Ini Tanggapan DPRD NTT Soal Turunnya Tipe RSU Johannes Kupang
pemerintah daerah dalam ha ini Gubernur,bupati atau wali kota harus bertanggung jawab atas penurunan tipe kelas rumah sakit
Penulis: Oby Lewanmeru | Editor: Rosalina Woso
lihat foto
Ini Tanggapan DPRD NTT Soal Turunnya Tipe RSU Johannes Kupang
POS-KUPANG.COM|KUPANG - Anggota Komisi V DPRD NTT, Yohanes Rumat mengatakan,
penurunan kelas atau tipe RSU Prof. WZ. Johannes Kupang tentu dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Pemerintah harus bertanggungjawab atas kondisi yang terjadi di rumah sakit ini.
Yohanes menyampaikan hal ini, Sabtu (20/7/2019).
Menurut Yohanes, penurunan tipe itu tentu berdasarkan evaluasi dan evaluasi biasanya menuju ke arah perubahan yang meningkat.
"Kalau ini yang terjadi berarti setiap uang yang dikeluarkan oleh daerah atau negara selama ini disalah gunakan oleh pengelola atau dinas teknis, mengapa demikian karena saat rumah sakit-rumah sakit evaluasi awal baik status A atau B, tetapi aneh dalam kurun waktu berjalan turun sementara bantuan pemerintah provinsi maupun pusat dari waktu ke waktu naik," kata Yohanes.
Oleh karena itu ,lanjutnya, pemerintah daerah dalam ha ini Gubernur,bupati atau wali kota harus bertanggung jawab atas penurunan tipe kelas rumah sakit yang ada di provinsi maupun di kabupaten dan kota se-NTT.
"Saran kami kepada pemerintah kalau penurunan kelas ini karena kurang dokter maka diperkuat dengan cara mengirim anak-anak dari daerah masing-masing untuk ikut pendidikan dokter," katanya.
Dikatakan, pemerintah harus memperbanyak pelatihan-pelatiha yang bersertifikat bagi tenaga-tenaga spesial di bidang keahlian kesehatan masing masing bidang untuk melengkapi dokumen verifikasi pada saat evaluasi.
"Selain tenaga kerja tentu kelengkapan peralatan teknologi kesehatan harus mengikuti kencendrungan penyakit-penyakit yang dialami masyarakat masa kini,tidak terikat pada pola lama di mana pembelian peralatan kesehatan akibat program lama dan biasa saja dari dulu," katanya.
Salah satu calon pimpinan DPRD NTT dari Fraksi PKB ini mengatakan, selaku anggota DPRD Provinsi NTT di Komisi V yabg bermitra dengan dinas kesehatan merasa kecewa di mana rapat-rapat dengar pendapat, inspeksi lapangan serta menyetujui anggaran yang begitu besar selama ini untuk Rumah sakit dan Dinas Kesehatan namun tidak berbekas dan tidak berdampak.
"Buktinya bahwa rumah sakit-rumah sakit tidak memiliki upaya mempertahankan kelas atau tipe rumah sakit baik di tingkat provinsi maupun.kabupaten kota. Tentu solusi lainnya Gubernur, Bupati dan Wali Kota segera evaluasi kepala Dinas kesehatan yang ada di masing masing daerah,demikian juga direktur direktur rumah sakit' yang tidak berprestasi segera dicopot dan cari yang terbaik," katanya.
Dikatakan, khusus untuk rumah sakit swasta, pihaknya memberikan apresiasi atas upayanya membantu masyarakat untuk melayani dengan tulus menyembuhkan atau menyehatkan masyarakat yang membutuhkan jasa pelayanan kesehatan.
"Kalau rumah sakit swasta yang mengalami penurunan kelas saya berpikir masuk akal tentu yang pertama karena keterbatasan sumber daya financial dan SDM," ujarnya.
• Tiga Peringatan Dini Hari Ini, Mulai Potensi Angin Kencang, Gelombang Tinggi, Hingga Kebakaran Lahan
• Tingkatkan Stamina, Pelawak Nunung Komsumsi Sabu Lima Bulan Lalu, Artis Lain?
• Hi Guys ,Khusus 7 Sayuran Ini Tidak Boleh Dikonsumsi Setiap Hari
• Ramalan Zodiak Sabtu 20 Juli 2019 Ada Cewek Gampang Baperan! Libra Memang Takdir Taurus Bergairah
Selain itu, lanjutnya pengawasan pemerintah langsung atau DPRD hampir pasti jarang disentuh kecuali ada masalah yang krusial.
"Tetapi kalau rumah sakit pemerintah yang turun kelas ini pertanyaan besar,ada apa sebenarnya," tanya politisi PKB NTT ini.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)
