OKP Cipayung Kecewa DPRD NTT karena Tak Bertemu Peserta Aksi

Laporan Reporter POS KUPANG. COM, Gordi Donofan

POS KUPANG. COM | KUPANG - Organisasi Kepemudaan yang tergabung dalam OKP Cipayung Plus Kota Kupang diantaranya, PMII, PMKRI, HMI dan beberapa OKP Lokal lainnya menggelar aksi unjuk rasa terkait UU MD3 yang sudah disahkan oleh DPR RI beberapa waktu lalu ke gedung DPRD NTT.

Pantauan Pos Kupang, Senin (26/3/2018) ratusan mahasiswa mulai melakukan long march dari depan kantor Dinas Pendidikan NTT, Jalan Soeharto Naikoten Kupang menuju gedung DPRD NTT sekitar pukul 09.00 Wita.

Mereka tampak membawa beberapa spanduk yang bertuliskan menolak UU MD3 dan membentang spanduk yang bertuliskan poin-poin penolakan.

Selain itu mereka juga membawa sebuah rangka peti jenazah yang bertuliskan pembunuhan Demkorasi dan masih banyak tulisan yang menolak pengesahan UUD MD3 tersebut.

Long march dari jalan Soeharto Naikoten menuju kantor DPRD NTT ratusan mahasiswa melintasi jalan Eltari. Disepanjang jalan dari Polda NTT hingga gedung DPRD NTT mereka tampak terus menyuarakan tuntutan mereka.

Selain itu tak memberikan jalan bagi pengendara untuk melintasi. Terpaksa pengendara harus antre hingga ratusan pengunjuk rasa masuk kedalam kompleks DPRD NTT.

Tiba di kantor DPRD, mereka terus berorasi. Beroarasipun bergantian kepada setiap pimpinan OKP yang sudah ditugaskan. Selama orasi berlangsung tak ada satupun pimpinanan dan anggota DPRD NTT yang datang menemui mereka.

Sehingga masa aksi memaksa masuk untuk menemui DPRD namun polisi memalang pintu sehingga terjadi saling dorong antara pengunjuk rasa dengan polisi.

Sekitar setengah jam para pengunjuk rasa berorasi didepan pintu kantor DPRD NTT, baru bagian Humas dari DPRD NTT menemui peserta aksi.

Bagian Humas DPRD NTT, Alfons Watu Raka, saat menemui peserta aksi mengucapkan permohonan maaf karena pimpinan dan anggota DPRD NTT sedang tidak berada ditempat. Anggota DPRD NTT sedang melakukan kunjungan kerja kedaerah.

"Kami atas nama DPRD Provinsi NTT, kami menyampaikan permohonan maaf karena aksi rekan-rekan sekalian ini bertepatan dengan kunjungan kerja anggota DPRD NTT. Rekan-rekan sekalian kunjungan kerja yang dilakukan oleh DPRD NTT sudah diputuskan sebulan sebelumnya berdasarkan keputusan musyawarah," ungkap Alfons.

Alfons mengaku alasan tersebut tidak ada maksud untuk menyembunyikan anggota DPRD NTT tapi memang benar adanya bahwa anggota DPRD sedang melakukan kunjungan kerja.

"Kami tidak mengada-ada atau karang. Tetapi memang kunjungan kerja sudah dijadwalkan," ungkap Alfons.

Alfons mengaku, surat pemberitahuan dari peserta aksi tidak pernah diterima oleh pihaknya di DPRD.