Forkom P2PHP NTT! Pemda Harus Miliki Data Wanita Potensial

Laporan Reporter Pos-kupang.com, Dion Kota

POSKUPANG.COM, SOE – Ketua Forum Komunikasi Pemerhati dan Perjuangan Hak-Hak Perumpuan ( Forkom P2PHP) Propinsi NTT, Dra. Mien Pattymangoe meminta kepada pemerintah tingkat propinsi dan kabupaten /kota agar membuat pendataan wanita potensial.

Hal ini dimaksud untuk mendorong partisipasi atau peran kaum perempuan baik di bidang kemasyarakatan, birokrasi maupun politik.

Baca: Di Kabupaten TTS! Satgas TMMD Bangun Lapangan Voli untuk SD Nunain

Baca: Bupati TTS Sebut Progress Fisik Lapangan Mencapai 81 Persen

" Sampai saat ini kita belum memiliki data wanita -wanita potensial baik di tingkat kabupaten /kota maupun di tingkat propinsi. Hal ini membuat pemerintah maupun partai politik kesulitan dalam mencari sosok wania potensial guna didorong menjadi pemimpin.

Kasus ini yang terjadi saat partai-partai politik mencari sosok caleg perempuan. Karena tidak adanya data wanita potensial, akhirnya partai politik kesulitan mendapatkan kader wanita potensial dan cenderung asal pilih caleg perempuan guna memenuhi kuota 30 persen.

Hal yang sama juga terjadi di birokrasi, karena tidak ada data wanita potensial, bupati, walikota maupun gubernur kesulitan untuk mencari sosok wanita untuk ditempatkan pada jabatan strategis," ungkap Mien saat ditemui pos kupang, Jumat ( 9/11/2018) di aula gedung PKK Kabupaten TTS usai menjadi narasumber dalam sosialisasi pembinaan organisasi perempuan tingkat kabupaten TTS.

Oleh sebab itu, Forum P2PHP Kabupaten TTS bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten TTS akan melakukan pendataan wanita potensial mulai dari tingkat desa hingga kabupaten.

Usai memiliki data wanita potensial, selanjutnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan memberikan pendampingan guna peningkatan kapasitas wanita-wanita potensial.

" Kita sadari betul data wanita potensial sangat penting. Oleh sebab itu, tahun depan kita akan melakukan pendataan wanita potensial tingkat desa hingga Kabupaten. Jika kita sudah memiliki data wanita potensial, data ini bisa kita sodorkan kepada pimpinan partai politik dan pemerintah daerah untuk mendorong kaum wanita menjadi pemimpin di masa depan," ujar Sekertaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Robinson Liunokas.

Saat ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sedang menjalin kerjasama dengan organisasi-organisasi perempuan yang ada di Kabupaten TTS guna mendukung program pemerintah dalam usaha menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu, para wanita yang tergabung dalam organisasi perempuan diberikan pendampingan guna meningkatkan kapasitas.

" Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten TTS cukup tinggi. Oleh sebab itu kita ingin menggandeng organisasi perempuan untuk menekan angka yang tinggi ini," pungkasnya. (*)