Berita NTT Terkini

Fraksi Partai Demokrat Kawal Secara Kritis dan Konsisten

Selama empat tahun terakhir ini, Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT selalu konsisten dan kritis dalam mengawal jalannya pemerintahan.

Penulis: Oby Lewanmeru | Editor: Kanis Jehola
POS-KUPANG.COM/Oby Lewanmeru
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT, Winston Neil Rondo 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Selama empat tahun terakhir ini, Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT selalu konsisten dan kritis dalam mengawal jalannya pemerintahan. Sikap kritis ini selalu ditampilkan dalam pandangan umum Fraksi maupun pendapat akhir Fraksi.

Hal ini disampaikan Ketua Fraksi Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT, Winston Neil Rondo, Senin (2/12/2018).

Menurut Winston, mereka selalu mendapat amanat dari pimpinan DPD Partai Demokrat NTT untuk memastikan bahwa setiap sen atau rupiah dari APBD harus dapat dipertanggungjawabkan. Dana itu harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

Ratusan Anggota Polisi di Polres Sumba Timur Mendadak Dites Urine

"Karena itu, sejak awal sikap kami sangat jelas dan tegas bahwa kami pasti menolak jika APBD dipakai untuk membangun gedung besar dan mewah. Dana itu bisa dipakai untuk ibu-ibu hamil, anak-anak kuran gizi, petani miskin atau guru honor yang gaji sangat kecil dan belum sejahtera," kata Winston.

Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kupang ini menyebut beberapa contoh seperti pembangunan Kantor Gubernur Sasando, pembangunan Monumen Pancasila, penyertaan modal ke Bank NTT dan PT Flobamor, pembangunan Infrastruktur jalan yang masif dan sebagainya.

BRI Lakukan Penyempurnaan Kredit Online

Bersama Sekretaris Fraksi, Anselmus Tallo, Wakil Ketua, Boni Jebarus dan Bendahara, Ardi Kale Lena,

Winston mengaku, beberapa hal yang selalu menjadi perhatian Fraksi Partai Demokrat, yaitu melihat bahwa politik anggaran NTT selama ini adalah politik jalan, jembatan dan bangunan mewah. Politik anggaran itu belum sungguh-sungguh berpihak pada rakyat miskin, ibu hamil dan anaknya yang kurang gizi, korban bencana dan guru honor yang dengan gaji Rp 100 Ribu per bulan.

"APBD kita 65 persen masih dinikmati untuk belanja birokrasi sendiri, belanja publik relatif kecil dan itupun pasti habis untuk urusan infrastruktur. Mereka yang miskin papa sering terlupakan. karena itu Fraksi Partai Demokrat mendedikasikan diri untuk terus -menerus memberikan koreksi dan mengingatkan pemda agar tidak mengabaikan dalam mengurus rakyatnya sendiri," jelasnya.

Winston yang menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT sejak 2016 lalu juga mempersilahkan publik bisa memeriksa pandangan umum dan pendapat akhir Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT.

Fraksi Partai Demokrat tetap dan sangat konsisten untuk perjuangan masalah-masalah tersebut.

"Kami selalu bicara APBD untuk urusan pendidikan, urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, penanganan korban bencana alam dan lainnya," kata Winston.

Fokus lainnya keberpihakan pada penyandang disabilitas, pengurangan beresiko bencana, kelestarian lingkungan hidup, membela hak ulayat masyarakat adat, juga sebagai fokus perhatian Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT
Fraksi ini merupakan fraksi yang paling sering dikunjungi masyarakat dari berbagai lapisan untuk mengadu atas permasalahan mereka, terutama guru, buruh/pekerja swasta, kelompok disabilitas,aktifis mahasiswa, aktifis LSM, kawan-kawan media.

"Sikap kami selalu merespon sesuai kewenangan anggota berdasarkan komisi yang ada termasuk juga kepala -kepala sekolah dari kampung, kepala desa maupun pekerja swasta profesional," katanya.

Dikatakan, ada persoalan yang bisa langsung diatasi,tapi ada juga yang perlu advokasi lebih lanjut ke Gubernur dan Wakil Gubernur bahkan pemerintah pusat.

Halaman
12
Sumber: Pos Kupang
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved