Produk Sophia Pemprov NTT Dikhawatirkan Hadirkan Efek Rente yang Merugikan Masyarakat
Sophia sebagai satu rencana kebijakan maka akan ada banyak identitas yang melekat seperti ekonomi，politik sosial, budaya, dan politik.
Penulis: Gecio Viana | Editor: Rosalina Woso
lihat foto
"Penutupan lokalisasi KD dan kemunculan Sophia sangat bertolak belakang atau paradoksal. Mestinya, saat KD ditutup, produksi miras pun dilarang. Rini kan logika sederhana. Tapi logika sederhana ini bisa ditabrak karena ada pendekatan kapitalisme pariwisata," tegasnya.
Dicontohkan, di Provinsi Bali yang terkenal dengan sektor pariwisata, terjadi penutupan pariwisata 'ecek-ecek' karena kapitalisme pariwisata yang dijalankan pemodal besar tidak mampu secara maksimal mengakumulasi modal atau kapitalnya.
"Itu semacam kita lihat ada Mall besar tapi ada toko kecil. Nah. Toko kecil ini harus digusur karena dimiliki oleh rakyat dan tidak ada keuntungan bagi kapitalisme pariwisata," contohnya.
Jika dilihat dari segi harga Sophia sebesar Rp 1 juta yang telah diumumkan oleh pemerintah, maka jelas bahwa Sophia akan dinikmati oleh kalangan masyarakat menengah ke atas.
Terlebih, jika Sophia dikelola oleh pihak swasta, maka pihaknya merugikan jika masyarakat diuntungkan dari produk ini.
"Kalau memang harus home industri kenapa harus dikelola oleh distributor tertentu. Ini kan namanya sentralisasi kapital. Maka dari itu, dari kondisi ini saya membayangkan home industri maupun rantai penyuplai bahan baku serta produk (sopi) hanya awal saja," ujarnya
"Dan suatu saat akan menjadi industri besar serta ketika Sopia menjadi industri besar, apakah warga kita yang diuntungkan? Sekali lagi saya meragukan itu. Jadi saya mengajukan pesimisme tapi dengan analisis dan pendekatan-pendekatan," tambah Rudi.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Viana)
