Tujuh Hal Soal Pemindahan Ibu Kota dan Munculnya Usulan Wakil Presiden Jusuf Kalla

"Kami usulkan lokasi strategis ini secara geografis ada di tengah wilayah Indonesia. Tengah ini adalah memperhitungkan barat ke timur atau utara ke selatan," kata Bambang.

Selain itu, ada sejumlah kriteria lain. Daerah itu harus memiliki lahan yang luas yang dimiliki oleh pemerintah atau pun BUMN. Dengan begitu, tidak lagi memerlukan biaya pembebasan lahan yang besar.

Wilayah tersebut harus bebas bencana gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, erosi, maupun kebakaran hutan dan lahan gambut. Pemerintah juga akan mencari lokasi yang masih dekat dengan kota yang sudah mempunyai akses mobilitas atau logistik.

Tujuannya untuk bisa melakukan efisiensi dalam investasi awal infrastruktur. "Misalnya kita tidak perlu membangun bandara baru di kota tersebut. Bisa gunakan bandara yang sudah ada. Demikian pelabuhan dan sebagian jalan koneksi," kata dia.

Selanjutnya, pemerintah juga mempertimbangkan jangan sampai pemindahan Ibu Kota menimbulkan konflik sosial dengan penduduk setempat.

Terakhir, pemerintah juga mempertimbangkan masalah pertahanan dan keamanan. Pemerintah akan mencari lokasi yang jaraknya tidak terlalu berdekatan dengan perbatasan negara.

3. Kalimantan atau Sulawesi

Berdasarkan kriteria-kriteria tesebut, muncul dua wilayah yang mencuat dalam rapat, yakni Kalimantan dan Sulawesi.

Kalimantan memang sudah menjadi opsi yang dibahas sejak rapat-rapat sebelumnya. Letaknya yang berada relatif di tengah serta posisinya yang tidak rentan terhadap bencana membuat wilayah ini menjadi alternatif Ibu Kota Baru.

Presiden Soekarno sendiri pernah merencanakan Palangkaraya di Kalimantan Tengah sebagai Ibu Kota. "Kalimantan paling aman," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

Kendati demikian dalam rapat terbatas kemarin, muncul usulan baru dari Wakil Presiden Jusuf Kalla. Wapres mengusulkan wilayah Sulawesi seperti Mamuju, Pare-Pare atau Makassar menjadi salah satu alternatif yang dipertimbangkan.

"Sulawesi dibilang Pak JK, kalau mau dipusatnya itu Mamuju, Pare-pare, tapi itu ring of fire. Sulawesi kalau tidak mau ring of fire itu Makassar tapi tidak di tengah itu," ujar Basuki.

4. Badan Otoritas

Pemerintah akan membentuk sebuah badan otoritas untuk mengurus pemindahan Ibu Kota ini. Bambang mengatakan, pemindahan Ibu Kota ini adalah pekerjaan besar yang bisa memakan waktu 5-10 tahun.

"Jadi karena multiyears, size-nya besar, mau tidak mau ini tidak bisa ditangani oleh tim atau oleh lembaga yang eksisting. Sehingga usulan kami memang semacam badan otoritas," kata Bambang.