Berita Metropolitan Terkini

Anies dan Pepen Bertatap Muka, Perseteruan Selesai

Permasalahan sampah dan dana kemitraan atau hibah menjadi perseteruan yang panas antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi.

Anies dan Pepen Bertatap Muka, Perseteruan Selesai
KOMPAS.com/JESSI CARINA
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bersama Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, usai bertemu membahas kerja sama antara dua pemda di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (22/10/2018). 

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Dalam beberapa hari terakhir ini, permasalahan tentang sampah dan dana kemitraan atau hibah menjadi perseteruan yang panas antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Pemerinta Kota (Pemkot) Bekasi.

Pemkot Bekasi telah mengajukan proposal dana kemitraan sebesar Rp 2,09 triliun kepada Pemprov DKI yang akan digunakan untuk berbagai kegiatan infrastruktur.

Namun proposal masuk terlambat. Akibatnya, proposal yang diajukan itu tidak bisa dimasukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2019.

Baca: Asisten yang Usulkan Ratna Sarumpaet Akui Kebohongannya, Begini Penjelasannya

Baca: Waspada Membonceng Anak Kecil Di Depan Saat Naik Motor Matic, Ini Bahayanya

Masalah macetnya dana kemitraan berimbas pada operasional truk sampah DKI Jakarta yang setiap hari menuju TPST Bantargebang di Kota Bekasi.

TPST Bantargebang milik DKI Jakarta. Pemkot Bekasi lalu berniat untuk mengevaluasi perjanjian kerja sama (PKS) soal jam operasional truk sampah. Sebab, Dinas Perhubungan Kota Bekasi menemukan truk sampah DKI beroperasi tak sesuai aturan.

Baca: Ibu Main Handphone, Balita Jatuh Masuk Kolong Kereta Api, Peringatan Bagi Para Ibu

Baca: Pimpinan Banggar Klaim Semua Fraksi Dukung Dana Kelurahan

Masalah dana kemitraan itu kemudian meluas ke mana-mana. Wali Kota Rahmat Effendi mengatakan, sulit sekali berkomunikasi dengan Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

"Sulit, sulit, sulit, tidak ada komunikasi sama sekali. Sekarang kan seolah-olah tidak ada PKS dan seolah-olah kami tidak bermitra. Bahkan, kami ingin bertemu (Pemprov DKI) saja tidak ada kejelasan," kata Rahmat Effendi alias Pepen di Perumahan Bumi Satria Kencana, Bekasi Selatan, Rabu (17/10/2018) lalu.

Anies sendiri gerah karena perseteruan itu jadi ramai diberitakan media. Dia kemudian menyebut Pemkot Bekasi menggunakan isu sampah untuk mendapatkan dana kemitraan dari DKI Jakarta. Padahal dana kemitraan itu tidak berkaitan dengan TPST Bantargebang.

"Ini bukan masalah persampahan. Ini masalah APBD Kota Bekasi yang sebagian tanggung jawabnya dilimpahkan ke Pemprov DKI Jakarta, tetapi cara menyampaikannya menggunakan isu sampah," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, hari Minggu lalu.

Anies juga menyayangkan persoalan yang diramaikan bukan mengenai dana kompensasi bau sampah yang menjadi kewajiban Pemprov DKI, tetapi soal bantuan keuangan yang sifatnya kemitraan atau hibah. Dia lalu menyindir bahwa Kota Bekasi bukan bagian dari Provinsi DKI Jakarta.

Halaman
123
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved