Sudah Tiga Hari Prabowo Sakit, Tak Hadiri Acara PKS, Begini Kondisinya Sekarang

"Utang adalah bagian dari pembiayaan yang merupakan bagian dari kebijakan fiskal (APBN). Kebijakan fiskal dan APBN adalah alat untuk menjaga perekonomian dan alat untuk memakmurkan rakyat dan mencapai tujuan bernegara," katanya.

Adapun APBN dituangkan dalam UU yang merupakan produk bersama antara pemerintah dan semua partai yang berada di DPR.

"Pelaksanaan UU APBN dilaporkan secara transparan dan diaudit oleh lembaga independen BPK dan dibahas dengan DPR. Semua urusan negara ini diatur oleh undang-undang," tegasnya.

Respon Sri Mulyani

Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati merespon pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menyebut titel Menteri Keuangan perlu diganti menjadi Menteri Pencetak Uang.

Bukan menyindir balik atau menanggapai serius, Sri Mulyani hanya memberikan senyuman tipis saat dimintai tanggapan terkait sebutan itu.

Mengenakan baju baju batik warna hijau dan celana hitam, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu enggan berkomentar sembaru berjalan menuju lift gedung Kementerian Keuangan RI.

Ani, begitu sapaan akrabnya, hari ini, Selasa (29/1/2019) memimpin Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk melaporkan kondisi keuangan RI hingga kuartal IV tahun 2019.

Menurutnya, kondisi keuangan RI saat ini normal dan berjalan baik.

Pernyataan ini kontras dengan pendapat Prabowo yang mengkritik perekonomian RI sudah carut marut seiring dengan bertambahnya utang pemerintah.

"Sistem keuangan kita dalam kondisi normal dan berjalan baik, sehingga kami akan sampaikan apa yang dilakukan oleh kita bersama secara sinergis," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani dalam konferensi pers di di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (29/1/2019).

Luhut: Prabowo Tidak Etis, Sri Mulyani itu Menteri Terbaik di Dunia

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyesalkan pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai menteri pencetak utang.

"Ya enggak etis saja itu," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/1/2019).

Luhut mengingatkan Ketua Umum Partai Gerindra itu bahwa prestasi Sri Mulyani sebagai menteri keuangan telah diakui oleh dunia internasional.