Sebut Daerah yang Menangkan Prabowo sebagai 'Provinsi Garis Keras', Mahfud MD Minta Maaf?

Sejumlah mahasiswa dan santri Aceh yang sedang menempatkan pendidikan Pascasarjana di Yogyakarta, Selasa (30/4/2019) menemui mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Prof Mahfud MD.

Kedatangan para mahasiswa itu untuk mempertanyakan langsung pernyataan Mahfud MD terkait pernyataannya yang menyebut Aceh sebagai salah satu provinsi Garis Keras di Indonesia.

Adapun mahasiwa asal Aceh yang datang dan menemui Prof Mahfud MD adalah Heri Maulizal (Ketua HIMPASAY), Zulfan Febrian (Ketua TPA), Raman Dhawis Sandika (Himpasay), Fadli (Sekjend KMPAN), Muhammad Iqbal (Himalaya), Ridho (Santri), Muhajir Al-Fairusy (MAA), Darul Faizin (Santri).

Seperti dikutip POS-KUPANG.COM dari Serambinews.com, pertemuan mahasiswa Aceh dengan Mahfud MD berlangsung pada sebuah kafe, dekat dengan kediaman mantan Ketua MK tersebut. Dalam pertemuan itu, mahasiswa selain mendengar langsung komentar dari Prof Mahfud MD juga ikut merekam untuk disampaikan kembali ke publik, termasuk masyarakat Aceh.

Dalam penjelasannya, Mahfud MD mengatakan, Garis Keras yang dimaksud dalam pernyataannya bukanlah radikal atau ektrem, melainkan tidak bisa didikte. “Mereka (orang Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan) punya pendirian yang tidak bisa dibayar dengan apa pun,” ujar Mahfud.

“Sehingga saya katakan orang Aceh dan lain-lain yang saya sebut itu adalah orang Garis Keras . Seperti saya orang Madura juga Garis Keras ,” katanya.

Mahfud menjelaskan, seperti orang Aceh, orang Madura juga sangat keras pendiriannya, tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. “Mereka (orang Madura) enggak mau, saya pokoknya tetap memilih Prabowo. Karena saya tidak bisa dipengaruhi oleh siapa pun. Itulah Garis Keras ,” papar Mahfud.

Dalam penjelasannya, Mahfud kemudian menjelaskan bahwa tidak ada masalah apa-apa antara dirinya dengan orang-orang Aceh.

Ia pun menyebut pernah beberapa kali datang ke Aceh dan bertemu dengan para mantan pentolan Gerakanan Aceh Merdeka (GAM), termasuk mantan Panglima GAM, Muzakir Manaf. “Saya sering ke Aceh. Saya juga beberapa kali ketemu dengan GAM, Muzakir Manaf,” sebut Mahfud.

“Itu orang semua teman-teman saya yang baik dan saya tidak pernah mengatakan mereka itu sebagai orang radikal,” lanjut Mahfud.

Prof Mahfud juga menjelaskan, dirinya sudah mengusulkan kepada Capres Nomor urut 1, Joko Widodo yang berdasarkan quick count menang dalam Pilpres 2019, agar merangkul "orang-orang di garis keras ini".

Jokowi, kata Mahfud MD, harus pelayanan tentang bagaimana Islam itu dikembangkan di Aceh, sesuai dengan pandangan masyarakat Aceh, di Sumatera Barat, di Jawa Barat, dan sebagainya. "Agar Pak Jokowi tidak dituduh anti-Islam," kata Mahfud.

Soal Tudingan Kecurangan dalam Pemilu 2019

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ( MK) Mahfud MD mengatakan, tudingan kecurangan terjadi pada setiap penyelenggaraan pemilu. Hal ini biasa terjadi dalam praktik negara demokrasi.

"Kalau diganggu dengan tudingan tersebut (kecurangan) ya biasa, namanya juga demokrasi. Tudingan selalu ada," kata Mahfud saat ditemui di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2019), seperti dikutip POS-KUPANG.COM dari kompas.com.