5 Fakta Mengejutkan Dibalik Tudingan Walikota Kupang Soal Mafia Di Dinas Perhubungan

Polda NTT segera akan menindaklanjuti indikasi korupsi di dinas tersebut seperti yang disampaikan Walikota Kupang Jefri Riwu Kore.

Saat ini, Polda NTT sedang memantau lebih lanjut terhadap indikasi adanya kerugian terhadap keuangan dari perparkiran itu.

Kapolda NTT Irjen Pol. Drs. Raja Erizman kepada pos-kupang.com menyatakan, pihaknya segera akan menindaklanjuti temuan indikasi korupsi oleh Walikota Kupang ini.

"Kita akan tindaklanjuti," ujarnya.

Kapolda NTT Irjen Pol Drs Raja Erizman saat jumpa pers akhir tahun Kapolda NTT di Mapolda NTT pada Senin (24/12/2018). (POS-KUPANG.COM/RYAN NONG)
Sebelumnya, Walikota Kupang Jefri Riwu Kore mencopot semua pegawai Dinas Perhubungan Kota Kupang.

Pencopotan oleh Walikota Kupang ini dilakukan karena diduga adanya indikasi korupsi di dinas tersebut.

Bahkan Walikota Jefri mencopot Kepala Dinas Perhubungan dan memecat satu pegawai di dinas tersebut.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah kota Kupang, Ade Manafe mengatakan, ada empat pejabat dan satu PTT yang diberhentikan sementara dari jabatannya.

"Bukan diberhentikan dari PNS. Kalau PTT kemungkinan besar dipecat. Sedangkan empat pejabat diberhentikan sementara dari jabatan," kata Ade, usai Pelantikan, Jumat (18/1/2019).

Setelah itu, lanjutnya, ada pembinaan untuk keempat pejabat tersebut dan kemudian mungkin dikembalikan lagi.

"Sementara ini diberhentikan sementara. Nanti kami akan tunjuk Plt baik yang ada di eselon III dan IV," katanya.

Ketika disinggung nama pejabat dan bidang yang diberhentikan sementara, Ade hanya menyebutkan pejabat eselon III ada dua orang dan pejabat eselon IV, dua orang. nanti akan ditunjuk Plt.

"Pejabat yang diberhentikan akan digantikan Plt. Ini baru diketahui tadi pagi dan instruksi beliau pukul 9 tadi pagi," ujarnya. 

Cium Korupsi Parkir

Baru pertama kali terjadi, seluruh jajaran pegawai negeri sipil (PNS) di Dinas Perhubungan Kota Kupang dicopot dan dimutasi. Mulai dari bawahan sampai kepala dinas.