DPD Golkar NTT Dukung Dana Optimalisasi Dikembalikan ke Pemerintah

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong

POS-KUPANG.COM | KUPANG –- DPD Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Timur  mendukung inisiatif dan usulan agar dana optimalisasi dikembalikan ke domain pemerintah sehingga penggunaannya dapat difokuskan untuk mengatasi krisis fiskal yang kini melanda Indonesia.

Hal ini diungkapkan ketua DPD Partai Golkar Provinsi NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena usai acara pembukaan kampanye Partai Golkar Provinsi NTT dengan tema “doa dan harapan tokoh lintas agama untuk perjalanan kampanye para caleg dan Partai Golkar” yang dilaksanakan di Kantor DPD Partai Golkar NTT Jalan Frans Seda Kupang, NTT, pada Minggu (23/9/2018) siang.

Melki menjelaskan pihaknya ingin agar inisiatif Partai Golkar yang diutarakan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ini dapat menjadi langkah awal untuk membenahi APBN yang bersih dengan mengembalikan dana optimalisasi kepada domain pemerintah karena pemerintah lah yang menentukan penggunaan anggaran sebesar-besarnya.

Pasalnya, dana optimalisasi yang bernilai puluhan triliun sejauh ini ditenggarai sebagai lahan jarahan kalangan oknum DPR melalui mafia pengaturan proyek.

Sejauh ini, dana optimalisasi yang menjadi tambahan belanja jajaran kementerian, lembaga negara dan juga belanja transfer daerah yang pengelolaannya langsung oleh jajaran kementerian dan berbagai lembaga lainnya itu menjadi lahan rawan korupsi yang melibatkan oknum DPR.

“DPD I Partai Golkar NTT dan seluruh DPD II serta ketua fraksi dan seluruh jajaran baik di DPRD Provinsi  maupun DPRD kabupaten kota sudah setuju untuk mendukung agar dana optimalisasi dikembalikan kepada domain pemerintah untuk mengatasi krisisis fiskal. Kami sangat setuju sehingga pola anggaran kita ke depan jauh lebih sehat dan jauh lebih terbuka,” ungkapnya.

Baca: Bupati TTU Beri Bonus!Atlet Yohanes dan Andre Mengaku Senang

Dengan mengembalikan dana optimalisasi kepada domain pemerintah sepenuhnya, maka diharapkan tidak ada lagi intervensi dan eksekusi oleh legislatif untuk memanfaatkan kesempatan memburu rente.   

Baca: PSI Targetkan 4 Kursi Di DPRD Ende

“Mengenai Partai Golkar yang selama ini dianggap sebagai tempat dimana yang banyak yang disangkakan yang terkait dengan masalah hukum, Partai Golkar ingin mempelopori bahwa kita (Partai Golkar) yang mendorong agar APBN bersih, APBD tingkat I dan tingkat II juga nanti harus bersih. Ini bagian dari itu semua, sehingga nanti betul-betul APBN itu sebesar-besarnya digunakan untuk kepentingan publik dan memang benar-benar menghindarkan diri dari masalah-maslah hukum,” jelas Meli.  

Melki menjelaskan, tekanan terhadap fiskal dan moneter pada pemerintahan hari ini terjadi karena banyak problem keuangan kita, dimana pendapatan berkurang namun pengeluaran cukup tinggi, sehingga harapannya dana optimalisasi dapat masuk untuk membantu untuk mengurangi tekanan fiskal dan moneter itu.  

Melki berharap agar inisiatif Partai Golkar ini juga disambut dan mendapat dukungan seluruh kekuatan politik, baik itu fraksi lain yang ada di DPR RI, LSM terutama para penggiat anti korupsi, pers, masyarakat sadar hukum, pihak kampus serta masyarakat luas.

Langkah kokrit, lanjut Melki akan diambil oleh DPD Partai Golkar provinsi dan kabupaten kota untuk menindaklanjuti keputusan di tingkat pusat.

“Kaitan dengan kami di DPRD Provinsi dan teman teman di DPRD II,  langkah yang dibuat oleh fraksi PG DPR RI dan DPP ini akan kami tindak lanjuti dengan seluruh fraksi DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten Kota se-NTT dari Partai Golkar. Kita akan minta untuk jangan lagi ada permainan anggaran, jadi betul-betul semua diletakkan pada pembahasan yang benar, ikut mekanisme dan tidak boleh lagi ada dana-dana siluman” jelasnya.

Melki menyebut, penyalahgunaan anggaran yang selama ini terjadi juga terjadi karena banyak anggota DPRD yang bermain.

“Kita berharap nanti setelah diputuskan di Jakarta, kami akan ambil langkah-langkah inisiatif dan proporsi untuk dilakukan di DPRD provinsi dan kabupaten kota, dan kita disini dengan pak gubernur dan wakil gubernur juga sudah berkomunikasi. Teman-teman juga sudah komunikasi untuk merespon desain tentang APBD bersih dan akuntabel tanpa dicolek lagi oleh legislatif,” tambahnya.