Polda NTT Dukung Kebijakan Tax Amnesty Pemprov NTT

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda NTT menyambut baik kebijakan Tax Amnesty yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi NTT

Polda NTT Dukung Kebijakan Tax Amnesty Pemprov NTT
POS-KUPANG.COM/RYAN NONG
Dirlantas Polda NTT Kombes Pol Pringadhi Supardjan 

Polda NTT Dukung Kebijakan Tax Amnesty Pemprov NTT

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong

POS-KUPANG.COM | KUPANG- Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda NTT menyambut baik kebijakan Tax Amnesty yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi NTT dalam rangka menghapus denda pajak kendaraan dan penghapusan biaya balik nama kendaraan plat luar daerah dan kendaraan umum berbadan hukum. 

Kebijakan pemberian keringanan dan pembebasan pajak untuk rakyat Nusa tenggara timur 2019 yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur nomor 63 tahun 2019 itu berlaku mulai 1 Agustus 2019 hingga 31 Oktober 2019.

Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda NTT Kombes Pol Pringadhi Suparjan ketika diwawancarai POS-KUPANG.COM pada Kamis (1/8/2019) mengatakan pihaknya mendukung kebijakan tersebut guna meningkatkan kesadaran masyarakat pemilik kendaraan untuk membayar pajak. Pajak tersebut yang nantinya akan bermanfaat bagi peningkatan pembangunan termasuk pembangunan infrastruktur lalu lintas di Nusa Tenggara Timur. 

Pria asal Kupang NTT jadi Korban, Polisi Bongkar Modus Penipuan Pablo Benua Suami Rey Utami

Kombes Pring menjelaskan bahwa kebijakan dalam peraturan tersebut tentunya telah dipertimbangkan oleh pemerintah daerah secara matang untuk kepentingan pendapatan dan kepentingan masyarakat sehingga pihaknya mendukung upaya tersebut. 

"Bagus bagus aja, biar khususnya pengguna bisa lebih tertib dalam mengurus administrasi kendaraannya. (Kebijakan tax amnesty) Silahkan saja, tapi pajaknya mereka tetap bayar," katanya. 

PIKUL Dorong Komunitas Usaha Muda Kupang Bergerak Untuk Wirausaha Sosial

Terkait dukungan tersebut, ia menjelaskan bahwa pihaknya mendukung kebijakan dengan membantu sosialisasi, misalnya pada saat melaksanakan operasi penertiban di jalan, pihaknya akan mengingatkan masyarakat.

Ia juga mengatakan bahwa kebijakan tersebut tidak berpengaruh terhadap pendapatan pihak kepolisian. Pasalnya pendapatan dalam pengurusan BPKB merupakan pendapatan negara bukan pajak sehingga tidak berkaitan langsung dengan kebijakan tax amnesty. (*)

Penulis: Ryan Nong
Editor: Adiana Ahmad
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved