Memilih sebagai Hak

Dalam Parties Without Partisans: Political Change In Advanced Industrial
Democracies, Dalton dan Wattenberg, Eds. (2000) menyebut dengan sangat tegas
bahwa partai politik modern biasanya tanpa partisipan.

Karena kehilangan partisipan, sebuah lembaga yang disebut partai perlu diperiksa dan laik digugat. Menurut Dalton dan Wattenberg, diperiksa terutama karena watak dan tabiat partai politik di era modern.

Disebutkan, saat ini banyak elite partai yang melakukan tindakan korupsi dan berbagai bentuk skandal lainnya.

Beragam soal itu pada gilirannya ditangkap sebagai ruang pembangkangan politik atas kepercayaan yang diberikan rakyat kepada elite politik.

Dalam kerangka itu, politik substantif, yang didengungkan elite yang bersangkutan
menjadi sungguh utopia. Kesejahteraan rakyat menjadi hanya sekedar narasi politik
tanpa bukti.

Sebelumnya, dalam Democracy Without Citizens : Media And The Decay Of American Politics, Entman (1989) keras menulis bahwa saat ini, demokrasi berdiri tanpa kehadiran warga.

Karena realitas ketidakhadiran warga seperti itu, esensi demokrasi menjadi hilang dan tidak berguna.

Absennya warga dalam demokrasi disebabkan karena politik yang menjadikan
demokrasi sebagai sarana utama pengambil kebijakan publik justeru menemukan jalan buntu.

Oleh elite politik, politik dan demokrasi ternyata tidak hanya dipakai sebagai alat tetapi tujuan dari politik itu sendiri.

Dalam kaca mata awam, menurut Entman, elite politik merupakan aktor utama
penyingkiran warga dalam demokrasi.

Sebab utamanya, elite jarang menggunakan politik untuk merumukan kebijakan politik bersama untuk tujuan bersama.

Politik Indonesia

Meningkatnya angka golongan putih hemat saya perlu mendapat perhatian serius dari banyak pihak.

Merujuk pendapat dua kelompok ahli di atas, jelas bahwa partisipasi politik warga dalam pemilu hanya dapat ditingkatkan dengan cara membumikan nilai-nilai demokrasi dan menjunjung tinggi esensi politik substantif.

Dengan kata lain, soal besar kita sebenarnya terletak pada kesesuaian janji dengan
praktik politik di lapangan secara empirik.