Dinas PRKP Temukan Pendobelan Nama Pemilik Lahan Bandungan Temef

Pendoublen ini terjadi karena pada lahan yang sama terdaftar atas dua bahkan tiga nama yang terdiri dari nama suami, istri bahkan neneknya.

Dinas PRKP Temukan Pendobelan Nama Pemilik Lahan Bandungan Temef
Pos Kupang.com/Dion Kota
Kadis PRKP Kabupaten TTS, Jakob Benu 

Laporan Reporter Pos Kupang.Com, Dion Kota

POSKUPANG.COM, SOE - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Kabupaten TTS menemukan adanya pendoublen nama pemilik lahan yang terkena dampak pembangunan bendungan temef seluas 480 Ha.

Pendoublen ini terjadi karena pada lahan yang sama terdaftar atas dua bahkan tiga nama yang terdiri dari nama suami, istri bahkan neneknya.

Oleh sebab itu, Dinas PRKP sedang melakukan perbaikan data tersebut sebelum diberikan kepada Badan Pertanahan guna dilakukan pengukuran lahan.

Selain pendoublen nama pada bidang tanah, Dinas PRKP juga menemukan adanya tanda tangan double pada berita acara konsultasi publik yang merupakan dasar untuk menyatakan para pemilik lahan setuju dengan pembangunan bendungan Temef.

" Kita sementara merampungkan tahap persiapan lahan dengan mendata nama pemilik lahan dan menyiapkan dokumen konsultasi publik yang menyatakan masyarakat yang terkena dampak pembangunan bendungan temef setuju dengan pembangunan bendungan tersebut.

Setya Novanto Dipantau 350 CCTV, Tak Boleh Dikunjungi Selama 1 Bulan, Ini Alasannya

Dalam waktu dekat dokumen tersebut sudah rampung dan bisa kita serahkan kepada Badan Pertanahan," ungkap Kepala Dinas PRKP Kabupaten TTS, Jakob Benu kepada pos kupang.con, Rabu (19/6/2019) di ruang kerjanya.

Ketika disinggung terkait lambatnya Dinas PRKP dalam menyelesaikan tahap persiapan lahan, Jakob tak menampik hal tersebut. Sesuai tahapan, seharusnya tahap persiapan lahan rampung pada akhir tahun 2018 lalu.

Namun dikarenakan bupati TTS terpilih belum dilantik maka untuk menetapkan SK penetapan lokasi pembangunan bendungan temef sedikit terhambat.

SK penetapan lokasi pembangunan bendungan temef akhirnya dikeluarkan oleh gubernur NTT pada Januari 2019.

BREAKING NEWS: Delapan Rumah di Maumere Ludes Terbakar

Namun Jakob memastikan jika hal tersebut tidak menggangu pelaksanaan pekerjaan bendungan temef. Hingga saat ini pekerjaan masih terus dilakukan.

" Dalam waktu dekat tahapan persiapan lahan sudah rampung dan akan dilanjutkan dengan tahapan pelaksanaan yaitu pengukuran lahan oleh Badan Pertanahan. Usai diukur, selanjutnya tim appraisal akan menentukan nilai ganti rugi atas lahan masyarakat," jelasnya.

Hingga saat ini tim Appraisal belum bekerja untuk melakukan penilaian besar ganti rugi atas lahan masyarakat yang terkena dampak pembangunan bendungan temef. Namun Jakob memastikan jika besaran nilai ganti rugi yang akan dibayar pemerintah tidak akan merugikan masyarakat.

" Tidak ada pemerintah yang mau merugikan masyarakatnta. Nilai ganti rugi pasti sesuai NJOP bahkan bisa lebih karena ada tumbuhan atau bangunan di atas lahan yang terkena dampak pembangunan bendungan temef," pungkasnya. (*)

Penulis: Dion Kota
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved