaraan bermotor mematuhi aturan sehingga pajaknya tidak membengkak yang dapat menjadi beban wajib pajak.

Ia mengatakan kebijakan Gubernur NTT dari tanggal 1 Agustus hingga 31 Oktober 2019 harus dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat.

Denda keterlambatan bayar pajak dihilangkan dan bea balik nama juga dihilangkan. Sehingga kebijakan ini sangat meringankan dan menghilangkan beban masyarakat.

• Kadis Pariwisata : Festival Kelimutu Bukan Sekedar Serimonial, Ini Pesannya

• Begini Caranya Tim Futsal Rowa FC Bawa Kurangi Sampah Plastik Saat Bertanding

• TEGA NIAN! Ayah Ikat Anak Bayinya Berusia Dengan Tali Rafia di Dalam Rumah, Ini Alasannya!

"Kita terus sosialisasi. Banyak yang belum tahu soal kebijakan gubernur NTT ini soal keringan beban pajak," papar Fransiskus.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gordi Donofan)