Memilih sebagai Hak

Banyaknya praktik korupsi yang melibatkan elite politik bangsa ini jelas berdampak pada apatisme politik warga.

Praktik korupsi elite jelas berdampak pada erosi kepercayaan publik kepada elite
politik. Karena itulah, masyarakat menginginkan pemimpin Indonesia sejatinya
menjadikan korupsi sebagai masalah sistemik.

Karena sistemik maka penyelesaiannyapun harus bersifat sistemik pula.

Dengan kata lain, pemimpin yang menujukan karakter keberanian memberantas korupsi dapat menjadi pendorong masyarakat untuk bergerak ke TPS 17 April nanti.
Faktanya, korupsi masih menjadi ancaman bersama di 2019.

Merilis data KPK, media ini memberitakan sepanjang 2018 terdapat 91 perkara korupsi yang melibatkan anggota legislatif dan 28 perkara melibatkan 29 kepala daerah aktif.

Sebanyak 30 OTT terjadi ditahun yang sama (Editorial MI, 01/01).

Padahal, menurut Dalton dan Wattenberg dan kawan-kawan, politisi minus skandal
ialah yang sangat diharapkan bisa mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut
memilih.

Membaca data di atas, sulit mengharapkan partisipasi masyarakat yang terlalu tinggi di Pemilu April nanti.

Jalan Konversi

Lalu, apa jalan untuk meningkatkan partisipasi sungguh tertutup. Tidak. Mengkonversi suporter menjadi voters (pendukung menjadi pemilih) adalah salah satunya.

Langkah ini tentu diikuti dengan pelaksanaan berbagai mekanisme lain di dalamnya.
Kekuatan utama kita sekarang ialah 80 persen lebih masyarakat sudah mengetahui
hajatan demokrasi di bulan April.

Survei Kompas (4 Februari 2019) menunjukan, pemetaan variabel pemilih loyal, pemilih fanatik, pemetaan daerah dengan tingkat partisipasi pemilih yang tinggi dan rendah,

dan sosialisasi partisipasi sebagai alat untuk keterlibatan masyarakat dalam pembangunan merupakan hal-hal yang harus dilakukan partai politik dan elemen penyelenggara pemilu dalam waktu-waktu tersisa ini. Itulah jalan konversi.

Pemetaaan semua variabel yang bisa mendongkrak peningkatan partisipasi harus
dibarengi dengan usaha spektakuler di dalamnya.

Penandatanganan pakta integritas partai politik dan elite yang akan maju dalam kontestasi hemat saya bisa dijadikan alat untuk itu.