Polwan Ungkap Kelakuan Rekan Polisi Kepada Korban Kekerasan, Seperti Semut Mengerubuti Gula

Polwan ungkap kelakuan rekan polisi kepada perempuan korban kekerasan, seperti semut mengerubuti gula katanya.

Polwan Ungkap Kelakuan Rekan Polisi Kepada Korban Kekerasan, Seperti Semut Mengerubuti Gula
POS KUPANG/NOVEMY LEO
Narasumber dan peserta diskusi komprehensif Perma nomor 3 tahun 2017 kerjasama LBH APIK NTT dengan Pos Kupang di Kantor Harian Pagi Pos Kupang, Rabu (24/5/2018) pagi. 

Laporan Reporter Pos-Kupang.com, Novemy Leo

POS-KUPANG.COM - Polwan ungkap kelakuan rekan polisi kepada perempuan korban kekerasan, seperti semut mengerubuti gula katanya.

Kelahiran Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum merupakan hadiah terindah bagi setiap perempuan dan anak di seluruh Indonesia dan juga NTT.

Sejauhamana Perma yang diterbitkan tanggal 11 Juli 2017 dan berlaku sejak tanggal 4 Agustus 2017 itu sudah diimplementasikan oleh setiap hakim di Pengadilan dan bagaimana dampaknya bagi perempuan dan anak, semua terungkap dalam diskusi Komprehensif LBH Apik NTT bersama Harian Pagi Pos Kupang, Rabu (24/52018) pagi.

Peserta diskusi komprehensif Perma nomor 3 tahun 2017 kerjasama LBH APIK NTT dengan Pos Kupang di Kantor Harian Pagi Pos Kupang, Rabu (24/5/2018) pagi.
Peserta diskusi komprehensif Perma nomor 3 tahun 2017 kerjasama LBH APIK NTT dengan Pos Kupang di Kantor Harian Pagi Pos Kupang, Rabu (24/5/2018) pagi. (POS KUPANG/NOVEMY LEO)

Perma 3 tahun 2017 berisi panduan bagi hakim di pengadilan negeri, agama, militer dalam mengadili perkara perempuan baik dalam kapasitas mereka sebagai pelaku, korban maupun saksi.

Hal ini berlaku dalam penanganan urusan pidana, perdata, dan tata usaha Negara. Juga agar para hakim mau dan bisa menerapkan asas-asas yang mesti dijadikan pedoman di pengadilan.

Dalam diskusi itu, peserta mengungkapkan hingga saat ini masih banyak pencari keadilan yang miris dengan perilaku aparat penegak hukum (APH) yakni Polisi, Jaksa dan Hakim, karena tidak responsive dan berprespektif gender dalam menangani perempuan dan anak.

Pdt. Emy Sahertian, dari Sinode GMIT NTT merasa miris menyaksikan dan mendengar langsung oknum APH masih menggunakan kata-kata yang memojokan terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum.

"Ada pertanyaan, kamu rasa nikmat ga? Ini adalah pertanyaan dan kata-kata yang membuat kami cukup shok saat mendampingi korban, apalagi yang bertanya itu adalah seorang APH perempuan. Kata-kata itu membuat korban trauma dan akhirnya enggan mengungkap kasusnya," kata Pdt. Emy.

Peserta diskusi komprehensif Perma nomor 3 tahun 2017 kerjasama LBH APIK NTT dengan Pos Kupang di Kantor Harian Pagi Pos Kupang, Rabu (24/5/2018) pagi.
Peserta diskusi komprehensif Perma nomor 3 tahun 2017 kerjasama LBH APIK NTT dengan Pos Kupang di Kantor Harian Pagi Pos Kupang, Rabu (24/5/2018) pagi. (POS KUPANG/NOVEMY LEO)

Karenanya Pdt. Emy menilai Perma 3 adalah regulasi yang sangat human orientasi. "Gereja sangat bersyukur atas hadirnya Perma 3 ini, karena aturan ini memposisikan perempuan sebagai korban adalah manusia bukan lagi objek. Berharap agar Perma ini bisa diimplementasikan dengan," harap Pdt. Emy.

Halaman
1234
Penulis: OMDSMY Novemy Leo
Editor: OMDSMY Novemy Leo
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved