DPD Golkar NTT Dukung Dana Optimalisasi Dikembalikan ke Pemerintah

Ketua Fraksi Golkar DPRD NTT, Hugo Rehi Kalembu pada kesempatan itu menjelaskan kalau di tingkatan DPRD provinsi tidak mengenal adanya dana optimalisasi. Namun menurutnya, terkait dengan pembahasan anggaran, mekanisme yang dilaksanakan oleh partai golkar di DPRD hanya membatasi diri pada menjalankan fungsi pembahasan bersama pemerintah dan melaksanakan persetujuan bersama saja.

“Kalau di DPRD Provinsi tentu berbeda dengan pusat, kita tidak mengenal dana optimalisasi, seluruh dana yang ada kita sudah jabarkan. Memang khusus untuk fraksi Partai Golkar kita kan menjalankan fungsi pembahasan bersama, persetujuan bersama sampai dengan disitu saja, selebihnya itu domain pemerintah, kita tidak bisa mencampuri,” jelas politisi asal Sumba itu.   

Hugo menjelaskan pembahasan anggran sudah dimulai dari KUAPPS dan dimulai dengan perencanaan. Dengan adanya sistem online maka, lanjut Hugo, pembahasan APBD itu hanya mencocokan apakah KUAPPS itu betul-betul terjabarkan dalam DPA-RKA yang disampaiakan oleh pemerintah atau tidak.

Pihaknya menginstruksikan kepada anggota fraksi dan anggita di komisi-komisi untuk selalu mengecek apakah memang cocok apa yang telah ditetapkan dalam KUAPPS dengan apa yang diajukan dalam RAPBD setiap tahun. “Kan disitu biasanya ada bias, dan kita selalau mengontrol itu,” pungkasnya. (*)