Opini Pos Kupang

Mengurai Benang Kusut Pembangunan di NTT

Pelantikan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT yaitu Bapak Viktor Bungtilu Laiskodat dan Josef A Nae Soi

Editor: Dion DB Putra
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat (kiri) bersama Wakil Gubernur Josef Nae Soi (kanan) melakukan salam komando seusai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/9/2018). 

Dari sisi kesehatan, salah satu yang perlu mendapat perhatian khusus adalah mengenai gizi buruk. Kasus gizi buruk ternyata masih marak terjadi di provinsi ini. Data dari Dinas Kesehatan NTT, tahun 2016 masih terjadi 3.072 kasus gizi buruk (malnutrition) di berbagai wilayah kabupaten/kota.

Persoalan lain yang tak kalah penting untuk segera dibenahi oleh Gubernur dan Wakil Gubernur NTT adalah buruknya pelayanan publik bagi masyarakat.

Pelayanan yang lambat, kinerja aparatur yang rendah, maraknya pungutan liar (pungli), hingga praktik korupsi yang masih merajalela. Bagaimana mungkin menekan angka kemiskinan apabila dana untuk membangun fasilitas dan berbagai program pemberdayaan masyarakat justru marak dikorupsi para aparat pemerintahan?

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bahkan telah menargetkan 2.357 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang jadi terpidana kasus korupsi untuk diberhentikan akhir tahun ini. Belum dipecatnya ASN itu merupakan maladministrasi yang merugikan keuangan negara. Terkait hal ini, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta kepala daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Sekretaris Daerah selaku pejabat yang berwenang dalam manajemen ASN segera memberhentikan 2.357 ASN tersebut, paling lambat akhir tahun ini (Harian Kompas, 5/9/2018).

Dari 2.357 ASN yang terlibat kasus korupsi, NTT ada di posisi empat besar setelah Provinsi Sumatera Utara (298 orang), Provinsi Jawa Barat (193 orang), dan Provinsi Riau (190 orang).

Sedangkan di NTT terdapat 183 orang ASN yang terjerat kasus korupsi dengan rincian 5 Orang ASN dari lingkungan pemerintahan Provinsi dan 178 orang ASN dari lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Terpidana kasus korupsi di NTT tidak hanya melibatkan aparatur sipil negara tetapi juga menyeret pihak swasta (pengusaha), perangkat desa, anggota dewan, bahkan juga para pejabat di lingkungan pemerintahan.

Salah satu kasus korupsi yang menggemparkan masyarakat NTT terjadi di awal tahun 2018 ini. Tanggal 11 Februari 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap dan menetapkan Bupati Ngada, Marianus Sae, yang juga calon Gubernur NTT pada Pilkada serentak tahun 2018, sebagai tersangka dalam dugaan kasus suap proyek-proyek infrastruktur.

Dengan banyaknya kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di NTT maka tidaklah mengherankan apabila NTT merupakan salah satu provinsi prioritas pengawasan oleh KPK. Bahkan sejak awal tahun 2017, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyatakan bahwa NTT termasuk dalam 10 provinsi prioritas pengawasan.

Selain NTT, provinsi yang menjadi prioritas pengawasan KPK adalah Aceh, Papua, Papua Barat, Riau, Banten, Sumatera Utara, Bengkulu, Jawa Tengah, dan Sulawesi Tengah.

Ada sebuah catatan menarik disampaikan oleh Najwa Sihab ketika memandu acara Mata Najwa pada episode Perisai Anti Korupsi yang tayang pada 30 Oktober 2013. Sebuah catatan mengenai pemimpin anti korupsi yang menjadi idaman masyarakat dan masih tetap relevan hingga saat ini.

Bunyi catatan tersebut adalah "Jika para pejabat tak bisa disuap, Indonesia masih bisa berharap. Mereka yang hidupnya bersih, pasti tak takut jadi orang yang tersisih. Harta dan penghasilan pribadi, mereka publikasi tanpa ditutup-tutupi. Dengan jurus transparansi, mereka hadang gerak-gerik para pencuri. Jika atasan berani buka-bukaan, anak buah sulit selewengkan jabatan. Kita rindu pejabat penuh tauladan, yang memimpin bukan demi kekayaan. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, di situlah masa depan negeri."

Beragam data yang telah dipaparkan di atas menjadi alat bantu Gubernur dan Wakil Gubernur NTT untuk mulai bekerja mengurai benang kusut pembangunan di bumi Flobamora.

Rakyat NTT menaruh harapan tinggi pada suksesnya duet kepemimpinan Bapak Viktor Bungtilu Laiskodat dan Bapak Josef A Nae Soi. NTT hanya bisa keluar dari keterpurukan bila pemimpinnya bekerja keras, jujur, transparan, berinovasi, dan "melek" data.

Seluruh rakyat menantikan "inovasi", "gebrakan", "solusi" serta "eksekusi" dari Gubernur dan Wakil Gubernur untuk membawa NTT melangkah maju dan sejajar dengan daerah-daerah lain di negeri ini. NTT bangkit. NTT maju. NTT hebat. NTT bisa. *

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved