Muhammad Irfan Mita Guru di NTT Tunjukkan Empati untuk Membentuk Karakter Anak Didik

"APBD kabupaten/kota memang harus dikembangkan. Misalnya fasilitas sekolah dan peningkatan kompetensi guru tentu membutuhkan biaya yang cukup besar," imbuhnya.

Sekarang, dengan APBD yang terbatas, lembaganya akan terus berusaha meningkatkan kompetensi guru di sekolah-sekolah.

Menyoal sertifikasi guru yang juga menjadi wewenang LPMP, Irfan menyebutkan, sesuai Undang-undang Guru dan Dosen, semua urusan sertifikasi guru yang pengangkatannya sebelum tahun 2005 sudah tuntas.

Sedangkan, bagi guru yang pengangkatannya mulai tahun 2006 dan setelah dilihat kompetensinya, yang memenuhi syarat sertifikasi baru 20 persen.

"Sekitar 3000-an orang yang bisa disertifikasi," tambahnya.

Ia juga menambahkan, yang menjadi masalahnya sekarang adalah dari 97.000 orang guru yang ada di NTT, sekira 48.500 guru atau setengahnya adalah non PNS dengan status guru tidak tetap yang surat keputusan (SK) mereka hanya berasal dari kepala sekolah.

Padahal, tambah Irfan, standar seseorang menjadi tenaga pendidik yang diakui adalah calon guru tersebut harus mendapat SK dari bupati/walikota atau SK yayasan pendidikan yang sudah mapan secara finansial.

"Yang kami usahakan sekarang ialah bagaimana guru dengan status tidak tetap itu bisa mendapat SK dari bupati/walikota sehingga mereka bisa diakui sebagai tenaga pendidik, meskipun dengan posisi non-PNS," lanjut Irfan.

Ia juga mengakui, upaya menyelamatkan guru-guru dengan status tidak tetap ini juga bukan perkara mudah. Kemampuan daerah untuk menggaji para guru ini juga menjadi persoalan. Bila mendapat SK bupati/walikota, para guru ini tentu harus digaji pemerintah daerah. "Persoalannya cukup kompleks," tambahnya.

Berkaitan dengan pelaksanaan ujian nasional yang baru selesai digelar, Irfan bersyukur karena berdasarkan laporan tim LPMP yang disebar ke sekolah-sekolah, tidak ada permasalahan yang signifikan dalam proses pelaksanaan ujian akhir.

"70 Persen sekolah masih melaksanakan ujian nasional dengan kertas dan pensil (UNKP) dan bisa berjalan dengan baik. Sama halnya juga dengan ujian nasional yang menggunakan komputer, semuanya berjalan baik," kata Irfan.

Tahun depan, menurutnya, LPMP menargetkan 40 persen sekolah sudah mampu melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Namun, lembaganya juga tidak akan memaksakan sekolah-sekolah untuk menyelenggarakan UNBK.

"Jangan sampai kita menggunakan UNBK tetapi tidak berjalan baik. Lebih baik tetap menggunakan kertas dan pensil tetapi berjalan lancar dan tak ada kendala," demikian penjelasan Irfan. (advertorial/ll)