Berita Kabupaten TTU Terkini

DPRD TTU Minta Pemerintah Pusat Sikapi Masalah Banyak Peserta tak Memenuhi Passing Grade

DPRD Kabupaten TTU menyoroti soal banyaknya peserta tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang tidak dapat mencapai passing grade.

DPRD TTU Minta Pemerintah Pusat Sikapi Masalah Banyak Peserta tak Memenuhi Passing Grade
POS-KUPANG.COM/TOMMY MBENU NULANGI
Ketua DPRD Kabupaten TTU, Frengky Saunoah, S.E 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi

POS-KUPANG.COM | KEFAMENANU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) menyoroti soal banyaknya peserta tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang tidak dapat mencapai passing grade yang telah ditentukan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Ketua DPRD Kabupaten TTU, Hendrikus Frengki Saunoah, S.E kepada POS- KUPANG.COM di Kantor DPRD TTU, Senin (12/11/2018) siang mengatakan, masalah banyaknya peserta tes CPNS yang tidak mencapai passing grade merupakan fenomena bersama yang dialami secara nasional.

"Ini kan fenomena nasional, memang saya kira semua daerah lagi bersuara terkait dengam masalah ini untuk dapat disikapi oleh pemerintah pusat," ungkapnya.

Baca: Walikota Kupang Kunjungi Lokasi Dampak Bencana Hujan Angin

Frengky mengatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh, pasing grade pada pelaksanaan tes tahun 2018 ini ditingkatkan dari tahun sebelumnya. Begitu juga dengan tingkat kesulitan soal pada tahun 2018 semakin sukar.

"Sehingga memang ada suara dari daerah-daerah, sehingga masalah ini harus disikapi bijak oleh pemerintah pusat. Dan kita juga belum tau seperti apa respon dari pemerintah pusat," katanya.

Baca: Rayakan HKN ke-54, Ini Pesan Kadis Kesehatan NTT kepada Petugas Kesehatan

Frengky mengungkapkan, masalah banyaknya peserta CPNS yang tidak mencapai passing grade merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari oleh pemda Kabupaten TTU. Oleh karena itu, pemerintah pusat harus melihat masalah tersebut karena tidak bersifat kasuistis namun fenomena yang terjadi hampir disetiap daerah.

"Sehingga kita berharap pemerintah pusat lebih jernih melihat permasalahan ini sehingga anggaran yang sudah dimanfaatkan ini, kemudian ada hasil secara signifikan, karena kalau kita sudah keluarkan uang yang banyak," jelasnya. (*)

Penulis: Thomas Mbenu Nulangi
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved