Belu Tak Dapat Formasi CPNS 2018, Pencaker Kecewa dan Sebut Pemerintah Tidak Adil

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Teni Jenahas

POS-KUPANG.COM|ATAMBUA - Belu Tak Dapat Formasi CPNS 2018, Pencaker Kecewa dan Sebut Pemerintah Tidak Adil.

Para pencari kerja (pencaker) di Kabupaten Belu, Provinsi NTT merasa kecewa dengan pemerintah pusat, Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten Belu.

Pasalnya, pada tahun ini, ketika sejumlah daerah mendapatkan jatah CPNS, Pemkab Belu tidak mendapat sama sekali.

Baca: Bupati Sumbar, Asuransi Kampung Adat Tunggu Kajian Dahulu

Baca: Anak-anak di Paroki Kurubhoko Ikut Lomba Mewarnai dan Melukis

Baca: Anak-anak di Paroki Kurubhoko Ikut Lomba Mewarnai dan Melukis

Salah satu Warga Belu, Engelbertus Foa mengatakan itu ketia ditemui POS-KUPANG.COM, Kamis (13/9/2018).

Menurut Foa, sebagai warga Belu yang sedang mencari pekerjaan, ia sangat kecewa dengan pemerintah pusat karena tidak memberikan quota CPNS bagi Kabupaten Belu tahun 2018.

"Kami sangat kecewa dengan kinerja Bupati dan DPRD karena masyarakat di Belu sangat mengharapkan lowongan CPNS ini bisa menyerap tenaga kerja," kata Foa.

Pencari kerja lainnya, Petrus Manek, Elfrida Fitri dan Rony mengaku kecewa mendapat informasi tentang Kabupaten tidak mendapatkan quota CPNS.

Mereka mengatakan, kebijakan pemerintah pusat sangat tidak adil karena Kabupaten Belu tidak memberi jatah CPNS.

Baca: Pendaftaran CPNS 2018 6 Hari Lagi-Kabupaten Belu Tak Dapat Formasi, Ini Penjelasan Wabup

Baca: Jelang HUT Kadin dan TNI, Gelar Pameran, Bazar dan Pentas Seni di Motang Rua

Baca: Bupati Malaka Rapat Bersama Pimpinan OPD di Wehae

Pemerintah sudah melakukan moratorium penerimaan CPNS selama 10 tahun.

Semestinya, saat giliran pembukaan formasi CPNS harus diberikan jatah semua kabupaten/kota termasuk Kabupaten Belu.

Pencaker mengharapkan kepada Presiden Jokowi agar bisa memberikan quota CPNS untuk Kabupaten Belu.

Kabupaten Belu sudah 10 tahun tidak membuka formasi CPNS, sedangkan jumlah lulusan perguruan tinggi setiap tahun terus meningkat.

Formasi CPNS merupakan salah satu lapangan kerja yang disediakan pemerintah sehingga formasi ini mestinya berlaku sama untuk semu kabupaten/kota di Indonesia. 

Sekda Belu, Petrus Bere dan Kepala BKD Kabupaten Belu, Fransiskus Saverius Asten belum berhasil dikonfirmasi.

Wabup Belu JT. Ose Luan Sebut Ada Kesalahan Fatal

Pemerintah Kabupaten Belu telah melakukukan kasalahan fatal sehingga tidak tidak mendapatkan formasi CPNS tahun 2018.

Pemerintah terlambat mengusulakan formasi CPNS kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

Terkait masalah ini pemerintah harus berjiwa besar untuk menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kabupaten Belu.

Baca: Hasil Hitung Ulang Pilkada TTS Dilaporkan ke MK

Baca: Matias Kopong Menduga Rumahnya Terbakar Karena Arus Pendek

Baca: Lurah Oebobo Kesal Permintaan Pengadaan Lampu Jalan Belum Direalisasi

Hal ini dikatakan Wakil Bupati Belu, J.T Ose Luan saat dikonfirmasi Pos-Kupang.Com di Gedung DPRD Belu usai rapat dengan komisi I DPRD Belu terkait kekosongan formasi CPNS.

Menurut Ose Luan, Kabupaten Belu tidak mendapatkan formasi CPNS tahun 2018 karena terlambat memberikan usulan ke Menpan RB.

Keterlambatan ini diduga karena putus komunikasi antara staf, pimpinan instansi teknis dan pimpinan lebih atas yakni, Sekda, Wakil Bupati dan Bupati.

Kesalahan ini tergolong fatal dan celaka serta merugikan masyarakat Kabupaten Belu.

"Saya menilai hal ini sesuatu kelalaian berat dan fatal. Untuk itu, pemerintah tidak perlu menutup diri.

Saya tidak bisa mengatakan hal ini masih diperjuangkan karena kenyataannya kita nol formasi," kata Ose Luan.

Menurut Ose Luan, awalnya Menpan RB memberikan surat edaran kepada pemerintah kabupaten/kota untuk segera mengusulkan formasi CPNS mulai dari Desember 2017 dan batas akhir Januari 2018.

Baca: Gabriel Goa Desak 24 ASN Ungkap Aktor Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Rote Ndao

Baca: Pemkab Kupang Salut Penataan Kawasan Perbatasan di Oepoli

Baca: Batu Cermin Jadi Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Direktur BPJS Sampaikan Ini

Selanjutnya, komunikasi Menpan dengan pemerintah daerah bisa melalui online dan grup WA.

Dan di daerah ditangani oleh dinas teknis, khususnya bidang pengembangan sumber daya manusia.

Dalam perjalanan waktu dari Januari 2018, ada surat masuk dari Menpan-RB melalui sistem online dan selanjutnya Kepala Bidang Pengembangan SDM mendownload surat tersebut.

Setelah di download, suratnya tidak diteruskan kepada pimpinan tingkat atas seperti kepala badan, Sekda, Wakil Bupati dan Bupati, tetapi disimpan saja di kepala bidang.

"Ada surat dari menpan yang di donwload. Setelah download kepala bidang tidak teruskan ke pimpinan tingkat atas sehingga pimpinan tidak tahu.

Saya sendiri belum lihat itu surat. Tiba dari Menpan sudah final dan kita dapat nol formasi," kata Ose Luan.

Baca: Wanita Ini Ungkap Karakter Julie Laiskodat, Tak Disangka Begini Komentar Netizen

Baca: Tersangka MBM Dapat Ganja 204,81 Gram dari Bandung

Baca: Segera Tayang, MBC Rilis Poster Drama Korea Bad Papa: Catat Jadwalnya!

Menurut Ose Luan, kekosongan formasi CPNS di Kabupaten Belu tahun 2018 benar-benar kesalahan pemerintah daerah, bukan kesalahan Menpan RB. Kesalahan ini muncul karena putusnya komunikasi di setiap tingkatan.

Meski demikian, Ose Luan menegaskan, dirinya tidak mau cuci tangan dalam masalah tersebut. Kemudian, masalah tersebut tidak sepenuhnya menjadi kesalahan staf semata, tetapi menjadi tanggungjawab pemerintah.

Menurut Ose Luan, Bupati Belu, Willybrodus Lay sudah berangkat ke Jakarta, Kamis (13/9/2018) untuk mengurus masalah tersebut.

Ose Luan menyarankan kepada masyarakat pencari kerja agar bisa mencari peluang untuk mengikuti tes CPNS di kabupaten/kota yang sudah pasti memiliki formasinya. Karena di Kabupaten Belu saat ini tidak ada formasi CPNS. Pemerintah terus berupaya namun tidak memberikan suatu jaminan.

"Pemerintah terus berupaya tapi tidak bisa menjamin karena posisi saat ini kita sudah nol formasi," kata Ose Luan. (*)