HUT Ke-68 Pol PP Jadi Apel Siaga Pilkada di Kantor Bupati Nagekeo

Laporan Wartawan Pos-Kupang.com, Adiana Ahmad

POS-KUPANG.COM, MBAY - Apel siaga dalam rangka peringatan hari jadi ke-68 Polisi Pamong Praja (Pol PP) dan hari jadi ke-56 Satlinmas Tingkat Provinsi NTT di halaman Kantor Bupati Nagekeo, Selasa (17/4/2018), menjadi apel Siaga Pilkada Serentak 2018.

"Merujuk pada tema perayaan HUT Polisi Pamong Praja dan Linmas tahun ini, Satpol PP dan Satlinmas Siap Mengawal Pilkada Serentak 2018, diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan serta keterlibatan Satpol PP dan Satlinmas sebagai perangkat daerah yang turut memberi dukungan untuk kelancaran Pilkada 2018."

Baca: Implementasi Program Nawacita, Kabupaten Sikka Dapat Lagi 8.500 Sertifikat Tanah

Hal itu ditegaskan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo dalam sambutannya yang dibacakan Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya di Halaman Kantor Bupati Nagekeo, Selasa (17/4/2018).

Terkait dengan peran Satpol PP dan Satlinmas, Mendagri menegaskan, tahapan Pilkada menjadi sangat penting bagi jajaran Satpol PP dan Satlinmas di daerah karena biasanya potensi gangguan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat akan meningkat sangat tajam.

Menyikapi kondisi dan situasi yang akan terjadi, kata Mendagri, Satpol PP dan Satlinmas di daerah harus dapat menyiapkan diri sejak dini.

Mendagri berharap, Satpol PP dan Satlinmas di daerah dapat meningkatkan kesiapsiagaan dalam menjaga ketertiban umum di daerah masing-masing.

Mendagri juga meminta gubernur merekomendasikan kepada bupati/ walikota di daerah masing-masing untuk mengambil langkah-langkah antisipatif, antara lain memerintahkan kepada seluruh jajaran Satpol PP dan Satlinmas meningkatkan kesiapsiagaan dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sebelum, pada saat dan setelah pemungutan suara pada Pilkada Serentak 2018.

Mendagri meminta Satpol PP dan Satlinmas di daerah terus berkoordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dengan instansi terkait, seperti KPUD, Bawaslu, TNI dan Polri serta Badan Kesbangpol Daerah. Semua itu didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memerhatikan hierarki serta kode etik birokrasi.

Baca: Keren, Tarian Tujuh Bidadari pada Jambore Forum Orang Muda (FOM) Malaka

Selanjutanya, Mendagri meminta Satpol dan Satlinmas mengembangkan komunikasi dengan semua lapisan masyarakat, baik tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam rangka mencegah dan menyelesaikan potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan mengutamakan prinsip-prinsip kearifan lokal.

Mendagri menekankan, pertama, Satpol PP merupakan ASN yang dituntut untuk bertindak netral.

Kedua, Satpol PP sebagai aparat yang menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat harus bersikap proaktif dalam mencermati gelagat dan dinamika di wilayahnya.

Ketiga, anggota Satuan Linmas senantiasa proaktif melakukan pengamanan di wilayah tempat tinggal masing-masing dalam rangka deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

Hal ini, tegas Mendagri, sangat penting mengingat anggota Satlinmas juga merupakan masyarakat di tempat tinggal masing-masing. Mereka memahami dan mengetahui setiap anggota masyarakat yang berada di lingkungannya.

Keempat, anggota Satlinmas diharapkan dapat bertugas secara optimal membantu petugas KPPS pada hari pemungutan suara agar berlangsung aman dan tertib. (*/adv)