Ini Penilaian Komisi V DPRD NTT Terkait Kondisi SMA dan SMK di NTT

Ini Penilaian Komisi V DPRD NTT Terkait Kondisi SMA dan SMK di NTT

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM | KUPANG- Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT diminta merubah cara perencanaan pembangunan sekolah,yakni SMA dan SMK di NTT.

Selama ini, terkesan pemerintah hanya melirik ke sekolah-sekolah favorit.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi V DPRS NTT, Yohanes Rumat,S.E saat dikonfirmasi POS-KUPANG.COM,Jumat (5/7/2019).

Yohanes diminta tanggapan mengenai kondisi bangunan fisik SMA dan SMK di NTT yang merupakan kewenangan Pemprov NTT

Menurut Yohanes, terkait kondisi bangunan SMA-SMK di NTT , selaku anggota DPRD NTT pada komisi yang membidangi yang bermitra dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT mengharapkan ada perubahan cara merencanakan pembangunan infrastruktur gedung sekolah, yaitu bergeser dari cara lama yang hanya memperhatikan oleh sekolah-sekolah yang dianggap favorit .

• Pemerintah Komit Urus Pendidikan, Ini Kata Kadis Dikbud Nagekeo

"Saya berharap pola ini jangan ada lagi di pemerintahan sekarang. Tentu hal ini akan menimbulkan ketidakadilan dalam pemerataan 'kue' pembangunan gedung oleh pemerintah," kata Yohanes.

Dijelaskan,melihat dari pengalaman yang terjadi banyak sekolah-sekolah favorit kebanjiran ruang kelas baru dan ruangan rehab,demikian juga fasilitas lainya seperti perpustakaan, laboratorium dan fasilitas lainnya terkesan monopoli.

"Kami berharap saat ini paradigma Pemprov NTT melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus memperhatikan sekolah swasta dan negeri yang masih lemah dan kurang infrastruktur gedung sekolah dan fasilitas lainnya," kata Yohanes.

• Bantu Pendidikan Sumba , Yayasan Hati Gembira Bangun 100 Gedung Sekolah

Dikatakan, dengan demikian rasa tanggung jawab mendapatkan mutu yang baik setiap lembaga pendidikan di NTT dirasakan oleh semua SMA-SMK atau SLB. Bahkan, jikalau pemerintah merubah dengan cara ini , maka pihaknya yakin tidak ada lagi istilah sekokah favorit dan sekokah non favorit.

"Kenapa?. Karena beban tanggung jawab yang diatur oleh pemerintah adil dan tidak pilih kasih atau kriteria yang cenderung menjagokan lembaga lembaga tertentu, ini kita harapkan mulai dari pusat lewat dana DAK dan DAU maupun sumber APBD murni,"ujarnya.

Sedangkan untuk penggaran tahun 2019, pihaknya belum mendapatkan informasi secara rinci terkait bangunan sekolah -sekolah atau fasilitas lainnya yang hendak dibangun oleh pemerintah baik melalui DAK,DAU maupun APBD murni.

"Memang yang presentasikan lewat data, secara gelondongan angka diperencanaan itu ada ,hanya kita belum tahu berapa besarannya," ujar Yohanes. (*)