Nah Loh! Asisten III Setda TTS, Frans Maxi Oematan Bingung Dengan Angka Kemiskinan di TTS

"Saya lihat hingga saat ini pemanfaatan bantuan PKH oleh masyarakat penerima belum maksimal. Hal ini dilihat dari angka kemiskinan yang masih cukup tinggi serta jumlah penerima PKH yang justru tahun ini naik. Oleh sebab itu, hari ini dilakukan rapat koordisi pendamping PKH bersama pemerintah dan lembaga keuangan untuk membangun sinergitas dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat kurang mampu," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Propinsi NTT, Wilhelminus Foni meminta para pendamping PKH harus memastikan masyarakat penerima manfaat PKH bekerja. Uang bantuan PKH yang diterima secara cuma-cuma harus dimanfaatkan dengan baik oleh penerima manfaat untuk memberdayaan agar masyarakat bisa mandiri.

Jika masyarakat sudah mampu mandiri, tentunya masyarakat di desa tidak perlu lagi merantau ke luar negeri hanya untuk bekerja sebagai pembantu.

"Uang pemerintah sudah kasih cuma-cuma, maka masyarakat harus bekerja. Tanah yang masih luas harus digarap biar ada hasilnya. Pendamping PKH harus tanya kepada penerima bagaiama hasil kebun, hasil jualan di Kios atau usaha lainya para penerima PKH guna memastikan penerima manfaat itu bekerja. Masyarakat harus memiliki rasa bosan menjadi orang miskin untuk bisa keluar dari kemiskinan," sebutnya.
‎

Pantauan pos kupang, rapat koordasi pendamping PKH dihadiri, Ketua DPRD TTS, Jean Neonufa, anggota DPRD TTS, Hendrikus Babys, Kadis Sosial Propinsi NTT, Wilhelminus Foni, Asisten III Setda TTS, Maxi Oematan, Kadis Sosial Kabupaten TTS, Nikson Nomleni, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten TTS, Irene Ate dan para pendamping PKH se kabupaten TTS.

Dalam acara tersebut, juga dilakukan penyerahan kartu KIS kepada perwakilan masyarakat. Para penerima manfaat PKH juga memamerkan hasil bumi dan kerajinan tangan. Usai rapat koordinasi, para undangan menyempatkan diri membeli hasil pertanian dan kerajinan tangan yang dipamerkan oleh para penerima manfaat PKH. (*)